Kemenpan RB Perpanjang Pengajuan Zona Integritas Hingga Akhir Juni

Kemenpan RB Perpanjang Pengajuan Zona Integritas Hingga Akhir Juni  

NERACA

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memutuskan memperpanjang waktu pengajuan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2020, yang semula 31 Mei, kini menjadi 30 Juni.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (5/4), disebutkan bahwa perpanjangan waktu tersebut juga dilakukan untuk penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Awalnya, akhir penyampaian PMPRB jatuh pada 30 April, namun diubah menjadi 31 Mei 2020.

Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020.

Perpanjangan waktu tersebut dilakukan, mengingat kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 di wilayah Indonesia, serta arahan Presiden Joko Widodo tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) yang fleksibel, namun tetap memenuhi asas akuntabilitas dan profesionalitas.

Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut, dijelaskan penyampaian PMPRB dilakukan secara daring seperti tahun sebelumnya melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id.

Sedangkan untuk pengajuan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM melalui aplikasi pmpzi.menpan.go.id.

Kementerian PANRB juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima penyampaian PMPRB dan pengajuan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM secara langsung ataupun dalam bentuk "hard copy".

Adapun penyampaian PMPRB digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi secara mandiri oleh instansi pemerintah. Hal ini juga dilakukan untuk memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

Selain itu, pengajuan tersebut bisa menjamin efisiensi dan efektivitas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data serta dapat menjadi alat untuk membantu instansi pemerintah jika mengalami hambatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan ZI.

Penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

PWI dan Forum Pemred Kecam Teror dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan

Jakarta-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999…

TII Sampaikan Laporan Aksi Pencegahan Korupsi di Sembilan Wilayah

NERACA Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di sembilan…

Komite II Ingin Pimpinan DPD Kirim Nota Protes - Pengesahan UU Minerba

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri mengatakan tahapan pengesahan Rancangan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

PWI dan Forum Pemred Kecam Teror dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan

Jakarta-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999…

TII Sampaikan Laporan Aksi Pencegahan Korupsi di Sembilan Wilayah

NERACA Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di sembilan…

Komite II Ingin Pimpinan DPD Kirim Nota Protes - Pengesahan UU Minerba

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri mengatakan tahapan pengesahan Rancangan…