KKP Fasilitasi Pengajuan Kredit Usaha dan Pengolah Hasil

NERACA

Jakarta - Dukungan akses pemodalan, menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk perikanan serta pelaku usaha garam rakyat.

Atas dasar itulah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan negara menyediakan akses pemodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR) serta dana Badan Layanan Umum (BLU) dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Sebelumnya, saat lawatan ke Pasangkayu, Sulawesi Barat, awal Juni lalu, Edhy menegaskan komitmennya dalam memudahkan masyarakat, baik perizinan hingga akses pemodalan. Adapun anggaran program KUR yang disiapkan pemerintah mencapai Rp190 triliun.

Karenanya, KKP akan mengajak peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi perikanan.

"Kedepan supaya tidak berkesan seolah yang diberi tempat pelaku usaha yang besar, yang penting ada pengusulan dari masyarakat dan ada keaktifan dari pemerintah daerah untuk membina masyarakat," jelas Edhy.

Guna memudahkan pelaku usaha mengakses program tersebut, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Perbowo menambahkan, saat ini pihaknya telah menyediakan form secara daring. Formulir ini dapat diisi oleh penyuluh perikanan ataupun pelaku usaha secara mandiri.

"Kami berkomitmen untuk mendorong pelaku usaha sektor KP mendapatkan bantuan modal, biar usahanya semakin berkembang," ujar Nilanto di Jakarta.

 Nilanto menambahkan, pelaku usaha cukup memasukkan data diri, data usaha dan data perbankan secara online di laman http://bit.ly/aksesmodal_KKP. Data-data tersebut nantinya dikelola dan dibahas oleh tim kelompok kerja (Pokja) sebelum akhirnya didorong ke perbankan. Selanjutnya Perbankan akan menilai kelayakan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi pelaku usaha silakan entri data," sambung Nilanto.

Dalam proses penjaringan calon debitur secara daring ini, Nilanto memastikan tidak ada pungutan sepeserpun. Bahkan, dia meminta pelaku usaha segera melapor jika menemukan atau dijanjikan dana akan cepat disetujui setelah menyetor sejumlah biaya.

"Ini semuanya gratis, jadi silakan dilaporkan melalui saluran pengaduan resmi KKP kalau ada pungli atau dijanjikan macam-macam," tegas Nilano.

Menurut Nilanto, rencananya form daring tersebut akan terus disempurnakan. Nilanto berharap, melalui layanan ini, para pelaku usaha bisa terus survive dan menjadi pemenang di masa pandemi Covid-19.

"Sebagaimana optimisme kita semua, sektor KP bisa menjadi pemenang di masa pandemi," jelas Nilanto.

Sekedar catatan, guna mengawal program ini, KKP telah menyiapkan sejumlah strategi dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan. Adapun anggotanya ialah perwakilan Eselon I lingkup KKP, Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu, Perbankan yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, Lembaga Keuangan non Bank seperti BLU LPMUKP, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, Bahana Artha Ventura, dan Jamkrindo.

Sejak Januari hingga April 2020, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor kelautan dan perikanan (KP) baru mencapai 44.431 debitur atau orang. Sementara jumlah pelaku usaha berdasarkan data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tercatat 1.075.488 orang atau unit usaha yang tervalidasi.

Karenanya, KKP mengajak lembaga keuangan untuk menjaring calon debitur potensial di sektor kelautan dan perikanan. Terlebih realisasi KUR sektor KP baru terserap Rp1,39 trilyun dengan persentase terbesar di bidang usaha budidaya perikanan disusul usaha penangkapan ikan, perdagangan, jasa, pengolahan dan pergaraman.

 Melalui Marine and Fisheries Business and Investment Forum (MFBIF) bertema 'KUR: Akses Cepat, Bisnis Kelautan dan Perikanan Maju Pesat', KKP ingin para pemangku kepentingan bisa memaksimalkan pemanfaatan KUR. Webinar yang diikuti oleh 1.277 peserta tersebut menghadirkan pembicara dari tiga bank BUMN, yakni BRI, BNI, dan Mandiri.

Terkait hal tersebut, Program and Partnership Business Division Bank BRI, Djoko Purwanto menilai kartu KUSUKA sangat membantu lembaga perbankan guna mengetahui profil pelaku usaha kelautan dan perikanan. Menurutnya, selain sebagai identitas tunggal, baik individu maupun korporasi, kartu KUSUKA juga dapat menjadi database program perlindungan dan pemberdayaaan, termasuk didalamnya pemberian modal kerja, baik melalui KUR maupun non-KUR.

"Kartu KUSUKA menjadi sangat penting, karena perbankan menjadi lebih percaya dalam menyalurkan KUR," kata Djoko.

 

BERITA TERKAIT

IKM Logam Dharmasraya Topang Produktivitas Petani Sawit dan Karet

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pembangunan sentra industri kecil menengah (IKM) logam di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pengembangan…

Pemerintah Mendorong Peran Industri Smelter Nikel

Jakarta - Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan…

Di Sulawesi Utara, Pertamina Sosialisasikan Program Kemitraan

NERACA Makassar - Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup besar oleh pandemi Covid-19. Lokasi kunjungan pariwisata yang…

BERITA LAINNYA DI Industri

IKM Logam Dharmasraya Topang Produktivitas Petani Sawit dan Karet

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pembangunan sentra industri kecil menengah (IKM) logam di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pengembangan…

Pemerintah Mendorong Peran Industri Smelter Nikel

Jakarta - Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan…

Di Sulawesi Utara, Pertamina Sosialisasikan Program Kemitraan

NERACA Makassar - Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup besar oleh pandemi Covid-19. Lokasi kunjungan pariwisata yang…