Kabupaten Pidie Paling Siap dalam Penanggulangan Perubahan Iklim

NERACA

Jakarta - Kabupaten Pidie, Aceh merupakan wilayah yang dinilai banyak kalangan paling siap dalam menghadapi perubahan iklim, baik dari sisi regulasi, kepemimpinan daerah, penggunaan dana desa untuk lingkungan hidup, dan juga masyarakatnya yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya hutan dan alam. Sehingga kabupaten ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengikuti pola yang telah diterapkan Pidie

 

Bupati Pidie, Roni Ahmad mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya sumber alam, baik hutan maupun air untuk kehidupan masa depan.“Jadi, kearifan lokal dan bersahabat dengan alam akan berdampak positif bagi keberlangsungan alam dan ini modal penting menghadapi perubahan iklim,” kata Bupati Roni Ahmad, dalam wawancara via daring, Selasa (2/6).

 

Menghadapi perubahan iklim, terutama menjelang musim kemarau dan kebarakan hutan katanya, pihaknya telah membangun akses jalan baik di wilayah hutan maupun pegunungan.“Ini penting untuk menanggulangan titik api yang muncul sehingga dengan mudah memadamkan dan itu dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas,” kata Bupati yang akrab disapa Abusyik ini.

 

Kabupaten Pidie di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Roni memang telah lama menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sangat baik, yang didukung oleh dana desa atau gampong, sehingga dalam hal perubahan iklim, Pidie sangat siap.

 

Di bawah Bupati Roni Ahmad, Pidie mulai merintis suatu inovasi dalam upaya menanggulangi perubahan iklim yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 12/ Tahun 2018. Melalui regulasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa (gampong) ini Pidie menjadi kabupaten yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengatur distribusi dana gampong bagi kegiatan perlindungan lingkungan dan hutan.

 

Perbup ini tegas Bupati Roni Ahmad, untuk melindungi hutan. Menurutnya, hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat."Hutan telah memberikan kami kehidupan, memberi kami oksigen, air, dan makanan," kata bupati.

 

Ia menjelaskan, dana desa ini perlu dialokasikan untuk perlindungan lingkungan dan hutan, karena 67 persen dari total jumlah desa di Kabupaten Pidie, atau 487 desa berada di sekitar kawasan hutan. Untuk melindungi lingkungan dan hutan di Kabupaten Pidie, penggunaan dana desa perlu diprioritaskan pada hal tersebut.

 

Perbup Pidie ini yang dalam prosesnya sejak awal penyusunan hingga pengesahan merupakan salah satu output penting dari proyek Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC) yang didukung oleh Uni Eropa.

 

Manusia Bertanggungjawab

 

Lebih lanjut Bupati Roni Ahmad mengatakan, saat ini tengah menghadapi krisis lingkungan global, terutama bencana iklim dan kerusakan ekologis, yang disebabkan oleh faktor manusia dan alam. Perubahan iklim telah mengancam keadaan bumi dan keselamatan makhluk hidup. Salah satu perubahan iklim yang sering terjadi adalah bencana alam yang terkait dengan peningkatan suhu bumi. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia bertanggung jawab atas terjadinya perubahan iklim.

 

Banyak dari aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk bagi alam dan lingkungan, tapi hanya segelintir saja yang peduli. Sebagian besar kerusakan ekologi (lingkungan alam) adalah seperti hutan gundul, kekeringan, air laut naik dan gunung es mencair, memicu pemanasan global yang merupakan akibat ulah manusia.

 

“Aktivitas manusia pun hampir selalu melepaskan karbon dioksida ke udara, contohnya industri pabrik, dan pembakaran lahan. Pelepasan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan efek rumah kaca. Panas matahari yang sampai di bumi terperangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi meningkat (pemanasan global),” papar Bupati.

