NERACA

Sukabumi - Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi menilai anggaran sebesar Rp80 juta yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Sukabumi untuk keperluan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tergolong cukup. Sebab, dalam PPDB ini yang paling besar menelan anggaran yakni kerjasama dengan penyedia jaringan internet.

"Saya kira cukup ya angran sebesar itu. Sebab dinas P dan K harus melakukan kerjasama dengan pemyedia jaringan internetnya," tutur Wakil Ketua Komisi 3 Bambang Herawanto usai melakukan hearing dengan Dinas P dan K Kota Sukabumi, Kamis (28/5).

Hanya saja menurut Bambang, pihak penyedia jaringan internetnya juga harus bisa menjamin, jika dalam pelaksanaan proses PPDB, tidak ada gangguan ataupun erorr."Kami meminta juga kepada pihak pemyedia jaringan tersebut, bisa menjaga jaringanya supaya tidak erorr," tuturnya.

Saat ini lanjut Bambang, pihak dinas masih merumuskan juklak juknisnya untuk PPDB. Sebab, pelaksanaanya akan dilakukan pertengahan bulan Juni mendatang."Tadi pengakuan kepala dinasnya juklak juknis itu akan ditandantangani minggu-mingu ini. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi," ungkapnya.

Disisi lain Bambamg juga menekankan, agar sekolah-sekolah bisa membantu masyarakat yang tidak memiliki media atau masyarakat yang gaptek ketika akan melakukan PPDB."Saya juga tekankan itu kepada dinas agar bisa disosialisasikan kepada sekolah-sekolah untuk membantu mereka yang kesulitan akan melaklukan PPDB," tandasnya.

Selain masalah PPDB lanjut Bambang, dalam hearing ini juga komisi 3 meminta kepada dinas P dan K dalam mempersiapkan menghadapi new normal yang sudah digaungkan oleh pusat, bahkan untuk Provinsi Jawa barat sudah mulai. ditambah Kota Sukabumi saat ini sudah masuk zona biru."Kita ingin tahu saja kesiapan dinas tersebut dalam melaksanakan pendidikan tatap muka nanti. Karena kita juga ingin ada model-model inovasi yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan sehingga siswa-siswa terjamin dalam pembelajaran dan kesehatnya," tutur Bambang.

Bahkan kata Bambang, bagi sekolah-sekolah yang ruang belajarnya sudah memenuhi bisa dikurangi 50 persen jumlah siswanya, sehingga jam belajarnya diatur dengan cara pembagian shift. Serta siswa ditekankan untuk mengurangi kegiatan fisik."Ada giliran jadwal sekolahnya. Misalkan bisa dibagi menjadi dua shift," tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas P dan K Kota Sukabumi Nicke Siti Rahayu mengungkapkan, jika pihaknya sudah mempersiapkan semua panduan jika dilakukan proses pembelajaran tatap muka, termasuk pembatasan penularan covdi-19 nya. Atau juga tambah Nicke, bisa saja pihaknya membentuk tim, tapi tetap saja harus direkomendasaikan oleh gugus tugas dan dinas kesehatan Kota Sukabumi."Kita sudah siapkan panduan ketika proses belajar tatap muka jadi dilaksanakan," aku Nicke.

Menyinggung PPDB, Nicke mengakui jika saat ini sedang dalam proses persiapan juklak juknisnya. termasuk bagi yang tidak melek dengan teknologi, akan dibantu oleh sekolah penerima."Kita juga sudah siapkan semuanya, termasuk melakukan kerjasama dengan pihak penyedia jaringan internet untuk proses PPDB tersebut," pungkasnya. Arya