Serapan Anggaran yang Rendah Mengikis Kepercayaan Terhadap Pemerintah

 

 

NERACA

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo sempat meluapkan amarahnya tatkala penyerapan anggaran penanganan covid masih rendah. Padahal anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah bisa menjadi stimulus bergeraknya ekonomi di masyarakat. Hal inilah yang menurut Anggota DPR dari Fraksi PAN, Intan Fauzi bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi turun. 

 

Realisasi anggaran Kementerian/ Lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41 persen. Khusus anggaran kesehatan sebesar Rp 85,77 triliun yang ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 mendapat sorotan, karena realisasi angggaran stimulus kesehatan tersebut baru mencapai 4,68% dari total alokasi anggaran. 

 

"Betapa ruginya rakyat, akibat tidak optimalnya pemanfaatan anggaran yang ada. Semakin sedikit anggaran yang terserap maka fungsi anggaran sebagai alat distribusi dan pemerataan pembangunan tidak tercapai," kata Intan, seperti dikutip dalam keterangannya, Rabu (1/7). 

 

Menururmt dia, jika daya serap anggaran ini masih belum optimal maka sama saja dengan memelihara kesenjangan ekonomi dan sosial. "Kenapa? Sebab, hal ini dipersepsikan pemerintah kurang serius dalam mengimplementasi program. Pemerintah harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran ini. Jika tidak, dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah," tegasnya. 

 

Asal tahu saja, anggaran penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus mengalami kenaikan sebanyak empat kali dalam jangka waktu singkat. Awalnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun, kemudian naik signifikan menjadi Rp 677,2 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp 695,2 triliun. Kemudian Pemerintah memproyeksi dana penanganan melonjak hingga Rpp 905,1 triliun.

 

"Namun sayangnya, kita menghadapi  persoalan klasik yang hampir terus terjadi di setiap tahun anggaran yakni persoalan kemampuan serapan anggaran Kementerian dan Lembaga yang masih rendah. Persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program pemerintah untuk masyarakat menjadi tersendat. Apalagi, program ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik," jelasnya. 

 

Intan menilai bahwa persoalan akut menahun ini sepatutnya tidak perlu terjadi. Sebab, anggaran yang disusun itu berbadasarkan program berbasis kinerja yang juga merupakan hasil pembahasan  panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR. "Jadi, alokasi anggaran di APBN itu bukan lahir dari bim salabim, tetapi hasil sebuah proses politik di Parlemen," tukasnya. 

 

Terakhir, kata dia, publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap anggaran. Ketidakmampuan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran maka yang disoroti publik adalah buruknya kinerja pemerintah. "Dan ini sangat memprihatinkan," pungkasnya. 

BERITA TERKAIT

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19

  NERACA Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono  ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua…

Bikin Mudah Berbelanja, MPPA Kolaborasi dengan GrabMart

    NERACA   Jakarta - PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengumumkan bahwa Perseroan semakin memperkuat kemitraannya dengan Grab…

Berkah Beton Swadaya Ekspansi Bisnis ke Kalteng

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka pengembangan bisnis dan partisipasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, PT Berkah Beton…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19

  NERACA Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono  ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua…

Bikin Mudah Berbelanja, MPPA Kolaborasi dengan GrabMart

    NERACA   Jakarta - PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengumumkan bahwa Perseroan semakin memperkuat kemitraannya dengan Grab…

Berkah Beton Swadaya Ekspansi Bisnis ke Kalteng

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka pengembangan bisnis dan partisipasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, PT Berkah Beton…