PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran wabah virus Covid-19, akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Sementara itu, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk menggenjot program Padat Karya Tunai. Tujuannya, untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat di samping pemberian dana bantuan sosial.

NERACA

Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Kadin Indonesia Rico Rustambi mengatakan, masyarakat kecil yang akan paling terdampak akan kebijakan tersebut mengingat 70% perekonomian Indonesia berpusat di Jakarta. Menurut dia, penerapan PSBB akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat. "Akan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena perusahaan banyak yang tutup atau bangkrut dalam waktu dekat," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Namun, Rico menilai pilihan tersebut tak terelakkan sebab lesunya perekonomian telah menerjang berbagai usaha sejak awal Maret. Dia menambahkan PSBB akan menjadi puncak dari seretnya perekonomian dalam negeri dengan drastisnya penurunan permintaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI memastikan telah menerima surat dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang telah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta untuk menghadapi virus corona.

Keputusan Terawan tersebut diketahui tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tertanggal 7 April. "(surat) Sudah diterima," ujar Ketua II Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DKI Jakarta, Catur Laswanto, kemarin.

Sejalan dengan Kadin, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkap dengan PSBB maka semua bisnis akan terhenti dengan sendiri. "Masing-masing masih mendata, yang mesti dirumahkan berapa besar kan kemarin disampaikan di Jakarta sudah keluar angka ratusan ribu, angka akan terus naik dengan terhentinya ekonomi," ujarnya.

Menurut dia, jumlah karyawan yang dirumahkan akan membengkak dengan penerapan kebijakan PSBB. Pasalnya, rantai keberlanjutan usaha dengan hubungan karyawan tak dapat dipisahkan.

Shinta menambahkan yang dapat dilakukan pengusaha saat ini ialah mengoptimalisasi kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan dengan bersiap diri dalam mempersiapkan pasokan kebutuhan masyarakat selama PSBB dilangsungkan.

Terkait stok makanan, menurut dia, hingga saat ini stok di masyarakat masih aman dan ia yakin selama logistik tidak terganggu maka penyaluran stok ke masyarakat tak akan terkendala. "Stok aman, selama tidak dihentikan logistiknya. Karena sangat penting untuk kebutuhan primer dan aktivitas (barang)," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, setidaknya ada 130 ribu pekerja di sektor formal, informal, dan buruh yang diPHK maupun dirumahkan.

Namun, Shinta menyambut baik kebijakan tersebut demi memutus rantai penyebaran wabah covid-19. Dia berharap, penerapan PSBB dapat dilaksanakan dengan tertib agar mobilitas masyarakat dapat ditekan dan roda perekonomian dapat segera berjalan normal.

Lebih 1200 Hotel Tutup

Kelesuan dunia usaha juga terasa di kalangan pengusaha hotel. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan ada 1.266 hotel tutup karena penyebaran wabah virus Covid-19. Menurut Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, jumlah tersebut bersifat sementara dan hanya berdasarkan laporan yang masuk ke organisasinya.

"Laporan terakhir yang dinyatakan tutup 1.266 hotel per kemarin (Senin, 6/4) sore. Kalau yang real pasti lebih banyak, karena kami berdasarkan laporan. Kalau tidak lapor kami tidak tahu," ujar Hariyadi seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, penutupan 1.266 hotel tersebut telah memberikan dampak besar. Perkiraannya, ada lebih dari 150 ribu orang karyawan hotel yang terdampak oleh masalah tersebut. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait masalah tersebut. Tapi koordinasi dan penyelesaian pun terasa sulit dilakukan. "Balik lagi, kalau masalahnya adalah ekonominya berhenti kan tidak bisa diapa-apain. Otomatis semua tidak sanggup karena tidak ada cashflow," ujarnya.

Hariyadi khawatir karena tidak ada pemasukan, hotel tak mampu membayar gaji  termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan. "Perusahaan kan ditopang cashflow. Sekarang tidak ada. Sekarang yang jadi masalah besar adalah kelangsungan karyawan. Kalau perusahaan tidak ada income, kita enggak bisa bayar gaji karyawan. Nanti THR juga tidak bisa," ujarnya.

