PEMERINTAH SIAPKAN KAJIAN: - Skenario New Normal Mulai Awal Juni 2020

Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kajian skenario the new normal akan dilakukan dalam dua pekan ke depan atau berakhir hingga awal Juni 2020. The new normal adalah skenario aktivitas seperti semula di tengah pandemi virus corona. Dalam rentang waktu itu, pemerintah belum akan mengizinkan pekerja untuk kembali ke kantor mereka.

NERACA

"Ini akan dibahas detail dan diputuskan oleh Pak Presiden (Jokowi). Kami diminta untuk melakukan kajian teknis dan lengkap dan kesiapan dari kementerian/lembaga," ujar Airlangga dalam video conference, Senin (18/5).

Menurut Airlangga, skenario beraktivitas kembali pada era new normal meliputi berbagai bidang usaha. Tapi, untuk sampai ke sana, pemerintah menyiapkan prosedur operasional standar (SOP) dan berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Covid-19. "Ada standar operasional baru (SOP), di mana SOP itu akan dikoordinasikan dengan satuan tugas (satgas) covid-19 (virus corona)," tutur dia.

Beberapa pelaku usaha juga sedang merancang SOP baru yang akan dijalankan saat the new normal. "Kemudian sektor lain, apakah itu pendidikan, restoran, kegiatan ibadah, dan sektor transportasi. Ini akan dibahas detail," ujar Airlangga.

Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerangkan pemerintah sedang menyiapkan skenario new normal yang fokus memulihkan produktivitas masyarakat. "Di satu sisi juga pandemi covid-19 tetap bisa dikendalikan, tetap ditekan, hingga nanti antiklimaksnya selesai, terutama setelah ditemukan vaksin," ujarnya.

Seperti diketahui, kasus positif corona di Indonesia terus bertambah hingga kemarin. Per Selasa (19/5), kasus positif mencapai 18.496 kasus, sembuh tercatat 4.467 orang dan meninggal 1.221 orang. Hal ini dilakukan untuk memulihkan produktivitas masyarakat yang sempat menurun akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mencegah penularan virus tersebut.

Menurut Muhadjir, wacana ini tengah dikaji dengan matang agar langkah yang diambil nantinya tidak keliru. Untuk itu, katanya, belum diketahui kapan sebetulnya new normal akan diberlakukan. "Pak Presiden menekankan kami bersiap siaga menjalani era normal baru, kehidupan normal baru. Pak Presiden telah menetapkan perlu kajian cermat dan terukur, serta melibatkan banyak pihak untuk persiapkan tahap-tahap pengurangan PSBB," ujarnya.

Namun, Ekonom UI Fithra Faisal meragukan akan keberhasilan kebijakan new normal. Secara sederhana, menurut dia, kebijakan ini tidak tepat dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Fithra, alasan utama pemberlakuan new normal karena berakhirnya masa puncak kasus virus corona di Indonesia belum ada. Dia mengatakan ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika pemerintah ingin menggerakkan lagi aktivitas ekonomi masyarakat secara normal. Masalahnya, kabar yang beredar justru menyebutkan new normal akan dilakukan pada penghujung Mei 2020. Periode ini, justru merupakan prediksi puncak peningkatan kasus virus corona di Indonesia.

Dia menilai kalau pemerintah memaksakan diri menerapkan rencana itu, justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri.

"Kunci utamanya ekonomi bisa jalan kalau pandemi berakhir. Semakin lama pandemi atau semakin banyak jumlah kasus, waktu ekonomi bisa berjalan efektif akan semakin lama pula, begitu juga untuk pulih," ujar Fithra seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Agar kebijakan tersebut tak jadi dilakukan, ia mengingatkan pemerintah soal berulangnya kasus Flu Spanyol (Spanish Flu). Flu tersebut mulanya tak ditanggapi dengan serius. Namun kemudian, virus itu menjadi wabah yang berlangsung dari kurun waktu Maret 1918 sampai Juni 1920. Kasus virus ini pun diperkirakan menjangkiti sekitar 50 sampai 100 juta orang di dunia.

