Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)

Virus corona atau yang kemudian dikenal sebagai Covid-19, oleh Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi dinyatakan sebagai pandemi global. Status ini disematkan mengingat dampak yang begitu massif menjangkiti hampir seluruh negara di dunia secara cepat, berbarengan dan menyeluruh. Korban jiwa mencapai jutaan orang dengan tambahan kasus per harinya mencapai ribuan. Berbagai strategi kebijakan sudah diambil oleh pemerintah di masing-masing negara dengan akumulasi travel ban dan total border shutdown di 59 negara dan 85 lainnya melakukan partial shutdwon. Bencana pandemi kali ini juga diyakini mengubah arah perekonomian global secara drastis meski sempat membaik pasca penurunan tensi Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Tak ayal jika beberapa lembaga keuangan dunia langsung merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020. Lembaga moneter internasional (IMF) misalnya, di awal tahun memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi global positif 3,3%, namun pasca Covid-19 bersama dengan lembaga internasional lainnya justru yakin dengan era pertumbuhan ekonomi global yang negatif.

Beberapa dampak ekonomi yang ditengarai akan muncul dan menyeruak diantaranya penurunan pendapatan masyarakat, penurunan konsumsi, potensi peningkatan angka pengangguran sekaligus kelesuan sektor riil yang berimbas kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Kesemuanya merupakan imbas pelaksanaan beberapa kebijakan baik physical distancing, lockdown atau apapun jenisnya yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus termasuk di Indonesia yang juga menghadapi masalah serius terkait bencana ini. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ratusan daerah yang tersebar dari Barat hingga Timur Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Tak heran jika laju penularan virus masih eskalatif dan cepat sehingga mengancam keselamatan jiwa serta aktivitas masyarakat secara umum. Koordinasi lintas pemangku kepentingan kemudian menjadi kata kunci yang mujarab.

Paket Stimulus

Sama halnya dengan kondisi global, Covid-19 juga memunculkan banyak penyesuaian dalam perencanaan pembangunan nasional di 2020. Jika sebelumnya disepakati target pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3% maka revisi target memunculkan dua skenario: dampak sangat berat dengan pertumbuhan ekonomi terjun bebas hingga minus 0,4% atau skenario dampak berat dengan pertumbuhan masih dapat dijaga di level 2,3%. Skenario dampak sangat berat juga memiliki konsekuensi kemiskinan bertambah 3,78 juta orang plus pengangguran baru sekitar 5,23 juta orang. Sedangkan skenario dampak berat memunculkan tambahan kemiskinan 1,16 juta orang dan pengangguran baru 2,92 juta orang.

Pemerintah merespon bencana wabah pandemi dengan mengeluarkan paket stimulus fiskal dalam menjaga sektor riil, sektor keuangan sekaligus daya beli masyarakat. Tema paket stimulus adalah ”akselerasi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi” dengan prioritas utama sektor kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi. Sebagai payung hukum untuk mengambil kebijakan secara cepat, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).           

Secara umum, beberapa pokok utama pengaturan Perpu 1/2020 diantaranya: penyesuaian batasan defisit APBN, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, penyesuaian mandatory spending, pergeseran dan refocusing anggaran pusat dan daerah, pengutamaan (refocussing) penanganan COVID-19, pemotongan/penundaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan kriteria tertentu, program penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dalam rangka pembiayaan tambahan defisit, insentif dan fasilitas perpajakan serta  pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.

Jika dihitung, besaran total paket stimulus fiskal pemerintah mencapai 2,5% PDB dan tercatat lebih besar dibandingkan Perancis, Italia, Tiongkok, Korea dan Spanyol meski masih belum sebesar Australia, Singapura, Jerman, Amerika Serikat dan Kanada. Namun demikian, mengingat Tiongkok, Italia dan Spanyol sempat menjadi episentrum penyebaran wabah, angka 2,5% PDB seyogyanya patut mendapatkan apresiasi. Secara detail stimulus fiskal yang diberikan mencakup belanja kesehatan sebesar Rp75 triliun, dukungan industri sekitar Rp70,1 triliun, program jaring pengaman sosial dengan alokasi Rp110 triliun dan terakhir program pemulihan ekonomi mencapai Rp150 triliun.

Besarnya alokasi belanja yang digelontorkan pemerintah menunjukkan level keseriusan dan komitmen yang hebat. Namun di sisi lain, juga menimbulkan banyak kekhawatiran khususnya oleh beberapa pihak terkait efisiensi dan efektivitas belanja. Perlu dicatat bahwa meski terus diperbaiki, beberapa tantangan masih menjadi kendala dalam implementasi perencanaan penganggaran di Indonesia. Banyak program yang direncanakan namun faktanya tidak ada alokasi anggarannya atau justru sebaliknya, menjadi contoh sederhana tantangan tersebut. Tujuan penganggaran berbasis kinerja juga terus disempurnakan demi terciptanya perbaikan tata kelola anggaran publik yang mumpuni. Salah satu upaya perbaikan tata kelola yang saat ini dijalankan di pemerintah adalah implementasi budget tagging atau penandaan anggaran.

Pendekatan budget tagging ini akan mampu memisahkan alokasi belanja inti dan belanja pendukung dari suatu rencana program yang sedang dijalankan pemerintah. Selain itu juga mampu menjelaskan alokasi belanja berdasarkan kriteria jenis belanja operasional pegawai, belanja barang dan jasa habis pakai atau belanja kapital modal pembentukan investasi. Dengan demikian persoalan kualitas belanja mampu terus ditegakkan menuju arah penganggaran berbasis kinerja. Beberapa tematik pembangunan seperti isu pendanaan perubahan iklim, gender, stunting dan infrastruktur sedang disimulasi dengan pendekatan budget tagging ini. Di tahapan paling akhir, budget tagging harus mampu menjelaskan value for money sebagai representasi dari dampak dan manfaat setiap rupiah anggaran publik yang dialokasikan.         

Karenanya penulis justru tertarik dengan ide menjalankan mekanisme Corona Budget Tagging untuk mengukur setiap rupiah dana publik yang dialokasikan dalam upaya menangani bencana wabah pandemi Covid-19. Dengan adanya pengukuran tersebut maka pemerintah akan dapat menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas publik sekaligus menjadi bahan input yang sangat berharga bagi pemangku kepentingan lainnya untuk ikut bersama-sama menjaga efetivitas dan ketepatan sasaran dari paket kebijakan stimulus fiskal yang diluncurkan. Ketika seluruh sistem ini bekerja secara optimal, penulis yakin bahwa sistem masyarakat madani sudah berjalan dengan baik di Indonesia serta layak naik status menuju negara besar dan bermartabat. *)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.