Hariyadi menambahkan, dari 1.266 hotel yang ditutup, seluruh karyawannya telah diminta untuk cuti di luar tanggung jawab perusahaan. "Karena perusahaan sama sekali tidak bisa membayar," ujarnya.

Padat Karya Tunai                              

Di sisi lain, pemerintah akan memperbanyak program Padat Karya Tunai untuk membantu masyarakat pedesaan. Langkah ini diambil untuk membantu lapisan masyarakat rentan dalam menghadapi gejolak ekonomi di tengah penyebaran wabah virus corona.

Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga terkait untuk menggenjot program Padat Karya Tunai. Tujuannya, untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat di samping pemberian dana bantuan sosial.

"Saya ingin menekankan kepada seluruh menteri untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai," pesan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference kepada para menterinya, Selasa (7/4).

Kepala Negara mewajibkan seluruh Kementerian Kabinet Indonesia Maju untuk menambahkan setidaknya 5 kali dari besaran yang selama ini disalurkan. Jokowi menyebut, manfaat program itu harus dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Jokowi juga menyoroti lambatnya penyaluran penyaluran bantuan lewat program tersebut. Per Maret 2020, dana yang tersalurkan sebesar Rp9,3 triliun dari anggaran tahap pertama sebesar Rp28 triliun. Angka tersebut baru menyasar 13% dari total anggaran program Padat Karya Tunai 2020 yaitu Rp72 triliun.

Untuk itu, Kepala Negara meminta penyaluran dana untuk dipercepat. "Laporan yang saya dapatkan akhir Maret dana desa yang tersalur baru 13 persen dari total Rp72 triliun anggaran tahun ini, masih kecil sekali," ujarnya.

Presiden menunjuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membuat pedoman dan panduan penyaluran dana Padat Karya Tunai agar program dapat dilaksanakan secara masif dan tepat sasaran di seluruh Kementerian.

Prioritas Jokowi adalah masyarakat miskin, menganggur, dan setengah menganggur. Idealnya, setiap keluarga mendapatkan upah kerja setiap harinya namun dia memberi kelonggaran untuk disalurkan sekali seminggu untuk efisiensi. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

GUBERNUR DKI IZINKAN OPERASIONAL MAL BEROPERASI 15 JUNI 2020 - Survei: Warga Jakarta Belum Siap Hadapi New Normal

Jakarta- Lembaga survei LaporCovid19.org berkolaborasi dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU), Singapura, melakukan survei sosial untuk mengukur tingkat…

Peneliti: Proses Impor Gula Dilakukan Lebih Sederhana

NERACA Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menginginkan agar proses impor gula dapat lebih…

PEMERINTAH DIMINTA TEGAS DALAM SKENARIO NEW NORMAL - Mendag Siapkan 5 Fase di Bidang Perdagangan

Jakarta-Pengamat ekonomi Aviliani menegaskan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kesiapan pelaku usaha dalam bila new normal atau normal baru diterapkan setelah…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

GUBERNUR DKI IZINKAN OPERASIONAL MAL BEROPERASI 15 JUNI 2020 - Survei: Warga Jakarta Belum Siap Hadapi New Normal

Jakarta- Lembaga survei LaporCovid19.org berkolaborasi dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU), Singapura, melakukan survei sosial untuk mengukur tingkat…

Peneliti: Proses Impor Gula Dilakukan Lebih Sederhana

NERACA Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menginginkan agar proses impor gula dapat lebih…

PEMERINTAH DIMINTA TEGAS DALAM SKENARIO NEW NORMAL - Mendag Siapkan 5 Fase di Bidang Perdagangan

Jakarta-Pengamat ekonomi Aviliani menegaskan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kesiapan pelaku usaha dalam bila new normal atau normal baru diterapkan setelah…