Skenario Terburuk

Berkaca dari itu, kalau pemerintah memaksakan diri memberlakukan kehidupan normal seperti sedia kala, ia khawatir dampaknya ke ekonomi justru bisa buruk. Kebijakan bisa membuat realisasi pertumbuhan jatuh lebih buruk dari skenario terburuk yang sudah banyak diperkirakan oleh berbagai lembaga saat ini.

Menurut analisisnya, bila pandemi corona mencapai puncak pada Juni-Juli dan 'bersih' di September 2020, maka setidaknya ekonomi Indonesia akan berada di skenario terburuk minus 0,08%. "Tapi bila new normal dipercepat dan kasus justru bertambah, dampaknya bisa lebih buruk, bahkan dua kali lebih buruk dari proyeksi sebelumnya," ujarnya.

Kendati begitu, dia tidak menutup mata bila new normal mungkin memang diharapkan sebagian masyarakat. Khususnya, mereka yang bergantung pada penghasilan harian yang telah lama menganggur karena virus corona.

Hanya saja, syarat kasus sudah melewati puncak dan melandai tetap jadi yang utama untuk menerapkan kebijakan new normal. Toh, beberapa negara yang akhirnya membuka lockdown dan menjalankan aktivitas ekonomi lagi justru menghadapi penambahan kasus positif.

Karenanya, menurut Fithra, seharusnya pemerintah mempertimbangkan pasti dampak tersebut. Keraguan lain adalah new normal dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. "Saat ini saja PSBB, masyarakat belum cukup disiplin, masih banyak yang bandel. Jadi siapa yang bisa menjamin nanti bisa kondusif saat aktivitas dibuka lagi dan pemerintah bisa atasi. Bila kasus bertambah, bagaimana fasilitas kesehatan yang dipersiapkan?" ujarnya.

Di luar syarat kasus melewati puncak dan melandai, Fithra menuturkan new normal sejatinya hanya bisa dilakukan dengan pengecualian dampak bisnis yang ketat. Artinya, industri yang bisa berjalan lagi hanyalah yang tertentu saja. "Jadi pertimbangannya harus matang dan benar-benar memiliki risiko dampak yang minim kepada ekonomi, tapi efektif untuk menggerakkan ekonomi lagi," ujarnya.

Menurut dia, beberapa industri yang bisa bergerak lebih dulu ketika new normal diberlakukan adalah wisata, perdagangan dan jasa, serta transportasi. Dari sisi wisata, turis domestik tentu menjadi hal yang bisa dimainkan lebih dulu untuk bisa menimbulkan geliat ekonomi, khususnya di daerah.

Lalu, perdagangan dan jasa juga bisa membuat aktivitas masyarakat secara menyeluruh bergerak dan menghasilkan ekonomi instan, khususnya bagi masyarakat kecil. Kemudian, transportasi jadi kebutuhan utama para pekerja dan turis lokal. "Sementara sektor yang belum tetap bisa bergerak meski sudah new normal adalah investasi. Karena investor cenderung masih akan menahan diri," jelasnya.

Senada, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad juga melihat new normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi. Saat ini, setidaknya 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari.

"Kalau nanti diberlakukan new normal, khawatirnya nanti tidak efektif dampaknya ke ekonomi dan kasus bertambah, lalu pemerintah akan terapkan lagi PSBB. Ini jadi maju mundur yang membuat pemulihan ekonomi justru lebih lama," katanya.

Menurut dia, bila new normal diberlakukan dampak pemulihan ekonomi pun belum tentu lebih cepat apalagi sampai bisa mengembalikan laju perekonomian Indonesia ke kisaran 5% pada 2021. Hal ini masih tampak cukup mustahil. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…