Pelonggaran PSBB Bukan Tanpa Dasar, Sesuai WHO - OPERASIONAL BUS AKAP DAN KA LUAR BIASA DIPERPANJANG HINGGA 7 JUNI

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tengah dilakukan pemerintah bukan tanpa dasar. Sebab, pemerintah mengikuti standar WHO (Badan Kesehatan Dunia), yaitu jika angka RE (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB. Sementara itu, penghentian sementara operasional bus antar provinsi/kota dan pengoperasian KA Luar Biasa diperpanjang hingga 7 Juni 2020.

NERACA

Menkeu mengatakan, berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau atau daerah yang terkena Covid-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan sehingga tidak perlu diatur sebagaimana zona merah.

"Dengan mitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua maka Pemerintah harus menyiapkan protokol kenormalan baru (new normal)," ujarnya mengutip laman instagramnya, Senin (1/6).

Menurut Sri Mulyani, sektor kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga dilakukan pelonggaran PSBB, adalah tidak benar.

Sejak Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. "Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Dia menambahkan pelonggaran PSBB, atau kenormalan baru juga nantinya akan didukung dengan protokol kesehatan di tempat-tempat seperti industri, mal, serta berbagai sarana publik. Bahkan saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut.  "TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan DKI Jakarta bisa melakukan pelonggaran PSBB. Berdasarkan angka reproduksi efektif provinsi yaitu Jakarta memiliki rata-rata reproduction rate (RR) mendekati 1 dan hal tersebut juga merujuk pada WHO yang menyaratkan angka atau reproduksi efektif Rt di bawah 1 selama 14 hari.

Suharso menjelaskan Jakarta sudah cukup memadai. Mulai dari fasilitas kesehatan. Menurut laporan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, data rumah sakit, dan tenaga medis sudah memadai. "Boleh dikatakan Provinsi di Jakarta itu memadai memenuhi syarat, jumlah fasilitas kesehatan memenuhi kesehatan, yang di rumah sakit di bawah kewenangan DKI rumah sakit di Jakarta. Dan tempat tidurnya cukup. Jadi ini dapat dilalui," ujarnya.

Dia menjelaskan saat ini Jakarta juga saat ini di kondisi daerah menuju new normal dan dalam tingkat kesiapan untuk memulai kegiatan ekonomi.Yaitu dengan kriteria kesehatan memadai dan penyebaran virus terkendali. "Kita bisa lihat, Jakarta pada posisi C yaitu sedang," kata Suharso.

Diperpanjang Hingga 7 Juni

Sementara itu, penghentian Sementara Pelayanan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Terminal Bus di wilayah Jabodetabek, yang berakhir pada 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Terminal Bus yang melayani Bus AKAP dan AKDP meliputi baik yang di bawah pengelolaan BPTJ yaitu Terminal Jatijajar Depok, Terminal Baranangsiang Bogor, Terminal Poris Plawad Kota Tangerang, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan maupun yang di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah yaitu Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok yang berada dibawah pengelolaan Pemprov DKI serta Terminal Bekasi dibawah pengelolaan Pemkot Bekasi.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Pramesti mengatakan, untuk lingkup Jabodetabek, hanya Terminal Pulogebang, Jakarta yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah DKI Jakarta yang tetap beroperasi memberikan layanan Bus AKAP secara terbatas.

"Pengoperasian secara terbatas Terminal Pulogebang, Jakarta untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19," ujar Polana melalui keterangan pers, Jakarta, Senin (1/6).

Polana menjelaskan, bahwa pengoperasian secara terbatas Terminal Pulogebang hanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan perjalanan yang mendapatkan kriteria pengecualian dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Polana juga menambahkan bahwa penghentian operasi pelayanan tidak berlaku bagi angkutan perkotaan dan lintas wilayah di dalam Jabodetabek. Sejak 24 April 2020 sampai dengan hari kedua lebaran atau tepatnya 25 Mei 2020, beberapa terminal masih memberikan layanan angkutan perkotaan dan lintas wilayah dalam Jabodetabek.

Perpanjangan penghentian layanan sementara pelayanan ini diharapkan dapat menghambat pergerakan orang yang bermaksud balik atau masuk ke wilayah Jabodetabek yang berpotensi dapat kembali menyebarkan penyakit covid-19, mengingat seluruh wilayah Jabodetabek masih menerapkan PSBB.

Terkait dengan layanan angkutan perkotaan dan lintas antar wilayah di Jabodetabek, Polana kembali menjelaskan bahwa perpanjangan penghentian operasi pelayanan ini tidak berlaku. "Bus yang melayani rute Terminal Baranangsiang Bogor ke Bekasi itu tetap beroperasi, namun harus menjalankan protokol kesehatan terkait covid-19," ujarnya.

Tidak hanya itu. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga memperpanjang operasional Kereta Api Luar Biasa (KLB), dari yang sebelumnya hanya sampai 31 Mei 2020 menjadi 7 Juni 2020. Hal ini ditujukan untuk melayani masyarakat yang dikecualikan sesuai dengan aturan pemerintah.

Perpanjangan KLB ini menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub No UM.006/A.518/DJKA/20 tanggal 29 Mei 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub No UM.006/A.218/DJKA/20 yang menyatakan bahwa KLB dioperasikan hingga 7 Juni 2020.

"Dalam hal operasional KLB, KAI masih tetap mengoperasikan 6 perjalanan KLB yang melayani 3 rute yaitu Gambir-Surabaya Pasarturi Lintas Selatan pp, Gambir-Surabaya Pasarturi Lintas Utara pp, dan Bandung-Surabaya Pasar Turi pp," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan resminya, Minggu (31/5).

Mulai 1 Juni perjalanan Kereta Luar Biasa dari arah Surabaya hanya akan beroperasi setiap tanggal ganjil, dan KLB dari arah Jakarta dan Bandung akan beroperasi setiap tanggal genap.

Sementara untuk membeli tiket KLB lanjut Joni, penumpang masih tetap diharuskan membawa seluruh persyaratan sesuai SE Gugus Tugas Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 ditambah Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta bagi calon penumpang yang keluar atau masuk Provinsi DKI Jakarta. "Penjualan tiket hanya dilakukan di stasiun keberangkatan mulai H-2 keberangkatan dan tidak dapat diwakilkan," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…