Syarief Hasan 

Wakil Ketua MPR RI

Pemerintah Harus Hati-hati Penanganan Dampak Pandemi 

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati jika ingin merealisasikan rencana mencetak uang baru Rp600 triliun untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, karena kebijakan tersebut akan mendorong meningkatnya inflasi serta menurunkan daya beli rakyat.

"Ternyata permintaan agar Pemerintah hati-hati, ditanggapi positif oleh Gubernur BI. Mengapa pemerintah harus hati-hati. Sebab, kebijakan yang akan ditempuh tersebut bisa menaikkan defisit di atas 3 persen (diizinkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Red)," kata Syarief, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (8/5).

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luas bagi rakyat Indonesia, dan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk melakukan upaya penanganan saat dan pemulihan pascapandemi.

Perppu yang sudah disahkan menjadi UU tersebut memberikan amanat kepada Pemerintah dan lembaga terkait, untuk perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan dalam masa dan pasca pandemi COVID-19.

Dalam perjalanannya, muncul usulan agar salah satu kebijakan Pemerintah dalam upaya penanganan pandemi untuk mencetak uang baru hingga Rp600 triliun.

Usulan tersebut kemudian direspons oleh Gubernur BI Perry Warjoyo bahwa tidak mungkin melaksanakan kebijakan tersebut, karena bukan kebijakan moneter.

Melihat analisa tersebut, terutama potensi kenaikan defisit, Syarief Hasan menekankan apakah Pemerintah akan mencari utang baru, sedangkan saat ini saja utang Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp6.000 trilliun.

Artinya, kata dia, utang rakyat akan semakin meningkat tajam dan "debt ratio" Indonesia juga akan meningkat tajam bisa mencapai 60-70 persen yang pada Era SBY sudah turun dari 56 jadi 24 persen, dan kini sudah naik lagi ke 30 persen. Ant