DEFISIT APBN 2020 MELEBAR MENJADI 6,27% PDB - Menkeu: Pandemi Corona Hantam Ekonomi RI

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui pandemi virus corona memberikan pukulan besar bagi sektor konsumsi dan juga produksi dari dunia usaha. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada  kuartal I-2020 dimana kedua sektor tersebut terkoreksi sangat tajam. Tak hanya itu, posisi ekspor impor Indonesia juga terkoreksi mendalam pada periode yang sama, dimana ekspor hanya tumbuh 0,2% dan impor tercatat minus 2,2%.

NERACA

Menkeu mengungkapkan, dari sisi permintaan konsumsi termasuk lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pertumbuhannya hanya berada di 2,7% pada kuartal I-2020, lebih rendah dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,3%. Padahal sektor konsumsi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 59,4%.

Kemudian investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal 1-2020 hanya tumbuh 1,7%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal I-2019 investasi yang mencapai 5,0%.  "Maka dua-duanya kemudian akan menekan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan," ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Senin (18/5).

Tidak hanya itu.  Posisi ekspor impor Indonesia juga terkoreksi mendalam pada posisi kuartal I-2020, dimana ekspor hanya tumbuh sebesar 0,2%. Sedangkan impor tercatat minus 2,2%. "Untuk ekspor impor memang sejak tahun lalu pertumbuhan perdagangan kita internasional adalah paling lemah sehingga memang kondisi saat ini relatif sudah ada di dalam posisi rendah dari sisi supply," ujarnya.

Kemudian, dampak dari penyebaran Covid-19 juga memukul sektor dunia usaha. Di mana sektor manufaktur, perdagangan, dan juga transportasi terkoreksi mendalam. Ketiga sektor itu masing-masing hanya tercatat tumbuh 2,1%, 1,6%, dan 1,3% di kuartal I-2020.

"Covid-19 telah memberikan ancaman baik dari sisi permintaan dan dari sisi produksi yang kemudian berpengaruh terhadap keseluruhan outlook pertumbuhan ekonomi kita tahun ini dan juga mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran kita," tutur dia.

Dari gambaran tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2020 tumbuh sebesar 2,97% akibat pandemi covid-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi. Dari sisi konsumsi, tumbuh sebesar 2,7%, turun drastis dibandingkan tahun lalu pada kuartal yang sama mencapai 5,3%.

"Investasi hanya tumbuh 1,7% yaitu yang tahun lalu pada kuartal I tumbuh di atas 5%. Sehingga kalau kita lihat pangsa dari dua hal ini, yang lebih dari 90% kontribusinya terhadap ekonomi kita, maka kemudian keduanya akan menekan pertumbuhan ekonomi dari segi permintaan," ujarnya.

Sementara untuk ekspor tumbuh sebesar 0,2%, relatif lebih baik dibandingkan kuartal yang sama pada tahun lalu yang tumbuh negatif 1,6%. Sedangkan impor meski tumbuh negatif, namun pertumbuhan kuartal I tahun ini lebih baik baik yakni minus 2,2%, dibandingkan tahun lalu yang juga tumbuh negatif 7,5%. "Untuk ekspor dan impor memang sejak tahun lalu pertumbuhan perdagangan internasional adalah yang paling lemah. Sehingga memang kondisi saat ini relatif dalam posisi yang rendah," ujarnya.

Dia memaparkan rincian dari sisi dunia usaha atau supply yang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yakni untuk manufaktur yang tumbuh 2,1%, dibandingkan tahun lalu 3,9%. Perdagangan tumbuh 1,6%, anjlok dari pertumbuhan tahun lalu 5,2%.

Kemudian transportasi 1,43% dengan 5,5% pada tahun lalu. akomodasi dan mamin tumbuh 2,0%, yang juga turun dari 5,9%. Pertanian tumbuh 0,0%, dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 1,8%. Pertambangan tumbuh 0,4%, dibandingkan tahun lalu 2,3%.

Kemudian konstruksi yang tumbuh 2,9%, dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu mencapai 5,9%. "Secara keseluruhan mempengaruhi keseluruhan outlook pertumbuhan ekonomi kita tahun ini dan juga mempengaruhi angka kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Defisit Anggaran

Di sisi lain, Sri Mulyani memperkirakan defisit anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 akan melebar menjadi Rp1.028,5 triliun atau mencapai 6,27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp852,9 triliun atau 5,07% dari PDB.

Dia mengatakan, pelebaran defisit ini terjadi akibat pemerintah memberikan anggaran tambahan demi pemulihan ekonomi nasional. "Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27%, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," ujarnya.

Menurut perhitungan Menkeu, pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun dari perkiraan pemerintah dalam Perpres 54/2020 menjadi Rp1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp286,6 triliun.

Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun.

Adapun penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik enam menjadi Rp3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun. Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah.

Ada juga dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun. "Untuk bisa mendanai defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27%, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia," ujarnya.

Relaksasi PSBB

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah, menilai rencana pemerintah melakukan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) didasari faktor ekonomi. Pemerintah ingin membuka ruang gerak masyarakat agar pertumbuhan ekonomi berangsur pulih.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terancam di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pekan lalu, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%. Terjadi kontraksi sebesar 2,41% jika dibandingkan dengan kuartal IV-2019.

"Relaksasi PSBB untuk menggerakkan perekonomian. Kita dihadapkan pada dua pilihan, kesehatan dan ekonomi. Setelah kita memilih kesehatan yang artinya memutus mata rantai Covid-19 tapi ternyata ekonominya lumpuh," ujar Trubus seperti dikutip merdeka.com, Minggu (17/5).

Bila relaksasi PSBB tak dilakukan hingga bulan Juni mendatang, dia memprediksi pertumbuhan ekonomi RI memasuki gerbang kehancuran. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan menyentuh angka 0,4%. "Dengan rencana pelonggaran ini sendiri diharapkan pertumbuhan ekonomi sedikit bergerak lah," ujarnya.

Selain memperbaiki pertumbuhan ekonomi, rencana relaksasi PSBB untuk menyelamatkan masyarakat. Menurut dia, saat ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Rakyat mulai mengalami kesulitan luar biasa," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…