MASYARAKAT TETAP DIMINTA PATUHI DISIPLIN PSBB - Era Baru di Sektor Jasa Perdagangan Disiapkan

Jakarta-Pemerintah mulai menyiapkan protokol new normal sebagai syarat pembukaan kembali aktivitas sektor jasa perdagangan di tengah pandemi virus Covid-19.  Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pengerahan personil TNI/Polri secara masif di beberapa titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

NERACA

Persiapan new normal di sektor tersebut ditandai dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yakni SE Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada pekan lalu.

Dalam surat tersebut, pemerintah mengatur tata cara pedagang baik jasa maupun barang dalam situasi new normal. Yakni, mencegah kerumunan pengunjung dengan cara membatasi akses masuk orang ke dalam toko. "Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan," mengutip SE Menkes tersebut, Selasa (26/5).

Selain itu, pedagang dapat menerapkan sistem antrean di pintu masuk dengan tetap melakukan jarak fisik minimal satu meter. Untuk itu, pelaku usaha dapat menandai lantai atau area ramai supaya pengunjung tetap membatasi jarak satu sama lain.

Pemerintah juga menganjurkan sistem take away (bawa pulang) atau belanja online demi mencegah kerumunan. Pelaku usaha juga bisa menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. "Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai," kata Menkes Terawan dalam suratnya.

Meski memberlakukan take away, pedagang tetap harus menyiapkan protokol untuk menghindari penumpukan pembeli. Salah satunya, dengan menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. "Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai," tuturnya.

Kemudian, bagi pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha wajib menetapkan protokol kesehatan, seperti melakukan disinfektan secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, mewajibkan penggunaan masker, termasuk melakukan pengecekan suhu badan.

"Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan atau konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker," ujarnya.

Protokol itu juga mengatur para pekerja. Pemerintah mengimbau pekerja yang memiliki gejala sakit diharapkan segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Pekerja juga diingatkan untuk menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja, tidak lupa menggunakan masker saat berangkat dan pulang kerja. Sedangkan bagi pengunjung, wajib mengenakan masker di area publik dan menjaga kebersihan tangan saat belanja. Artinya, tetap memperhatikan jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain.

Sementara itu, Presiden Jokowi kemarin (26/5) meninjau stasiun MRT Bundaran HI mengecek kesiapan penerapan prosedur standar new normal di sarana publik. Dalam peninjauan tersebut, Jokowi menyampaikan pengerahan TNI/Polri secara masif di titik-titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat, agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB," ujar Jokowi.

Rencananya, pengerahan TNI/Polri ini akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Jokowi berharap keberadaan TNI/Polri ini akan membuat masyarakat semakin disiplin. Dengan demikian kurva penyebaran corona dapat segera turun.

"Kita harapkan kurva dari penyebaran covid ini akan semakin menurun. Kita lihat R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1 dan kita harap akan semakin hari semakin turun dengan digelarnya pasukan dari TNI/Polri di lapangan secara masif," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Pemerintah diketahui mulai menimbang untuk mengizinkan aktivitas warga, namun dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan cegah virus corona (Covid-19). Tatanan hidup di tengah pandemi corona itu kemudian dikenal dengan istilah normal baru (New Normal).

Penerapan normal new normal diberlakukan di sarana transportasi umum guna menunjang aktivitas warga yang bekerja di tengah pandemi virus corona baru.

Hadir mendampingi Jokowi antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Dirut PT MRT Jakarta William Syahbandar. Presiden bersama pejabat yang mendampingi kemudian masuk ke stasiun dan mengecek penerapan new normal.

Pembukaan Mal

Pada bagian lain, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta menyebut sebanyak 60 mal atau pusat perbelanjaan siap beroperasi kembali pada 5 Juni. Pembukaan itu, tepat sehari setelah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI yang selesai pada 4 Juni mendatang.

Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan sejumlah penyesuaian operasional mal di tengah pandemi Covid-19 atau new normal. Salah satunya, perubahan jam operasional menjadi hanya sembilan jam dari sebelumnya 12 jam, yakni dari 10.00-22.00 WIB menjadi 11.00-20.00 WIB.

Namun, jam buka ini tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing mal, sehingga sifatnya tidak seragam untuk seluruh mal. "Penyesuaian untuk tahap new normal transition period akan ditentukan oleh pihak pengelola mal masing-masing. Umumnya akan dicoba buka pukul 11.00-20.00 WIB," ujarnya, Selasa (26/5).

Selain itu, ia menyatakan tak semua toko atau tenant akan buka ketika mal beroperasi kembali. Saat ini, aturan terkait jenis toko yang buka masih dikaji. Merujuk pada kebijakan PSBB, kategori usaha yang tetap boleh beroperasi meliputi sektor yang menyediakan kebutuhan dasar, yakni makanan dan minuman, swalayan, termasuk penyedia kesehatan dan obat-obatan.

Sementara, kategori usaha yang dilarang beroperasi, misalnya bioskop, salon, wahana permainan anak, dan lainnya. Jenis usaha ini disebut masih sulit menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing). "Saat buka kembali, kami belum tahu apakah kategori tersebut boleh dibuka atau harus menyusul," tutur Ellen.

Dia memastikan pengelola mal akan memberlakukan protokol kesehatan nasional pencegahan Covid-19. Protokol kesehatan ini berlaku untuk setiap pengunjung maupun pekerja. Kemudian, selain 60 mal yang akan buka pada 5 Juni, sejumlah mal lain akan menyusul beroperasi pada 8 Juni mendatang. Mal tersebut meliputi Grand Indonesia, Teras Benhil, Summarecon Mal Kelapa Gading, dan Sunter Mal. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…