Jakarta, Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya memberi dampak pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja, tetapi sudah merambah ke industri besar yang salah satunya adalah industri pelayaran. “Pelayaran nasional merupakan salah satu industri yang sangat terpukul akibat pandemi covid-19. Dampaknya dirasakan merata di seluruh sektor pelayaran,” kata Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam diskusi virtual Webinar Series PWI Jaya di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Pihaknya mengharapkan adanya relaksasi pinjaman akibat terdampak Covid-19. Harus ada langkah cepat tepat dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Diskusi virtual digelar Forum PWI Jaya dengan tema Mengatasi Persoalan Angkutan Logistik di Tengah Pandemi Covid-19 menghadirkan pembicara, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi, dan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ Indonesian Logistics & Forwarders Association Yukki Nugrahawan Hanafi.Diskusi dipandu jurnalis senior PWI Jaya Ary Julianto.

Menurut Carmelita, pandemi Covid-19 di Indonesia nyaris melumpuhkan semua sektor industri tak terkecuali sektor angkutan laut. Dia memberi contoh, untuk penumpang sudah mengalami penurunan sebesar 50-70 persen. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pembatasan pergerakan orang, jumlah arus penumpang bisa dikatakan turun 100 persen. “Namun biaya operasional kapal tetap berjalan, termasuk biaya investasi berupa pokok dan bunga pinjaman bank,” kata dia.

Chairman Suply Chain Indonesia Setijadi, menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi rantai pasok produk atau komoditas, integrasi dengan rencana induk pengembangan konektivitas (infrastruktur) logistik nasional. “Perlu peningkatan pemahaman terhadap produk atau komoditas dan rantai pasoknya,” ungkapnya.

Peningkatan kemampuan pengelolaan produk atau komoditas (people, process, technology), kata dia, harus diikuti penguatan proses, fasilitas, dan pelaku konsolidasi produk atau komoditas dimaksud, antara lain efisiensi (pengurangan panjang) rantai pasok, standardisasi dan integrasi proses bisnis antarpenyedia jasa logistik. Dukungan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah tak kalah penting. Koordinasi antarkementerian atau lembaga maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dikedepankan terkait adaptasi perubahan pola perdagangan dan teknologi,” tuturnya.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyebutkan, data kondisi aktivitas ekonomi dan kegiatan Forwarding yang terdampak wabah Covid-19 secara Global mengalami titik terpuruk sejak Kwartal I tahun 2020. “Kegiatan logistik sangat luas cakupannya di mana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya,” ucapnya.

Dia berharap, untuk membantu sektor logistik perlu ada kebijakan yang selaras dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 dan surat Menteri Perhubungan No.PL.001/1/4 phb 2020 pada 6 April 2020 kepada Menteri Dalam Negeri, untuk mendukung kelancaran arus barang dan kegiatan logistik selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah. (*)