Oleh: Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonom Senior INDEF

Bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang sudah lama terjadi dan cenderung bersifat laten?

Hasilnya, gini rasio mengalami sedikit penurunan, tetapi tetap lebih jelek dibandingkan pemerintahan pada masa Orde Baru jika dilihat dari sekadar angka gini rasio pengeluaran keluarga (bukan pendapatan yang sebenarnya).

Saya tidak mengatakan Jokowi tidak melaksanakan kebijakan pemerataan pembangunan, tetapi kebijakan tersebut hanya bersifat instan, sangat minimal, bahkan bisa dikritik tuna kebijakan, karena tidak serius dan tidak kuat. Banyak kebijakan bersifat populis tuna strategi seperti bagi-bagi uang ke desa karena memang itu desakan politik untuk menyenangkan konstituen

Tidak salah kebijakan itu, tetapi kebijakan itu masuk dalam kategori kebijakan bermutu rendah. Format kebijakan bagus tapi di lapangan lain.

Ada program dana desa, tetapi itu politis sekali untuk membeli suara karena dipromosikan oleh partai politik tanpa desain yang bagus. Seperti bagi-bagi uang ke “konstituen”, bermanfaat tapi kurang produktif. Dana desa naik pesat sekali tapi gini rasio relatif tetap tinggi dibandingkan dengan masa pemerintahan yang lalu.

Transfer ke daerah juga mengucur deras tetapi tidak selaras dengan perbaikan kesenjangan dan penurunan kemiskinan.

Isu kesenjangan ekonomi dari pihak pemerintah selalu mengemukakan data gini ratio dari BPS, yang mengalami penurunan. Ada dua reaksi kritis bersifat ekonomi politik terhadap data tersebut. Pertama, angka gini rasio pada saat ini masih jauh lebih tinggi dari pada masa Orde Baru sehingga penurunan tersebut bukan suatu prestasi khusus.

Kedua, angka BPS tersebut hanya bisa dipakai dalam wilayah terbatas semisal ruang akademik, tetapi tidak bisa memngukur masalah kesenjangan nyata di lapangan.

Alasan data BPS tidak bisa dipakai secara kritis untuk melihat kesenjangan di lapangan karena alat ukur kesenjangan tersebut bukan untuk mengukur kekayaan, tetapi mengukur pengeluaran (yang kemudian dianggap sebagai pendapatan dan bisa diklaim sebagai indikasi kekayaan). Pendekatan seperti ini secara akademis dimaklumi tetapi kenyataan ekonomi politik tidak bisa, karena yang super rich tidak bisa diukur oleh alat ukur BPS tersebut.

Alat ukur apa yang bisa membantu untuk lebih mendekati kenyataan, menggantikan data BPS tersebut? Indikator pengganti ini penting sebab meski gini rasio tergolong rendah tetapi Indonesia bersama Rusia, Thailand, dan India adalah negara yang tergolong paling tinggi tingkat kesenjangan ekonominya.

Pertama, bisa dipakai gini ratio pemilikan tanah sebagai pendekatan pemilikan dan lebih terang mengukur kesenjangan yang ada di tengah masayarakat. Gini ratio pemilikan tanah dua kali lebih tinggi dari gini rasio pengeluaran masyarakat yang ada di data BPS, yakni sekitar 0,7. Angka ini adalah gini rasio sangat berat tetapi dibiarkan. Solusi bagi-bagi sertifikat tidak salah, tetapi hanya polesan di permukaan saja.

Kebijakan pertanahan di Indonesia tergolong paling liberal di muka bumi ini sehingga kesenjangan pemilikan tanah sangat lebar menganga seperti terlihat dari angka gini rasio tanah tersebut. Petani tuna tanah sangat besar jumlahnya. Konsentrasi pemilikan tanah sebenarnya tergolong penyakit berat. Hal ini memicu ketidakstabilan sosial di Amerika Latin.

Alat ukur apa lagi yang bisa melihat kesenjangan lebih terang? Salah satunya adalah pemilikan harta kekayaan berupa tabungan atau deposito. Dari data Bank Indonesia, sebanyak satu persen nasabah di perbankan nasional memiliki hampir separuh tabungan dan deposito perbankan nasional. Sekitar 15,6 persen nasabah memiliki hampir seluruh tabungan deposito di perbankan (97,6 persen). Sisanya, 84,4 persen adalah  nasabah liliput, yang memiliki tabungan total hanya 2,4 persen saja.  Distribusi kekayaan dalam hal pemilikan aset dalam bentuk uang sangat timpang.

Bagaimana hubungannya dengan korupsi? Di Indonesia isu korupsi sangat sensitif dan merupakan bagian dari reformasi sehingga lembaga anti rasuah sangat kuat dan independen. KPK hasil reformasi menjadi dambaan para pegiat anti korupsi.  Kondisi ini berlangsung hampir dua dekade dan memberi harapan bagi perbaikan pemerintahan, politik, dan birokrasi ke depan.

Tetapi sejak akhir 2019, KPK lemah dan dipenggal kekuatanhya. DPR dan presiden menginisiasi perubahan UU KPK ini dan melakukan sidang gelap tertutup. Sejak dulu sudah ada upaya dari DPR untuk memberangus KPK, tidak pernah berhasil karena presiden SBY tidak setuju.

Namun kali ini ketika presiden menyetujui inisiatif perubahan tersebut, maka jadilah KPK lemah. Tanpa persetujuan dan keterlibatan presiden, maka tidak akan terjadi perubahan. Meskipun rakyat menolak dengan gelombang demonstrasi besar-besaran tetapi gerakan tersebut gagal sehingga KPK selanjutnya adalah macan ompong yang tidak mempunyai kekuatan substansial lagi.

Bagaimana melihat fenomena ini secara lebih jauh dari kacamata teoritis? Demokrasi politik seharusnya memperkuat demokrasi ekonomi karena demos berarti rakyat, dengan keharusan berorientasi kepada rakyat. Tetapi dalam demokrasi sekarang kesenjangan lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan pada masa orde baru.

Mengapa demokrasi liberal sekarang menghasilkan dorongan tambahan pada kesenjangan ekonomi? Jawabnya adalah model demokrasi Indonesia jatuh menjadi bentuk demokrasi ologarki. (www.watyutink.com)