DPR Apresiasi BPOM dalam Penanganan COVID-19

DPR Apresiasi BPOM dalam Penanganan COVID-19

NERACA

Jakarta - DPR mengapresiasi langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menyederhanakan proses registrasi obat-obatan, produk biologi (PB), serta penerbitan izin edar makanan dan obat-obat herbal dalam mendukung ketersediaan obat saat kondisi pandemi COVID-19. 

Percepatan pemberian izin edar dilakukan berdasarkan skema Emergency Use Authorization (EUA), mempertimbangkan risk and benefit, serta dilakukan peninjauan kembali jika ditemukan data baru.

Selain itu, BPOM juga untuk pertama kali melakukan uji klinis terhadap obat-obat COVID-19, baik yang diproduksi di dalam maupun luar negeri, seperti Avigan.

"DPR mendukung peran aktif BPOM di saat pandemi COVID-19. Kami berharap BPOM mengawal seluruh obat-obatan, makanan, dan minuman sehingga tidak ada yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan harus dilakukan terus-menerus agar tidak ada yang bermasalah," kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/5). 

Saleh mengatakan DPR juga telah meminta pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap obat-obat dan vaksin yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh di saat penularan pandemi COVID-19.

“Kita memaksimalkan upaya itu, Balitbankes melibatkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menemukan vaksin dan obat yang sangat diperlukan. Apalagi rakyat kita jumlahnya banyak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan BPOM berperan aktif dalam mempercepat perizinan dan peredaran obat-obatan serta obat herbal yang sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat pada masa pandemi COVID-19.

“Gugus Tugas mengapresiasi upaya BPOM untuk mempercepat perizinan dan peredaran obat-obatan dan herbal, karena sangat penting sebagai upaya meningkatkan imunitas tubuh masyarakat sehingga punya daya tangkal terhadap COVID-19," kata Doni. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Dwi Ranny Pertiwi mengatakan, dalam situasi darurat di tengah merebaknya COVID-19, BPOM menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia mencontohkan BPOM dalam waktu cepat mengeluarkan izin edar obat herbal Herbavid-19 yang diberikan secara cuma-cuma kepada pasien COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit, puskesmas, maupun yang menjalani karantina mandiri.

“Kami mengapresiasi upaya BPOM mempecepat izin Herbavit untuk digunakan sebagai donasi dan bersifat sementara. Obat herbal ini bagus khasiatnya, banyak pasien COVID-19 yang sembuh,” katanya. 

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dukungannya dalam penanganan pandemi COVID-19, dengan salah satu cara yang ditempuh adalah mempermudah prosedur dan perizinan obat yang dapat mencegah penyebaran COVID-19.

Penanganan COVID-19, kata Penny, menjadi tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara bergotong-royong oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

"BPOM memberikan relaksasi dan simplifikasi prosedur serta percepatan pelayanan publik untuk produk obat dan makanan, khususnya produk yang mendukung pencegahan COVID-19. Kami mengapresiasi upaya pelaku usaha untuk menerapkan praktik yang baik dalam produksi dan distribusi obat dan makanan secara konsisten di masa pandemi ini," ujar Penny.

BPOM, lanjutnya, secara aktif mendorong riset dan hilirisasi obat herbal serta promosi untuk membudayakan penggunaan produk herbal Indonesia oleh masyarakat, terutama produk immunomodulator untuk memelihara daya tahan tubuh yang diperlukan masyarakat saat pandemi COVID-19.

Selain itu, BPOM juga meminjamkan alat polymerase chain reaction (PCR) untuk Labkesda DKI Jakarta dan laboratorium pemeriksa COVID-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencananya, PCR milik 21 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan laboratorium.

Pada 23 Maret 2020, BPOM juga telah meminjamkan 4 unit mobil insinerator untuk memusnahkan limbah medis infeksius yang dihasilkan selama proses penanganan pasien COVID-19 di RS Darurat Corona Kemayoran, Jakarta. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Kuasa Hukum RSO: OSO Tak Terlibat Kasus MPIP

NERACA   Jakarta - Kuasa hukum Raja Sapta Oktohari (RSO), Welfrid Silalahi, memastikan ayah dari kliennya Oesman Sapta Odang (OSO)…

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi Terkait Lebaran 2020

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Jumat (29/5) menerima 58 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan Lebaran 2020 dengan…

BPOM Kerahkan Potensi untuk Tes COVID-19

NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan BPOM mengerahkan segala potensi yang dimiliki untuk…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kuasa Hukum RSO: OSO Tak Terlibat Kasus MPIP

NERACA   Jakarta - Kuasa hukum Raja Sapta Oktohari (RSO), Welfrid Silalahi, memastikan ayah dari kliennya Oesman Sapta Odang (OSO)…

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi Terkait Lebaran 2020

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Jumat (29/5) menerima 58 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan Lebaran 2020 dengan…

BPOM Kerahkan Potensi untuk Tes COVID-19

NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan BPOM mengerahkan segala potensi yang dimiliki untuk…