Pembiayaan Defisit Fiskal Diprediksi Capai Rp1.400 Triliun - Mengatasi Wabah Covid19

 

 

 

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia memperkirakan pembiayaan defisit fiskal untuk mengatasi wabah COVID-19 mencapai sekitar Rp1.400 triliun. “Hitung-hitungan kasar kami, karena pemerintah punya angka-angka, untuk pembiayaan defisit fiskal itu kurang lebih sekitar Rp1.400 triliun,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam keterangan pers daring di Jakarta, Rabu (29/4).

Gubernur BI merinci dari total perkiraan tersebut, sekitar Rp500 triliun di antaranya akan dipenuhi dari saldo kas pemerintah baik yang ada di BI dan perbankan. Selain itu, kata dia, juga dari dana pemerintah di Badan Layanan Umum (BLU), program pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia, serta penerbitan obligasi dalam bentuk valuta asing.

Sisanya yakni sekitar Rp900 triliun dikurangi anggaran yang sudah dialokasikan untuk tambahan belanja penanganan COVID-19 yakni total sebesar Rp225 triliun yang terdiri dari kesehatan Rp75b triliun, jaring pengaman sosial Rp110 triliun dan dukungan dunia usaha dan industri Rp70 triliun. “Dari Rp900 triliun itu sudah dikeluarkan Rp225 triliun sehingga menjadi Rp675 triliun,” katanya.

Perry menuturkan dari Rp675 triliun tersebut di antaranya akan dianggarkan untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun namun untuk pemulihan ekonomi ini akan dipenuhi dengan mekanisme tersendiri dan belum tentu melalui pasar. Kemudian, sekitar Rp100 triliun lainnya akan dipenuhi dari kebijakan BI yang menurunkan giro wajib minimum (GWM) sebesar dua persen sebagai bentuk kelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE) kepada perbankan.

Nantinya, dengan QE itu perbankan wajib membeli SBN yang diterbitkan pemerintah untuk lelang tahap ketiga yakni melalui private placement sehingga pemerintah akan mendapatkan dana sekitar Rp100 triliun. “Kalau Rp675 triliun dikurangi Rp150 triliun kemudian dikurangi Rp100 triliun, itu kurang lebih ada Rp425 triliun,” katanya.

Perry lebih lanjut mengungkapkan pembiayaan defisit fiskal akan dipenuhi dari lelang yang akan dilaksanakan pemerintah hingga tutup tahun ini. Dari sisa lelang hingga akhir tahun ini diperkirakan akan mampu dipenuhi hingga Rp425 triliun tersebut. “Kalau kami hitung sisa lelang sampai dengan akhir tahun itu, kebutuhan nanti dari lelang sebetulnya tidak kemudian melonjak tinggi. Target lelang yang diumumkan pemerintah Insya Allah cukup untuk memenuhi pembiayaan fiskal,” katanya.

Sebelumnya, S&P memproyeksikan dengan adanya guncangan ekonomi akibat virus corona makan defisit anggaran Indonesia akan mencapai 4,7% tahun ini. Padahal sebelumnya, pemerintah secara ketat mematuhi plafon defisit fiskal sebesar 3,0% dari PDB selama dua dekade terakhir.

Namun, pada tahun 2022 defisit anggaran Indonesia akan kembali semula pada 3% dari PDB. S&P menilai, dukungan fiskal yang kuat diperlukan untuk mengelola evolusi krisis kesehatan masyarakat di Indonesia, dan untuk mengurangi sementara kerusakan ekonomi struktural.

Meskipun pemerintah kemungkinan akan mengadopsi pengaturan fiskal yang lebih bijaksana setelah berakhirnya Perppu. Defisit selama dua atau tiga tahun ke depan akan mengarah pada net general government utang di atas 30% dari PDB untuk periode yang lebih lama.

S&P menuliskan, bahwa basis pendapatan yang sempit di Indonesia merupakan kendala tambahan pada peringkat. Utang yang tinggi menempatkan tekanan ke atas pada biaya bunga pemerintah relatif terhadap pendapatannya, metrik utama efisiensi operasional.

Pelonggaran moneter terkoordinasi oleh bank sentral, bersama dengan kebijakan moneter yang semakin mudah dari Bank Indonesia, tentu saja akan membantu mengimbangi efek dari utang yang lebih tinggi dengan suku bunga yang lebih rendah selama beberapa tahun ke depan. 

BERITA TERKAIT

Kasus Jiwasraya Disebut Sebagai Kejahatan Pasar Modal

    NERACA   Jakarta - Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof. Dr. Anthony Budiawan menilai kasus PT…

Bank Dunia Kucurkan Rp3,75 Triliun untuk Atasi Covid19 di Indonesia

    NERACA Jakarta – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan 250 juta dolar AS atau sekitar Rp3,75 triliun…

BNI Andalkan Jaringan Agen46 Saat New Normal

    NERACA Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengandalkan jaringan agen46 atau layanan keuangan tanpa kantor, bagi…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

Kasus Jiwasraya Disebut Sebagai Kejahatan Pasar Modal

    NERACA   Jakarta - Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof. Dr. Anthony Budiawan menilai kasus PT…

Bank Dunia Kucurkan Rp3,75 Triliun untuk Atasi Covid19 di Indonesia

    NERACA Jakarta – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan 250 juta dolar AS atau sekitar Rp3,75 triliun…

BNI Andalkan Jaringan Agen46 Saat New Normal

    NERACA Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengandalkan jaringan agen46 atau layanan keuangan tanpa kantor, bagi…