 

Dijelaskan, perubahan iklim memiliki banyak dampak di muka bumi, seperti naiknya suhu muka bumi, perubahan musim tanam, perubahan curah hujan dan musim kering, semakin banyak kekeringan dan gelombang panas. Perubahan iklim dapat mengancam perubahan siklus air di Bumi. Pola yang berubah itu kemudian ditunjukkan dengan berbagai kondisi seperti musim kemarau menjadi lebih panjang dengan curah hujan yang pendek, dan juga sebaliknya.

 

Kebijakan dan Solusi Pemkab Pidie

 

Terkait dengan masalah perubahan iklim itulah, Bupati Roni Ahmad menjelaskan kebijakan antisipatif yang ditempuhnya yakni:

1. Pemanasan global memang begitu mengerikan, bukan hanya cuaca yang kian panas yang membuat manusia tidak nyaman, tetapi dampak lainnya sangat besar, umpamanya akan terjadi kekurangan pangan sehat, atau sumber makanan pokok yang sudah terkondaminasi dengan bahan kimia (pestisida). Maka tidak ada pilihan lain sekarang ini, selain menyelamatkan dunia dan manusia dari dampak yang mematikan itu.

 

2. Bahwa alam merupakan solusi yang paling baik dalam menangani perubahan iklim. Hutan tropis sangat efektif untuk menyimpan karbon dan mencegah skenario perubahan iklim terburuk.

 

3. Aceh memiliki hutan yang luas dan alami. Dan Kami khususnya Pemerintah Kabupaten Pidie telah menetapkan langkah dan kebijakan strategis sebagai upaya pengendalian perubahan iklim. Terutama yang bersumber dari hutan dan lahan. Selanjutnya, efek yang ditimbulkan dari perubahan Polusi kimia (pestisida) di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan peternakan juga semakin parah dan ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan ummat manusia di masa mendatang.

 

4. Pemerintah Kabupaten Pidie Provinsi Aceh memiliki komitmen yang nyata untuk mengimplementasikan solusi berbasis alami (di lapangan) sebagai bagian penyelesaian persoalan krisis iklim dan krisis pangan sehat di masa mendatang. Kebijakan kami ini dilandasi oleh prinsip keadilan lingkungan, dengan penekanan pada konsep "mengembalikan keseimbangan alam". Artinya, bagi kami alam memiliki nilai yang bukan sekadar hutan tropis atau sekumpulan pohon yang menyerap karbon dioksida dari udara. Tapi lebih dari itu, alam adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.

 

Mohar/Iwan

 

 

BERITA TERKAIT

Polri Hentikan Penyidikan Laporan Marinus Gea dan Penetapan Tersangka Finsen Mendrofa

NERACA Jakarta - Pada 28 Februari 2017, Politisi PDIP Marinus Gea melalui kuasa hukumnya melaporkan Finsen Mendrofa atas dugaan pencemaran…

Kejagung MoU BRI Wujudkan Sistem Kelola Uang Tilang Lebih Baik

NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) meneken nota kesepahaman dengan PT Bank BRI yang salah satunya untuk mendukung sistem pengelolaan…

KPK Minta Gubernur Banten Selesaikan Aset Bermasalah di Daerahnya

NERACA   Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta Gubernur Banten Wahidin Halim mempercepat penyelesaian aset-aset…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Polri Hentikan Penyidikan Laporan Marinus Gea dan Penetapan Tersangka Finsen Mendrofa

NERACA Jakarta - Pada 28 Februari 2017, Politisi PDIP Marinus Gea melalui kuasa hukumnya melaporkan Finsen Mendrofa atas dugaan pencemaran…

Kejagung MoU BRI Wujudkan Sistem Kelola Uang Tilang Lebih Baik

NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) meneken nota kesepahaman dengan PT Bank BRI yang salah satunya untuk mendukung sistem pengelolaan…

KPK Minta Gubernur Banten Selesaikan Aset Bermasalah di Daerahnya

NERACA   Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta Gubernur Banten Wahidin Halim mempercepat penyelesaian aset-aset…