Pakar: Tokopedia Harus Tanggung Jawab Atas Jual Beli Data Penggunanya
NERACA
Semarang - Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha menyatakan Tokopedia harus bertanggung jawab atas kasus peretasan yang berujung pengambilalihan data penggunanya, kemudian peretas mengobral 91 juta akun lewat dark web (web gelap).
Pratama Persadha melalui WA-nya kepada Antara, di Semarang, Minggu sore (3/5), menekankan bahwa Tokopedia wajib secara berulang-ulang mensosialisasikan apa saja yang harus dilakukan oleh para penggunanya.
Dengan segala sarana media yang ada, lanjut Pratama, Tokopedia memberitahukan kepada mereka untuk segera ganti password akun dan mengaktifkan one time password (OTP) atau kata sandi sekali pakai lewat SMS sampai semua penggunanya menyadari kebocoran ini dan mau mengganti password-nya.
Jika password sudah dibuka oleh pelaku, kata Pratama, salah satu yang akan dilakukan adalah take over (pengambilalihan) akun. Setelah itu, pelaku secara random akan mencoba melakukan take over akun medsos dan marketplace lainnya karena ada kebiasaan penggunaan password yang sama untuk semua platform.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC ini berharap data kartu tidak ikut menjadi salah satu yang objek peretasan, karena saat mendapatkan sampel data dari forum dark web, pelaku belum menyebar data kartu kredit maupun debet.
Menurut Pratama, kejadian ini bukan yang pertama kali di Tanah Air. Sebelumnya, Bukalapak juga mengalami hal serupa. Hal ini seharusnya menjadi peringatan keras pada setiap penyedia layanan di internet yang memakai banyak data masyarakat dalam kegiatannya.
"Penetration test harus sesering mungkin untuk mengetahui di mana saja letak celah keamanan," kata Pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.
Situs marketplace, lanjut dia, akan selalu menjadi sasaran para peretas karena banyak menghimpun data masyarakat, terutama kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital.
Pratama memandang perlu memperkuat pengamanan sistemnya dan investasi lebih banyak untuk cyber security. Selain itu, penggunaan enkripsi harus merata terhadap semua data yang berhubungan dengan user, atau jangan hanya password seperti saat ini.
Ditempat terpisah, terkait dengan kebocoran data pengguna Tokopedia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempertanyakan keandalan sistem IT Tokopedia."YLKI menduga sistem IT di Tokopedia tidak cukup andal sehingga gampang diretas oleh pihak lain," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/5).
"Oleh karena itu, YLKI mendesak pihak Tokopedia untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait sistem atau teknologi yang dipakai dalam perlindungan data pribadi," Tulus melanjutkan.
Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan apakah sistem perlindungan data pribadi di Tokopedia digaransi oleh pihak ketiga atau tidak. Selain itu, YLKI mempertanyakan berapa lapis sistem keamanan yang digunakan Tokopedia dalam melindungi data pribadi pengguna.
"YLKI juga meminta pemerintah untuk turun tangan dalam kasus peretasan sistem IT di Tokopedia, guna memberikan perlindungan dan rasa aman konsumen," ujar Tulus.
Data 15 juta pengguna Tokopedia dikabarkan bocor, Sabtu malam (4/5). Dari pantauan Vaksin.com, menurut Alfons, data pengguna yang bocor bahkan melebihi dari angka tersebut, mencapai data 91 juta pengguna yang disebarkan dan dijual di dark web.
Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Minggu siang, Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit terjaga keamanannya. Ant
NERACA Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa Dalam…
NERACA Jakarta - Praktisi hukum sekaligus aktivis pemuda Affandi Affan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran…
NERACA Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk memberikan kemudahan…
NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Media Gathering DJKI 2025 di Wisma Habibie dan Ainun pada 22…
NERACA Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap, pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa menghasilkan harmonisasi…
NERACA Jakarta – Kuasa hukum PT Bali Ragawisata (PT BRW), Ghazi Luthfi, berharap majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan…