NERACA

Sukabumi - Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun anggaran 2019 Deden Solehudin menargetkan jika pembahasan LKPJ tuntas sekitar 19 Juni mendatang. Bahkan semenjak diserahkannya buku LKPJ tersebut oleh Walikota sekitar 5 Mei lalu, dewan langsung membentuk Pansus dan kemudian running ke pembahasan.

"Sebenarnya pembahasan ini juga bisa lebih cepat dari target yang sudah ditentukan. Dan jadwal 19 Juni itu sampai dengan paripurna," ujar Deden kepada Neraca di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jumat (29/5).

Sampai saat ini lanjut Deden, pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan 18 organisasi perangkat daerah (OPD). Dan hasilnya banyak yang menjadi catatan para anggota pansus."Sampai Jumat ini (kemarin), ada sekitar 18 OPD yang sudah melakukan rapat kerja dengan pansus. Dan saat ini hanya menyisakan beberapa OPD lagi," tuturnya.

Deden juga menegaskan, Deden Solehudin selama ini perjalanan pembahasan LKPJ tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi jika ada opini yang mengatakan kinerja pansus ini lambat, lihat saja jadwal yang sudah dibuat."Kata siapa lambat, toh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni 30 hari," tandasnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota pansus LKPJ lainya Faisal Anwar Bagindo, menurutnya pansus sudah bekerja sesuai dengan alurnya. Bahkan, ada wacana dari para pimpinan DPRD, akan mempercepat pembahasan pansus tersebut."Lihat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaran pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan LKPJ kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Disitu sudah dijelaskan. Jadi kita tidak lambat," tuturnya.

Disisi lain Faisal juga menyoroti beberapa OPD yang sudah melakukan pembahasan dengan pansus. Diantaranya, penempatan pejabat di setiap OPD yang tidak sesuai. Sehingga bisa saja opini masyarakat semangatkan bahwa tim baperjakat tidak berfungsi."Misalkan, inspektorat salah satu komponen dari baperjakat, evaluasinya terhadap masalah itu bagaimana," ungkapnya.

Sementara dengan penyerapan anggarannya, Faisal mengatakan sudah tergolong cukup bagus OPD dalam mengelola anggarannya. Walaupun masih ada yang sebagian OPD yang masih kurang dalam penyerapanya."Rata-rata penyerapanya diangka 87 persen, dan sisanya dikembalikan lagi dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Tapi angka 87 persen itu sudah tergolong bagus sih," pungkasnya. Arya