Syahdan, Presiden Jokowi merasa kecewa dan marah besar kepada para pembantunya. Dia gemas bukan kepalang karena kinerja penanganan pandemi Covid-19 di berbagai sektor belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan. Kemarahan Presiden itu terungkap pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (18/6), namun videonya baru diunggah ke kanal Youtube, Minggu (28/6).

Kepada para anggota kabinet, Jokowi membeberkan sejumlah fakta bahwa instruksinya terkait dengan penanganan virus korona tidak dilaksanakan dengan maksimal. Presiden menguraikan bahwa sejumlah program jalan di tempat, padahal realisasi program-program itu mendesak dibutuhkan rakyat. Di bidang kesehatan, misalnya, dalam tiga bulan terakhir pemerintah telah menyiapkan dana Rp87 triliun, tetapi yang disalurkan baru 1,53%.

Tidak hanya itu. Fakta di lapangan ditemukan masyarakat pengguna transportasi udara dikenakan beban biaya rapid test/PCR test yang cukup besar membebani biaya transportasi pribadi. Padahal seharusnya biaya rapid test/PCR test menjadi tanggungan negara.

Demikian pula dengan upaya untuk menurunkan kurva kasus positif korona yang masih jauh panggang dari api. Presiden sudah meminta hal itu pada Mei lalu, tetapi faktanya penderita Covid-19 justru bertambah masif setiap hari. Betul bahwa melonjaknya kasus positif merupakan buah dari kian gencarnya tes massal yang dilakukan, tetapi jumlah penderita yang terus bertambah tetap saja menjadi fakta yang mencemaskan.

"Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujarnya. "Saya harus ngomong apa adanya. Nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada," tegas Kepala Negara.

Presiden memperingatkan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19 agar mengubah cara kerjanya. "Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ujarnya.

Dari sisi internasional, Jokowi memaparkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi hingga 6%-7,6%. Bank Dunia juga menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus 5%.

Kepala Negara melihat performa kerja di jajaran kabinetnya terasa biasa saja menghadapi penanganan Covid-19. "Tindakan, keputusan, dan kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya," tegas Jokowi.

Untuk itu Jokowi tidak merasa ragu untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) apabila dibutuhkan, jika sejumlah PP, Perpres, Perppu yang sudah dibuat dirasa belum cukup. "Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," ujarnya.

Presiden sendiri sudah mengeluarkan Perppu sejak pandemi terjadi, yaitu Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 pada 12 Mei 2020.

Di sektor ekonomi, Kepala Negara juga tak melihat progres signifikan. Jokowi bahkan mengatakan setengah gamblang bahwa ada kementerian yang menghambat percepatan pemberian stimulus. Saking kesalnya, Presiden sampai-sampai melontarkan ancaman untuk mencopot menteri atau membubarkan lembaga yang tak juga mau dan mampu memberikan karya nyata. “Tindakan-tindakan extraordinary keras akan saya lakukan. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ujarnya.