Ancaman Covid-19 terus menghantui ekonomi Indonesia. Selain memukul kesehatan masyarakat, tapi juga mengancam perekonomian nasional ke dalam jurang resesi. Lihat saja penerimaan negara dalam APBN 2020 merosot tajam ketimbang pengeluaran/belanja negara demi membendung penyakit virus tersebut.  

Tidak hanya itu. Kondisi pasar uang dan pasar modal pun mulai tertekan. Ancaman PHK massal menghantui dan dana asing terancam karena saat ini bukan waktu yang tepat berinvestasi di dalam negeri. Itu sebabnya intervensi pasar finansial oleh BI terpaksa dilakukan demi menahan melemahnya rupiah. Pemerintah juga menggelontorkan paket stimulus ekonomi hingga Rp 405 triliun.

Namun, masyarakat kelas bawah yang tergantung dari upah harian, ojek online, belum merasakan realisasi paket stimulus yang diluncurkan pemerintah tersebut. Masih banyak kendala teknis birokrasi baik dari lembaga otoritas (OJK) maupun lembaga keuangannya. Tapi yang pasti penghasilan mereka berkurang drastis.

Nah, itu semua menunjukkan anggaran negara yang disediakan tersebut masih jauh dari cukup. Karena itu, pemerintah sebaiknya memikirkan cara lain untuk memperbanyak dana segar itu. Dan salah satu yang bisa jadi alternatif adalah memotong gaji para pejabat Indonesia.  

"Hitungan dari pemotongan gaji 50 persen tunjangan menteri, wakil menteri, KSP, stafsus milenial, kemudian anggota DPR, plus komisaris di 13 BUMN, totalnya Rp2,65 triliun," ujar peneliti Indef Bhima Yudhistira di Jakarta, Senin (30/3).  

Apabila pemerintah menerapkan kebijakan pemangkasan gaji tersebut, Bhima memperkirakan 22 juta orang dapat selamat setidaknya selama satu bulan penuh dengan diberi sembako senilai Rp40 ribu/orang. Menurut dia, kebijakan ini semestinya tidak terlalu sulit dilakukan. "Malu sama negara lainnya seperti Malaysia," katanya, merujuk ke pernyataan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang menyerukan pemangkasan gaji para menteri dan wakil menteri selama dua bulan ke depan sejak 26 Maret 2020.

Malaysia juga menggelontorkan anggaran sebesar 250 miliar ringgit atau setara Rp925 triliun (kurs Rp3.701/ringgit) untuk mengatasi Covid-19. Sementara Indonesia, di sisi lain, baru merelokasikan anggaran negara sebesar Rp 62,3 triliun dan paket stimulus yang baru digelontorkan sebesar Rp 158 triliun dalam dua periode (25 Februari 2020 dan 13 Maret 2020).

Tidak hanya itu. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menegaskan, "tidak usah mikir panjang-panjang" untuk merealisasikan ide ini. Sebab, "itu sudah kewajiban mereka," ujarnya seperti dikutip Tirto.id.

Kita menilai pemangkasan gaji pejabat kementerian/lembaga negara lebih etis ketimbang mengimbau para pegawai dan masyarakat ikut berdonasi selama ini. Karena petinggi negara dari level presiden hingga menteri dan pejabat eselon 1 dan 2 harusnya layak dipotong saat ini demi membantu masyarakat yang menjadi korbank pandemi Covid-19.  

Apalagi kalangan anggota DPR terlihat responsif terhadap usulan pemotongan gaji petinggi negara, karena prosesnya tidak terlalu sulit untuk direalisasikan dalam waktu cepat. Bahkan, sejumlah anggota dewan dari fraksi Golkar, Nasdem, dan PKB, sepakat mengusulkan pemotongan gaji dalam rapat paripurna pekan lalu.

"Bagaimana seandainya kita bersama-sama dalam situasi sulit ini memberikan gaji kita paling tidak setengahnya untuk membantu saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan?" kata Nurul Arifin dari Fraksi Golkar.

Inisiatif beberapa anggota DPR tersebut dan melihat perbandingan di Malaysia dan negara lainnya yang telah ikhlas memangkas gaji para petingginya, ini setidaknya menjadi pembelajaran baik bagi kalangan petinggi Indonesia agar muncul sense of crisis-nya di tengah wabah Covid-19 saat ini. Semoga.