Upaya Selamatkan Ekonomi

Upaya Selamatkan Ekonomi
Perppu ini juga akan memberikan perluasan kewenangan bagi Bank Indonesia dalam menstabilisasi sistem keuangan. Salah satunya, kemungkinan akan bank sentral bisa membeli surat utang negara di pasar primer.
Neraca 
Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap agar DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 atau disebut Perppu Corona disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Makanan dan Industri Agrifarm Peternakan Juan Permata Adoe menilai dengan disahkannya Perppu Corona, program penyelamatan ekonomi saat pandemi ini dapat berjalan paralel dan cepat.
"Saya berharap DPR akan mengesahkan Perppu Corona menjadi Undang-undang sehingga langkah pemerintah selanjutnya adalah membuat Peraturan Pemerintah (PP) penanganan virus corona, yang disusun bersama Pemerintah, DPR, dan pihak pengusaha. Sebab, program penyelamatan ekonomi harus pararel dan cepat," kata Juan di Jakarta.
Adapun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo akan menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN Tahun 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan COVID-19.
Perppu ini mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.
Perppu Corona yang diterbitkan pada akhir Maret 2020 sebagai langkah menyikapi situasi pandemi COVID-19 dijadwalkan pengesahannya pada pekan ini.
Ia menyatakan Perppu ini juga akan memberikan perluasan kewenangan bagi Bank Indonesia dalam menstabilisasi sistem keuangan. Salah satunya, kemungkinan akan bank sentral bisa membeli surat utang negara di pasar primer.
Juan mengingatkan penyaluran dana penanganan COVID-19 agar tepat sasaran, contohnya untuk keperluan kegiatan produktif dimulai dari UMKM dan industri strategis, pangan dan industri jasa.
Menurut Juan, pandemi corona telah memberikan dampak negatif pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terlebih lagi, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memang harus dijalankan telah memberatkan UMKM.
Akibatnya, 60 juta tenaga kerja tidak memiliki pendapatan dan nilainya diperkirakan lebih dari Rp100 triliun. Tercatat, UMKM memberdayakan 97 persen tenaga kerja dari total 130 juta tenaga kerja di Indonesia. "Ini dampaknya besar bagi pengusaha. Industri tanpa UMKM tidak bisa berjalan. UMKM itu juga pengusaha, sehingga harus mengatasi ini COVID-19 adalah prioritas utama," kata dia.
Di sisi lain, ia juga meyakini Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bisa bekerja cepat untuk memulihkan ekonomi Indonesia dampak virus corona.
Selain itu, Juan menilai anggaran stimulus sebesar Rp405,1 triliun yang diberikan pemerintah belum cukup untuk menangani pemulihan dan dampak ekonomi akibat corona.
"Jumlah Rp405 triliun tidak cukup untuk menangani pemulihan ekonomi Covid-19. Usulan Kadin sudah jelas sebesar Rp1.600 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 'recovery' pada Tahun 2021," kata Juan.
Sektor Usaha
Sementara pakar ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law (IClaw), Hemasari Dharmabumi memprediksi sejumlah sektor usaha seperti streaming service, media massa dan telekomunikasi, online learning, serta cloud service berpeluang meningkat selama pandemi COVID-19.
"Untuk media massa, COVID-19 itu menyelamatkan. Kalau untuk media, masih tetap masih bisa memposting banyak sekali atau melaporkan banyak sekali kejadian-kejadian, terutama yang berkaitan dengan endemi ini," kata Hemasari Dharmabumi ketika dihubungi melalui telepon.
Dia mengatakan sektor usaha yang menguat selama wabah ini atau disebut The Rise Sector dan sektor yang meningkat sampai di atas 30 persen adalah grocery atau kebutuhan pangan, e-commerce, logistik, jasa antar barang dan makanan, dan remote working.
Sektor usaha lainnya yang berpeluang meningkat saat pandemi COVID-19 dengan cakupan 10 persen adalah telemedical, cleaning service, homefitness. "Terbukti, sektor-sektor yang mengandalkan teknologi informasi berpeluang selamat selama pandemi COVID-19," katanya.
Sementara itu, ada sejumlah sektor usaha pun mengalami dampak COVID-19, atau yang disebut the fall sector dan sektor yang terdampak sampai lebih dari 30 persennya adalah pariwisata seperti perhotelan, objek wisata, dan restoran.
Kemudian sektor penerbangan, MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), event organizer, manufaktur, tekstil dan garmen.
Sektor yang terdampak antara 10 sampai 30 persen adalah multifinance, sport, entertainment, sinema, otomotif, mall, dan sektor komoditas. Sedangkan yang terpengaruh di bawah 10 persen adalah elektronik, properti, dan konstruksi "Terlebih di Jawa Barat yang banyak industri garmen dan tekstil. Bukan berarti orang tidak beli baju, tapi masalahnya order dari buyer-nya berhenti," kata dia.
"Saat ini Nike, Zara, H&M, Calvin Klein, Adidas, cancel pesanannya. Industri garmen yang besar-besar itu dia memproduksi pesanan, bukan dia punya produk sendiri. Order dari brand-brand terkenal dunia itu berhenti," lanjut dia.
Dia mengatakan sektor perkebunan pun banyak yang berhenti beroperasi karena hasil perkebunannya tidak bisa dijual. Jangankan perkebuanan, pertanian bunga yang terkoneksi dengan event organizer pun sangat terdampak.
Di Kabupaten Bandung Barat setiap harinya berton-ton bunga dibuang dan petaninya jadi rawan pangan dan industri lain yang paling terdampak adalah bahan bakar.
Ia mengatakan sejumlah sektor usaha atau industri di Indonesia terdampak akibat COVID-19, padahal sebelumnya pun terdampak oleh pelesuan ekonomi global dan hal serupa pun terjadi di Jawa Barat sebagai provinsi dengan aktivitas manufaktur dan industri terbesar di Indonesia. Akibatnya, ribuan pekerja dirumahkan dan terkena PHK.
Hema mengatakan COVID-19 adalah sebuah economy crackdown atau hantaman ekonomi, termasuk hantaman secara ekonomi di bidang ketenagakerjaan dan hantaman ini terjadi saat situasi ketenagakerjaan di Indonesia dan Jawa Barat sedang tidak kondusif.
"Jadi di kondisi COVID-19 ini, seperti kalau orang sudah pingsan, tinggal dibunuh saja gitu. COVID ini menghantam. Oleh karena itu, sekarang situasi Jawa Barat, ada beberapa pabrik padat karya itu terhantam," kata Hemasari. (ant)

