Jakarta-Indonesia diprediksi selamat dari resesi ekonomi akibat pandemi virus corona. Prediksi tersebut mengacu kinerja di sektor kesehatan dan ekonomi dalam negeri di tengah penyebaran virus Covid-19. Menurut hasil riset media asal Amerika Serikat Politico, Indonesia termasuk dalam peringkat negara yang terhindar dari resesi. Sementara itu, Pemprov DKI akan terapkan pembatasan sosial besar lokal (PSBL) di lokasi 62 RW di Ibukota.

NERACA

Politico memetakan kinerja 30 negara terkemuka di dunia dengan mengelompokkannya berdasarkan hasil kinerja di sektor kesehatan dan ekonomi. Mereka menyoroti pembatasan perdagangan, pembatasan interaksi sosial ringan, sedang, atau berat setiap negara.

Dari hasil pengelompokan tersebut, mereka menyatakan Indonesia masuk dalam kategori negara yang membatasi kegiatan ekonomi dan perdagangannya secara ringan. Kebijakan Indonesia ini dianggap memungkinkan sebagian besar bisnis, kantor, dan sekolah tetap buka, walau dengan kapasitas yang berkurang.

Meski demikian, riset media itu menyebut respon Indonesia dalam menangani penyebaran Covid-19 terbilang kacau. "Indonesia berpotensi terhindar dari resesi, namun respon Indonesia terhadap virus corona pada 17 ribu pulaunya telah kacau," tulis Politico dikutip Senin (1/6).

Politico juga menyoroti penanganan kasus Covid-19 yang terjadi di DKI Jakarta. Meski penyebaran virus ini tergolong masif, pemerintah hanya melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara ringan.

Kebijakan itu dinilai mereka berpotensi meningkatkan penyebaran virus. Politico mengutip Reuters juga menyebut jika sistem pendataan kematian Indonesia akibat Covid-19 tergolong rendah. "Tingginya tingkat perokok di negara tersebut menunjukkan populasi yang rentan," menurut Politico.

Menanggapi riset tersebut, pengamat ekonomi membenarkan jika Indonesia memiliki potensi selamat dari jurang resesi ekonomi akibat Covid-19. Hal ini mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 yang masih positif 2,97%.

Menurut pengamat ekonomi UI Fithra Faisal Hastiadi, meskipun pertumbuhan ekonomi anjlok tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan pertama menjadi salah satu yang terbaik dibandingkan sejumlah negara lain. "Kalau misalnya tren seperti ini terus bisa dijaga, kita punya peluang menghindari resesi ekonomi," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Meski punya potensi, dia tetap mengingatkan pemerintah. Menurut Fithra, Indonesia bisa benar- benar lepas dari resesi apabila penularan virus corona bisa diatasi. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dicapai agar Indonesia bebas dari jeratan resesi. Menurutnya, jika kurva positif Covid-19 tak kunjung berkurang, maka tekanan yang terjadi pada ekonomi juga berlangsung semakin lama.

Berkaitan dengan penurunan jumlah kasus positif corona inilah, ia menyebut kinerja tim kesehatan pemerintah kurang maksimal dibandingkan dengan tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju. "Ketika masuk new normal nanti, kalau protokol kesehatan tidak jelas, maka potensi terjadi second wave (gelombang dua) Covid-19 besar. Kalau itu terjadi, maka kinerja ekonomi semester II bakalan negatif dan resesi," ujarnya.

Secara terpisah, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah membenarkan pernyataan Fithra. Menurut dia, Indonesia berpeluang terlepas dari resesi ekonomi jika penanganan Covid-19 berjalan maksimal. "Kemungkinan bisa diwujudkan apabila tidak ada second wave wabah setelah diberlakukannya pelonggaran ekonomi atau new normal," ujarnya.

Jakarta Tetapkan PSBL

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di lingkungan rukun warga (RW) setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan berkali-kali untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Status PSBB DKI Jakarta pertama kali diumumkan pada 7 April 2020. DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang menerapkan PSBB karena dianggap sebagai episentrum corona. Tercatat pada 7 April lalu, kasus positif Covid-19 secara nasional sebanyak 2.738 orang, 221 orang meninggal dan 204 dinyatakan sembuh.

Pada tahap pertama, PSBB Jakarta diberlakukan selama dua pekan, sesuai Surat Keputusan Menkes No. HK.01.07/Menkes/239/2020. Berdasarkan SK tersebut masa PSBB dapat diperpanjang jika masih terjadi penyebaran virus corona.

Covid-19 pun menyebar di 260 kelurahan dari 267 kelurahan di DKI. Dengan demikian 97,3% wilayah di ibu kota sudah terinfeksi virus corona. Hingga saat ini, DKI Jakarta telah menerapkan tiga tahap PSBB. Tahap pertama PSBB berlaku selama dua pekan, yaitu 10-23 April 2020. Kemudian tahap kedua 23 April hingga 21 Mei 2020.

Sebelumnya Anies mengatakan PSBB dapat diperpanjang menjadi empat tahap apabila angka kasus Covid-19 masih tinggi. Menurut dia, PSBB bisa kembali diperpanjang apabila masyarakat tak menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Namun saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan aturan baru jelang penerapan pola hidup normal baru atau new normal ketika hendak mengakhiri PSBB. Lingkup pembatasan aktivitas sosial warga akan diperkecil di tingkat rukun warga (RW) hingga kelurahan. Aktivitas warga di RW yang berada di zona merah nantinya akan diperhatikan khusus oleh pengurus RW setempat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyebut ada 62 RW di DKI Jakarta yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala lokal. Para ketua RW telah dikumpulkan pada Senin (1/6) untuk mengikuti sosialisasi.

"Tadi kita kumpulkan RW di 62 titik tersebut, kita kasih pedoman, petunjuk, arahan pak wali kota masing-masing, camat masing-masing, kita minta turun, lurah-lurah turun untuk mengejar segera penurunan penyebaran Covid," ujar Riza.

Wagub DKI mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) diterapkan di DKI untuk mengejar efektivitas PSBB di 62 RW yang masih berstatus merah karena penyebaran virus Covid-19.

Riza mengatakan Pemprov DKI akan memperketat pembatasan gerak masyarakat di seluruh RW tersebut agar bisa segera bebas dari pandemi corona. Salah satunya pemakaian surat bagi warga yang hendak keluar masuk.

"Jangan sembarangan orang keluar, yang masuk juga jangan sembarangan, semua dicek. Silakan RW keluarkan surat keterangan yang keluar-masuk untuk memastikan semua warga disiplin di RW tersebut," ujarnya, Senin (1/6).

Riza menyampaikan Pemprov DKI juga akan memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan itu. Mulai dari petugas dinas, wali kota, camat, lurah, hingga perangkat RW diminta turun ke 62 RW zona merah. bari/mohar/fba