KPK Terbitkan Surat Edaran Perihal Pengendalian Gratifikasi Hari Raya

KPK Terbitkan Surat Edaran Perihal Pengendalian Gratifikasi Hari Raya  

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya.

"SE tersebut diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (14/5).

Dalam SE tersebut, KPK mengimbau perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan.

Ipi menegaskan permintaan dana/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

"Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik serta memiliki risiko sanksi pidana," ujarnya.

Melalui SE tersebut, kata dia, KPK merekomendasikan tiga hal, yaitu pertama, kepada pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi."Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," ucap Ipi.

Kedua, kepada pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar memberikan imbauan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

"Serta menerbitkan SE terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para pegawai negeri/penyelenggara negara di lingkungannya," tuturnya.

Ketiga, kepada pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan mematuhi ketentuan hukum dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun.

"Kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ucap Ipi.

Ia mengatakan jika terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi agar gugur ancaman pidananya.

"Sebaliknya, jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima maka sanksi pemidanaan sebagaimana Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan," ungkap Ipi.

Terkait penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, KPK juga mengimbau agar disalurkan sebagai bantuan sosial kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

"Namun, penerimaan tersebut tetap harus dilaporkan kepada KPK baik secara langsung maupun melalui UPG (Unit Pengendalian Gratifkasi) di instansi masing-masing dengan melampirkan dokumentasi penyerahannya," ujar Ipi.

Menurut dia, pelaporan gratifikasi saat ini semakin dipermudah melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL).

"Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pelaporan secara daring lainnya juga dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id," kata Ipi.

Untuk diketahui, Pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Ant

 

BERITA TERKAIT

KPK Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Jateng Rp126 Miliar

NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi capaian terhadap area intervensi optimalisasi pendapatan daerah (OPD) di Jawa Tengah…

ICW: Tidak Ada Standar Batasan Mitra Platform Digital Kartu Prakerja

NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tidak ada standar batasan antara platform digital dan lembaga pelatihan yang ada…

Kisruh Tanah Wijaya Karya Beton Berujung di Meja Hijau

NERACA Jakarta - PT Wijaya Karya Beton, salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya, diduga mengalami kerugian senilai hampir Rp200…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

KPK Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Jateng Rp126 Miliar

NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi capaian terhadap area intervensi optimalisasi pendapatan daerah (OPD) di Jawa Tengah…

ICW: Tidak Ada Standar Batasan Mitra Platform Digital Kartu Prakerja

NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tidak ada standar batasan antara platform digital dan lembaga pelatihan yang ada…

Kisruh Tanah Wijaya Karya Beton Berujung di Meja Hijau

NERACA Jakarta - PT Wijaya Karya Beton, salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya, diduga mengalami kerugian senilai hampir Rp200…