Upaya Selamatkan Ekonomi


JAKARTA - Perppu ini juga akan memberikan perluasan kewenangan bagi Bank Indonesia dalam menstabilisasi sistem keuangan. Salah satunya, kemungkinan akan bank sentral bisa membeli surat utang negara di pasar primer.


Neraca 


Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap agar DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 atau disebut Perppu Corona disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Makanan dan Industri Agrifarm Peternakan Juan Permata Adoe menilai dengan disahkannya Perppu Corona, program penyelamatan ekonomi saat pandemi ini dapat berjalan paralel dan cepat.

"Saya berharap DPR akan mengesahkan Perppu Corona menjadi Undang-undang sehingga langkah pemerintah selanjutnya adalah membuat Peraturan Pemerintah (PP) penanganan virus corona, yang disusun bersama Pemerintah, DPR, dan pihak pengusaha. Sebab, program penyelamatan ekonomi harus pararel dan cepat," kata Juan di Jakarta.

Adapun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo akan menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN Tahun 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan COVID-19.

Perppu ini mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Perppu Corona yang diterbitkan pada akhir Maret 2020 sebagai langkah menyikapi situasi pandemi COVID-19 dijadwalkan pengesahannya pada pekan ini.

Ia menyatakan Perppu ini juga akan memberikan perluasan kewenangan bagi Bank Indonesia dalam menstabilisasi sistem keuangan. Salah satunya, kemungkinan akan bank sentral bisa membeli surat utang negara di pasar primer.

Juan mengingatkan penyaluran dana penanganan COVID-19 agar tepat sasaran, contohnya untuk keperluan kegiatan produktif dimulai dari UMKM dan industri strategis, pangan dan industri jasa.

Menurut Juan, pandemi corona telah memberikan dampak negatif pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terlebih lagi, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memang harus dijalankan telah memberatkan UMKM.

Akibatnya, 60 juta tenaga kerja tidak memiliki pendapatan dan nilainya diperkirakan lebih dari Rp100 triliun. Tercatat, UMKM memberdayakan 97 persen tenaga kerja dari total 130 juta tenaga kerja di Indonesia. "Ini dampaknya besar bagi pengusaha. Industri tanpa UMKM tidak bisa berjalan. UMKM itu juga pengusaha, sehingga harus mengatasi ini COVID-19 adalah prioritas utama," kata dia.

Di sisi lain, ia juga meyakini Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bisa bekerja cepat untuk memulihkan ekonomi Indonesia dampak virus corona.

Selain itu, Juan menilai anggaran stimulus sebesar Rp405,1 triliun yang diberikan pemerintah belum cukup untuk menangani pemulihan dan dampak ekonomi akibat corona.

"Jumlah Rp405 triliun tidak cukup untuk menangani pemulihan ekonomi Covid-19. Usulan Kadin sudah jelas sebesar Rp1.600 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 'recovery' pada Tahun 2021," kata Juan.


