NERACA

Jakarta - Sebanyak 16,72 ton ikan kerapu hasil budidaya dari Kepulauan Natuna-Provinsi Kepulauan Riau atau setara dengan USD 100.326 kembali diekspor ke Hongkong melalui jalur laut dari Pelabuhan Muat Sedanau.

Aktivitas ekspor kerapu kembali menggeliat setelah sebelumnya lesu saat puncak wabah Covid-19 yang melanda China selama triwulan 1 tahun 2020.

Bongkar muat ekspor dilakukan secara ketat dengan menerapkan protokol Covid-19 dan menggunakan dua kapal angkut berbendera hongkong yakni MV. Cheung Kam Wah dan Cheng Wai Hing.

Eksportir Kerapu yang juga pemilik PT. Putri Ayu Jaya, Eko Prihananto saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ekspor kerapu dari Natuna terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, market demand yang mulai normal telah memacu produksi ikan kerapu di sektor hulu.

"Saya rasa ini sangat menggembirakan, dan kondisi ke depan saya prediksi aktivitas ekspor kerapu akan makin baik. Kita sempat mengalami penurunan ekspor yang signifikan. Saya rasa ini momen proses produksi untuk kembali bangkit," ujar Eko.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan optimis ekspor hasil produksi budidaya akan kembali bangkit memasuki era new normal ini. Memasuki era new normal, menunjukkan aktivitas ekonomi mulai bergerak. Menurutnya ini bisa terlihat dari trend permintaan market sudah mulai terbuka.

"Market mulai ada titik terang mulai kebuka. Mudah-mudahan di era new normal ini sumbatan rantai pasok bisa lancar, dengan demikian proses produksi di hulu akan kembali bergeliat", ungkap Slamet.

Slamet juga memastikan bahwa demand untuk pasar ekspor akan naik, bahkan bisa jadi akan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Pandemi Covid-19 menurut Slamet telah memberikan dampak negatif bagi suplai pangan, oleh karena itu saat mulai masuk new normal, diprediksi ada efek kejut terhadap permintaan khususnya untuk komoditas ekonomi tinggi seperti kerapu.

"Era new normal saya prediksi akan memberikan daya ungkit bagi permintaan ekspor. Tentu saat ini konsumen global sangat membutuhkan pangan termasuk ikan setelah sebelumnya suplai terganggu akibat penerapan lockdown di berbagai negara. Ini yang akan kita tangkap peluangnya. Kita genjot produksi komoditas unggulan ekspor seperti kerapu", tegas Slamet.

Namun demikian, Slamet mengingatkan era new normal tentu akan merubah pola/perilaku konsumen. Salah satunya yakni, semakin ketatnya non tarif barrier akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat global yang dipastikan akan memperketat pilihan produk berdasarkan kualitas dan jaminan keamanan pangan.

"Yang perlu diantisipasi yakni persyaratan non tarif barrier yang semakin rigit. Oleh karenanya, konsistensi dalam menjaga mutu dan jaminan keamanan pangan mutlak dilakukan. Sertifikasi proses budidaya (CBIB) termasuk penerapan protokol Covid-19 dalan proses produksi harus konsisten dilakukan,"ucap Slamet.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai USD427,71 Juta atau meningkat 6,34% dibanding ekspor Februari 2020. Sementara dibanding Maret 2019 meningkat 3,92%.

“Volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai 105,20 ribu ton atau meningkat 15,37% dibanding ekspor Februari 2020. Jika dibandingkan Maret 2019 meningkat 4,89%,” jelas Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Perbowo.

Dikatakan Nilanto, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia selama Januari–Maret 2020 mencapai USD1,24 miliar atau meningkat 9,82% dibanding periode yang sama tahun 2019. Demikian pula volume ekspor Januari–Maret 2020 mencapai 295,13 ribu ton atau meningkat 10,96% dibanding periode yang sama tahun 2019.

 Amerika Serikat menempati urutan pertama dari lima negara tujuan utama ekspor selama Januari–Maret 2020. Nilai ekspor ke negeri Paman Sam tersebut mencapai USD 508,67 juta (40,97%). Di peringkat kedua, Tiongkok dengan nilai USD173,22 juta (13,95%).

“Ketiga ada negara-negara di ASEAN dengan nilai USD162,29 juta (13,07%),” urai Nilanto.

Selanjutnya, Nilanto mengakui, “Jepang dengan nilai USD143,82 juta (11,59%), dan Uni Eropa dengan nilai USD82,05 juta (6,61%) melengkapi daftar keempat dan kelima.”