Sungguh keterlaluan jika keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, dikenakan denda 5% lebih tinggi dari sebelumnya 2,5%. Memangnya lembaga BPJS itu sama dengan bank? Ingat, BPJS Kesehatan adalah lembaga non profit. Tolong Presiden dan Menkeu koreksi aturannya denda tersebut. Jika ada keterlambatan, harusnya sanksinya berupa administratif misalnya, sementara tidak dapat berobat selama tunggakannya belum diselesaikan. Tapi bukan malah dibebani bunga berjalan mirip denda pinjaman bank.

Abdullah Abidin, Jakarta Pusat