ICW: Tidak Ada Standar Batasan Mitra Platform Digital Kartu Prakerja

NERACA

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tidak ada standar batasan antara platform digital dan lembaga pelatihan yang ada di Kartu Prakerja.


"Meskipun diatur sebagai entitas yang terpisah, dalam praktiknya beberapa mitra platform digital juga berperan sebagai penyedia pelatihan daring. Munculnya peran ganda mitra platform sekaligus sebagai lembaga pelatihan daring menambah deretan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja," kata peneliti ICW Siti Juliantari dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (1/6).


Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja disebutkan bahwa platform digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.


Adapun lembaga platihan adalah penyelenggara pelatihan yang dapat dimiliki swasta, BUMN, BUMD, atau pemermintah (Pasal 25), mampu menyediakan tenaga pendidik dengan kualifikasi kompetensi yang relevan serta bagi lembaga pelatihan swasta harus memiliki perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem online single submission (OSS) sebagaimana diamanatkan pada Pasal 26.


Berdasarkan hasil analisis ICW, terdapat 850 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh 147 lembaga pelatihan yang terdiri atas 111 berbentuk lembaga dan 36 berbentuk individu yang tersebar dalam delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa, dan Kementerian Tenaga Kerja.


Untuk 36 lembaga pelatihan yang berbentuk individu, seluruhnya terdaftar di platform digital Skill Academy. Sebanyak 10 di antaranya merupakan individu yang masih terkait dengan Ruang Guru dan Skill Academy, di antaranya Iman Usman selaku pendiri dan Direktur Produk dan Kerja Sama Ruangguru, Arman Wiratmoko selaku Vice President of Corporate Strategy and Finance Ruangguru, dan Adilla Inda Diningsih selaku SVP Sales & Marketing Ruangguru.


"Dalam Pasal 25 Permenko 3/2020, tidak pernah dijelaskan mengenai lembaga pelatihan yang bersifat individu. Kriteria NIB dan OSS tentu akan sulit dipenuhi jika lembaga pelatihan adalah individu," kata Siti Juliantari menambahkan.


Selanjutnya, dari 850 jenis pelatihan, platform digital Tokopedia yang paling banyak menawarkan pelatihan, yaitu sebanyak 196 pelatihan.


Untuk Pijar Mahir dan Bukalapak, masing–masing menawarkan 136 pelatihan, MauBelajarApa sebanyak 99 pelatihan, Kemnaker sebanyak 90 pelatihan, Pintaria sebanyak 74 pelatihan, Sekolah.mu sebanyak 69 pelatihan, dan Skill Academy sebanyak 50 pelatihan


Dari 850 jenis pelatihan yang ditawarkan, sebanyak 137 pelatihan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang juga merupakan platform digital atau kolaborator dalam program Kartu Prakerja. Skill Academy, selain menjadi platform digital dalam waktu yang bersamaan juga menjadi lembaga pelatihan pada 42 jenis pelatihan. Pelatihan tersebut didaftarkan melalui platform digital Tokopedia.


Hal serupa juga terjadi pada Sekolah.mu dan Pijar Mahir. Kedua platform ini juga berperan sebagai platform digital dan lembaga pelatihan. Untuk Sekolah.mu dari 69 jenis pelatihan yang ditawarkan dalam platform digital ini, sebanyak 12 pelatihan tercatat didaftarkan pada lembaga mereka sendiri.


Begitu juga dengan Pijar Mahir, dari 136 pelatihan yang ditawarkan melaui platform digital tersebut sebanyak 10 pelatihan didaftarkan di lembaga mereka sendiri, sedangkan platform digital Pintaria juga mendaftarkan diri sebagai lembaga pelatihan pada platform digital Tokopedia pada 14 jenis pelatihan.


HarukaEdu adalah lembaga yang menyediakan teknologi bagi perguruan tinggi, perusahaan/institusi maupun individu dalam mendesain pembelajaran daring, sedangkan Pintaria adalah portal lifelong learning milik HarukaEDU yang menawarkan produk kuliah daring dan blended learning serta berbagai program kursus untuk individu.


Dalam program Kartu Prakerja, HarukaEdu menawarkan 24 jenis pelatihan melalui platform digital Pintaria."Lagi–lagi hal ini memperlihatkan di waktu bersamaan platform digital juga merangkap menjadi lembaga pelatihan," Siti Juliantari.


