Jangan Manfaatkan Regulasi COVID-19 untuk Keuntungan Pribadi  

NERACA

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan para pemimpin jangan memanfaatkan pandemi COVID-19 dengan cara berlindung di balik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial, untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Pandemi COVID-19 seharusnya membuka mata batin para pemimpin agar lebih dekat lagi kepada rakyat. Sekaligus menjadi pembuktian seberapa kuat dan tangguhnya kepemimpinan mereka di tengah krisis multidimensi ini. Bukan justru menjadikan bencana dan kesengsaraan rakyat sebagai komoditas politik dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung di balik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial," ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (13/5).

Bamsoet juga mengingatkan para pemimpin di daerah maupun kalangan lainnya untuk mencontoh solidaritas gotong royong yang telah ditunjukkan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan, para pemimpin seyogianya lebih sensitif. Semua didasarkan pada semangat keikhlasan dan kebangsaan, perasaan senasib sepenanggungan.

"Pemimpin jangan justru mempolitisasi bantuan sosial yang sejatinya berasal dari uang rakyat. Masih banyak ditemukan di daerah, pendistribusian bantuan sosial sangat kental dengan nuansa politisasi. Hal ini juga harus menjadi perhatian Bawaslu, yang juga sudah mengingatkan para kepala daerah yang akan maju di pilkada, agar jangan memanfaatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD demi kepentingan politik pribadinya. Kecuali kalau bantuan tersebut memang berasal dari kocek yang bersangkutan," ujar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI 2018-2019 itu mengajak semua elemen masyarakat terus bergotong royong membantu sesama yang kesulitan lantaran pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19.

Bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) dan Relawan 4 Pilar, Bamsoet sekaligus mendorong pemerintah memperhatikan nasib masyarakat yang terkena dampak COVID-19, seperti para sopir taksi.

Bamsoet mengatakan pendapatan para sopir taksi sudah menurun karena sepi penumpang lantaran pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bamsoet menilai seharusnya pemerintah melalui Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), menyusul turunnya harga minyak dunia dari semula rata-rata di kisaran 60 dolar AS per barel menjadi sekitar 30 dolar AS per barel.

Menurut dia, seharusnya saat ini harga BBM bisa turun Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per-liter. Para sopir taksi tentu akan terbantu dengan turunnya harga BBM.

"Ketika harga minyak dunia naik, Pertamina begitu cepat menaikkan harga BBM. Seharusnya ketika harga minyak dunia turun, Pertamina juga cepat menurunkan harga BBM. Atau paling tidak, ada kebijakan khusus untuk perusahaan taksi," ujar Bamsoet usai memberikan bantuan kepada para sopir Taksi Express di kawasan Pesanggrahan Bintaro, di Jakarta Selatan, Rabu (13/5). Ant