NERACA

Sukabumi – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, mengingatkan investor dan pelaku usaha  tidak hanya mengejar profit dan wajib memperhatikan lingkungan baik teknis maupun non teknis. Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan R Ade Akhsan Bratadiredja kepada NERACA Kamis (4/6).

Dampak lingkungan akibat kehadiran suatu tempat usaha acap kali mendapat sorotan dari masyarakat. Agar pelaku usaha nyaman berusaha, sebut dia, kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan harus menjadi skala prioritas. Selain itu, pelaku usaha baik skala kecil, menengah dan besar, perlu melibatkan elemen masyarakat untuk keberlangsungan berusaha.

"Kelak, masyarakat sekitar tempat pelaku usaha yang akan merasakan dampak baik maupun buruk. Kalau pelaku usaha melibatkan elemen masyarakat, maka akan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat, apalagi pelaku usaha memperhatikan lingkungannya,” tandas Akhsan sapaan akrabnya.

Salah satu dukungan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha, sebut dia, dengan mengangkat perekonomian warga sesuai kebutuhan, kriteria usaha dan kemampuan.“Sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial,” paparnya.

Agar pelaku usaha memiliki komitmen terhadap masyarakat, ungkap dia, setiap permohonan izin yang masuk ke DPMPTSP, akan meneliti semua persyaratan sebelum menerbitkan izin usaha dan izin operasional.

“Apa dan bagaimana SPPL maupun dokumen UKL-UPL nya yang direkomendasikan dari dinas yang membidangi teknis. Apabila semua syarat lengkap sesuai aturan dan ketentuan dan telah melalui pengecekan ulang atau validasi, maka izin dikeluarkan,” tegas Akhsan.

Sementara di tengah pandemic Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah corona, pelayanan dalam jaringan atau daring (online) diutamakan guna memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan.

“Kami sangat menyarankan pengajuan permohonan izin dilakukan melalui daring atau dalam jaringan (online). Kendati melalui daring, rekomendasi teknis dari organisasi perangkat daerah harus dipenuhi. Bagi pemohon yang belum memahami secara utuh sistem pengajuan online, kami siap membantu dan mengarahkan hingga data pengajuan masuk ke sistem. Tentunya dengan memperhatikan protokoler kesehatan,” katanya.

Sementara itu, jelas Akhsan, hingga bulan Mei, DPMPTSP mencatat realisasi investas pada mencapai Rp 4.220.238.173,00 atau 70,68 persen dari target sebesar Rp 5.917.300.000,00 miliar. Rinciannya, retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 4.180.929.173,00 atau 72,08 persen dari target sebesar Rp 5,8 miliar.

Kemudian retribusi izin trayek sebesar Rp 37.950.000,00 2,150.000,00 atau 23,28 persen dari target sebesar Rp 163 juta dan pendapatan denda retribusi perizinan sebesar Rp 1.359.000,00 atau 16,37 persen dari target sebesar Rp 8.300.000,00.

“Semenjak wabah pandemi covid-19 melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, ada perubahan target, di mana sebelumnya, jelas dia, target IMB sebesar Rp 8 miliar menjadi Rp 5,8 miliar. Target Izin trayek dari Rp 295.500.000 menjadi Rp RP 163 juta. Kita akui pandemic covid-19 ini sangat berdampak,” katanya. Ron