Peran ganda yang dilakukan oleh Skill Academy, Sekolah.mu, Pijar Mahir, dan Pintaria, yaitu menjadi platform digital dan lembaga pelatihan dalam waktu bersamaan. Hal ini, menurut dia, tentu berpotensi melahirkan konflik kepentingan dalam pengelolaan program Kartu Prakerja.


Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden No. 36/2020 dan Permenko No. 3/2020 pada Pasal 50 disebutkan bahwa platform digital memiliki tugas, di antaranya melakukan kurasi lembaga pelatihan dan melakukan pengawasan serta evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan.


"Bagaimana mungkin sebuah lembaga melakukan kurasi dan pengawasan atas dirinya sendiri pada waktu yang bersamaan?" kata Siti Juliantari.


Keadaan tersebut dapat bertambah parah karena tidak ada aturan jelas yang mengatur pemisahan peran dan tugas platform digital dan lembaga pelatihan sehingga kemungkinan platform digital menjadi lembaga pelatihan dalam waktu bersamaan pada masa akan datang akan makin besar.


Ia menyebutkan lembaga pelatihan G2 Academy dan Hacktiv8 masing–masing menawarkan 19 pelatihan dan 16 pelatihan. Kedua lembaga ini merupakan kolaborator dalam pengembangan awal program Kartu Prakerja.


Pada tahap awal pengembangan situs program Kartu Prakerja banyak dibantu oleh Tokopedia, Skill Academy, OVO, Hacktiv8, MauBelajarApa, Link Aja, dan G2 Academy Peran maupun tugas yang dijalankan oleh lembaga–lembaga tersebut sebagai kolaborator. Hal ini, menurut Siti Juliantari, tidak jelas sebab dalam aturan terkait dengan program Kartu Prakerja tidak disebutkan adanya peran lain selain platform digital dan lembaga pelatihan.


Selain sejumlah hal di atas, ditemukan juga lembaga pelatihan yang tergabung dalam platform digital, dibentuk oleh sesama lembaga pelatihan lain yang juga tergabung dalam platform digital yang berbeda.


Contohnya adalah Sekolah Pintar.id yang bergabung dengan platform digital Kemenaker, dibentuk oleh lembaga pelatihan Babastudio yang juga tergabung melalui platform digital Tokopedia.


"Artinya, memang tidak ada standar jelas yang mengatur batasan mitra platform digital yang merangkap sebagai lembaga pelatihan dan ada potensi kuat terjadinya konflik kepentingan dalam proses kurasi dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja," ungkap Siti Juliantari.


Pemerintah menyediakan Rp20 triliun yang diperuntukkan bagi 5,6 juta peserta Kartu Prakerja pada tahun ini. Mereka yang berhasil mendapatkan Kartu Prakerja akan mendapat insentif total sebesar Rp3,55 juta.


Dari jumlah tersebut, Rp1 juta untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital, artinya anggaran total untuk seluruh platform digital adalah Rp5,6 triliun. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Polri Hentikan Penyidikan Laporan Marinus Gea dan Penetapan Tersangka Finsen Mendrofa

NERACA Jakarta - Pada 28 Februari 2017, Politisi PDIP Marinus Gea melalui kuasa hukumnya melaporkan Finsen Mendrofa atas dugaan pencemaran…

Kejagung MoU BRI Wujudkan Sistem Kelola Uang Tilang Lebih Baik

NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) meneken nota kesepahaman dengan PT Bank BRI yang salah satunya untuk mendukung sistem pengelolaan…

KPK Minta Gubernur Banten Selesaikan Aset Bermasalah di Daerahnya

NERACA   Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta Gubernur Banten Wahidin Halim mempercepat penyelesaian aset-aset…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Polri Hentikan Penyidikan Laporan Marinus Gea dan Penetapan Tersangka Finsen Mendrofa

NERACA Jakarta - Pada 28 Februari 2017, Politisi PDIP Marinus Gea melalui kuasa hukumnya melaporkan Finsen Mendrofa atas dugaan pencemaran…

Kejagung MoU BRI Wujudkan Sistem Kelola Uang Tilang Lebih Baik

NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) meneken nota kesepahaman dengan PT Bank BRI yang salah satunya untuk mendukung sistem pengelolaan…

KPK Minta Gubernur Banten Selesaikan Aset Bermasalah di Daerahnya

NERACA   Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta Gubernur Banten Wahidin Halim mempercepat penyelesaian aset-aset…