Sektor Usaha


Sementara pakar ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law (IClaw), Hemasari Dharmabumi memprediksi sejumlah sektor usaha seperti streaming service, media massa dan telekomunikasi, online learning, serta cloud service berpeluang meningkat selama pandemi COVID-19.

"Untuk media massa, COVID-19 itu menyelamatkan. Kalau untuk media, masih tetap masih bisa memposting banyak sekali atau melaporkan banyak sekali kejadian-kejadian, terutama yang berkaitan dengan endemi ini," kata Hemasari Dharmabumi ketika dihubungi melalui telepon.

Dia mengatakan sektor usaha yang menguat selama wabah ini atau disebut The Rise Sector dan sektor yang meningkat sampai di atas 30 persen adalah grocery atau kebutuhan pangan, e-commerce, logistik, jasa antar barang dan makanan, dan remote working.

Sektor usaha lainnya yang berpeluang meningkat saat pandemi COVID-19 dengan cakupan 10 persen adalah telemedical, cleaning service, homefitness. "Terbukti, sektor-sektor yang mengandalkan teknologi informasi berpeluang selamat selama pandemi COVID-19," katanya.

Sementara itu, ada sejumlah sektor usaha pun mengalami dampak COVID-19, atau yang disebut the fall sector dan sektor yang terdampak sampai lebih dari 30 persennya adalah pariwisata seperti perhotelan, objek wisata, dan restoran.

Kemudian sektor penerbangan, MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), event organizer, manufaktur, tekstil dan garmen.

Sektor yang terdampak antara 10 sampai 30 persen adalah multifinance, sport, entertainment, sinema, otomotif, mall, dan sektor komoditas. Sedangkan yang terpengaruh di bawah 10 persen adalah elektronik, properti, dan konstruksi "Terlebih di Jawa Barat yang banyak industri garmen dan tekstil. Bukan berarti orang tidak beli baju, tapi masalahnya order dari buyer-nya berhenti," kata dia.

"Saat ini Nike, Zara, H&M, Calvin Klein, Adidas, cancel pesanannya. Industri garmen yang besar-besar itu dia memproduksi pesanan, bukan dia punya produk sendiri. Order dari brand-brand terkenal dunia itu berhenti," lanjut dia.

Dia mengatakan sektor perkebunan pun banyak yang berhenti beroperasi karena hasil perkebunannya tidak bisa dijual. Jangankan perkebuanan, pertanian bunga yang terkoneksi dengan event organizer pun sangat terdampak.

Di Kabupaten Bandung Barat setiap harinya berton-ton bunga dibuang dan petaninya jadi rawan pangan dan industri lain yang paling terdampak adalah bahan bakar.

Ia mengatakan sejumlah sektor usaha atau industri di Indonesia terdampak akibat COVID-19, padahal sebelumnya pun terdampak oleh pelesuan ekonomi global dan hal serupa pun terjadi di Jawa Barat sebagai provinsi dengan aktivitas manufaktur dan industri terbesar di Indonesia. Akibatnya, ribuan pekerja dirumahkan dan terkena PHK.

Hema mengatakan COVID-19 adalah sebuah economy crackdown atau hantaman ekonomi, termasuk hantaman secara ekonomi di bidang ketenagakerjaan dan hantaman ini terjadi saat situasi ketenagakerjaan di Indonesia dan Jawa Barat sedang tidak kondusif.

"Jadi di kondisi COVID-19 ini, seperti kalau orang sudah pingsan, tinggal dibunuh saja gitu. COVID ini menghantam. Oleh karena itu, sekarang situasi Jawa Barat, ada beberapa pabrik padat karya itu terhantam," kata Hemasari. (ant)

BERITA TERKAIT

Bali Bangkit

Bali Bangkit Menparekraf Wishnutama mendorong Pemprov Bali melakukan tiga tahapan pembukaan beberapa sektor di Bali. Setelah pada tahap pertama pembukaan…

Jangan Korupsi Dana Covid-19

Jangan Korupsi Dana Covid-19 Presiden mengingatkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 dalam Rancangan APBN-P 2020 yang sebesar Rp677,2 triliun harus dikelola…

Tahap Pemulihan Ekonomi

Tahap Pemulihan Ekonomi  BUMN mendapat alokasi hampir Rp150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif…

BERITA LAINNYA DI

Bali Bangkit

Bali Bangkit Menparekraf Wishnutama mendorong Pemprov Bali melakukan tiga tahapan pembukaan beberapa sektor di Bali. Setelah pada tahap pertama pembukaan…

Jangan Korupsi Dana Covid-19

Jangan Korupsi Dana Covid-19 Presiden mengingatkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 dalam Rancangan APBN-P 2020 yang sebesar Rp677,2 triliun harus dikelola…

Tahap Pemulihan Ekonomi

Tahap Pemulihan Ekonomi  BUMN mendapat alokasi hampir Rp150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif…