Pemerintah Diminta Dukung Produksi Susu Peternak Rakyat - Dewan Persusuan Nasional (DPN)

NERACA

Jakarta - Pemerintah sudah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Susu Nusantara."Penetapan Hari Susu Nusantara antara lain dimaksudkan untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan persusuan nasional khususnya yang berbasis usaha peternakan sapi perah rakyat", kata Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

 

Menurut Teguh, peringatan Hari Susu Nusantara saat ini masih sangat relevan."Karena, persusuan yang berbasis usaha peternakan sapi perah rakyat masih sangat jauh seperti yang diharapkan untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional", ucap dia.

 

Bahkan, lanjut Teguh, belum mampu memenuhi kebutuhan susu segar sebagai sumber protein hewani."Sampai saat ini produksi susu segar hanya mampu memenuhi kurang dari 20 persen dari kebutuhan nasional dan masih bergantung pemasaran kepada Industri Pengolahan Susu", ungkap Teguh.

 

Dalam kacamata Teguh, dalam kurun waktu hampir 20 tahun, produksi susu segar stagnan tidak ada pertumbuhan yang signifikan.

 

Oleh karena itu, dalam konteks Hari Susu Nusantara dan merujuk kondisi saat ini, Dewan Persusuan Nasional (DPN ) meminta kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Pertama, memberikan perhatian yang serius kepada pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat dan menjadikan sebagai keputusan politik yang diwujudkan dalam peraturan perundangan dan dukungan APBN.

 

Kedua, Presiden dapat menerbitkan payung hukum berupa Inpres atau Perpres untuk menggantikan Inpres No. 2/1985 tentang Pengembangan Persusuan Nasional yang dicabut di tahun 1998 karena dianggap bertentangan dengan butir butir LOI antara IMF dengan Pemerintah Indonesia.

 

"Payung hukum ini diyakini dapat menjadi factor pemercepat pertumbuhan usaha peternakan sapi perah rakyat melalui wadah koperasi", tandas Teguh.

 

Ketiga, pengembangan usaha sapI perah rakyat dapat dijadikan salah satu sektor untuk ikut mengatasi dampak Covid 19 di mana terjadi banyak PHK dan meningkatnya pengangguran di daerah pedesaan.

 

Keempat, pemerintah segera menetapkan Program Susu untuk Anak Sekolah yang selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dapat meningkatkan imunitas tubuh dari berbagai penyakit termasuk Covid 19.

 

"Dewan Persusuan Nasional mengharapkan bahwa Hari Susu Nusantara dapat dijadikan tonggak untuk evaluasi perkembangan persusuan nasional yang dilakukan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain", pungkas Teguh. Mohar/Rin

 

 

BERITA TERKAIT

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…