NERACA

Bandar Lampung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merancang percontohan kawasan budidaya udang di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut guna mendukung program perhutanan sosial di berbagai daerah. Pemilihan budidaya udang dikarenakan karena pada kawasan tersebut sebelumnya telah ada area budidaya eksisting seluas lebih kurang 312 hektar, namun dari sisi produktivitas belum dimanfaatkan secara optimal.

Sebagaimana diketahui program Perhutanan Sosial yang dicanangkan Presiden Jokowi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam memanfaatkan lahan Perhutani untuk kegiatan usaha produktif, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di rumah dinas Bupati Lampung Selatan mengatakan bahwa KKP berkomitmen untuk mensukseskan program perhutanan sosial yang digagas Presiden.

Potensi lahan yang dimiliki oleh Perhutani diberbagai daerah bisa dioptimalkan agar lebih produktif dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat. Banyak lahan yang sebenarnya potensial untuk pengembangan budidaya ikan/udang di tambak.

“Saya kira program pehutanan sosial bisa menjadi pintu masuk bagaimana usaha budidaya udang bisa diperkenalkan dan menjadi alternatif usaha bagi masyarakat sekitar. KKP siap untuk mendukung ini, dan tentu menjadi bukti bahwa negara hadir dalam memberikan akses ekonomi bagi masyatakat, terlebih saat ini wabah pandemi Covid-19 telah mempengaruhi ekonomi masyarakat," terang Slamet.

 Dalam kesempatan tersebut Slamet juga sekaligus mengecek ke lapangan untuk melihat langsung kesesuaian lahan dengan usaha yang akan dilakukan nantinya. Slamet juga membeberkan keberhasilan program serupa di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

 "Jadi pengembangan kawasan budidaya udang melalui program perhutanan sosial ini sebelumnya juga telah bergulir di Kabupaten Bekasi yakni di Muara Gembong. Pak Presiden juga hadir melakukan tebar perdana sekaligus mengawali panen udangnya. Saya berharap keberhasilan di Bekasi juga bisa berulang di Lampung Selatan," ungkap Slamet.

Percontohan kawasan budidaya udang, dijelaskan Slamet merupakan contoh atau model pengelolaan budidaya udang semi/intensif secara berkelanjutan. Menurutnya, manajemen produksi dilakukan terintegrasi, penerapan biosekuriti dan pengelolaan limbah yang efektif serta manajemen usaha yang dilakukan secara kolektif.

"Harapannya model seperti ini nantinya bisa diadopsi masyarakat. Jadi dari sisi produktivitas bisa optimal, namun disisi lain lingkungan dan ekosistem tetap terjaga," imbuh Slamet.

Menyoal keterlibatan lintas sektoral terkait, Slamet mengungkapkan nantinya KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya akan terlibat terutama dalam merancang desain Kawasan tambak udang, rehabilitasi saluran irigasi dan dukungan sarana budidaya.

Sementara lintas sektoral yang lain diharapkan dapat mendukung sesuai kewenangannya masing masing seperti Perhutani terkait legalitas lahan dan kelompok masyarakat, PLN terkait akses energi listrik; Kementerian PUPR untuk akses infrastruktur seperti jalan produksi; BUMN Perbankan untuk akses pembiayaan dan Kementerian terkait lainnya.

"Saat ini kami sedang melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi untuk memastikan kegiatan nantinya dapat berjalan dengan baik. KKP merencanakan melakukan percontohan kawasan udang di kegiatan perhutanan sosial ini sekitar 5 ha untuk awal pengembangan, dengan target produktivitas sebesar 6 ton/ha. Khusus untuk KKP nanti kami akan tunjuk Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) untuk melakukan pendampingan teknis," papar Slamet.

Selain melakukan kunjungan lapangan ke lokasi calon percontohan, Slamet juga membagikan 175 paket daya tahan tubuh kepada pegawai lingkup BBPBL Lampung yang sebelumnya terdampak musibah banjir rob beberapa waktu lalu. Slamet berharap agar bantuan yang diberikan dapat meningkatkan semangat kerja serta meningkatkan produktivitas.

Disisi lain, KKP mengajak lembaga keuangan untuk menjaring calon debitur potensial di sektor kelautan dan perikanan. Terlebih realisasi KUR sektor KP baru terserap Rp1,39 trilyun dengan persentase terbesar di bidang usaha budidaya perikanan disusul usaha penangkapan ikan, perdagangan, jasa, pengolahan dan pergaraman.

 Terkait hal tersebut, Program and Partnership Business Division Bank BRI, Djoko Purwanto menilai kartu KUSUKA sangat membantu lembaga perbankan guna mengetahui profil pelaku usaha kelautan dan perikanan.