Implementasi Kartu Prakerja Harus Dipercepat

NERACA

Jakarta - Dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya aktivitas ekonomi nasional saat pandemi Covid-19 saat ini, Komite Cipta Kerja telah mempersiapkan Program Kartu Prakerja.

Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari Program Kartu Prakerja tersebut akan dipercepat sebagai salah satu langkah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Re-focusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, tujuannya juga untuk memberi perlindungan sosial dan menanggulangi dampak negatif dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja kini telah disesuaikan. Tak hanya diutamakan bagi pekerja dan pencari kerja muda, namun juga mereka yang terkena dampak langsung dari kejadian luar biasa Covid-19.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk hal ini. Kami berharap program ini dapat membantu daya beli para pekerja serta pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami penurunan pendapatan dan/atau kehilangan mata pencaharian,” jelas Airlangga, di Jakarta. 

Menurut Airlangga, “Kartu Prakerja menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni (upskilling), atau di bidang yang baru (reskilling).”

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja Susiwijono menerangkan, pendataan penerima Kartu Prakerja yang terdampak wabah Covid-19 merupakan upaya lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

“Untuk itu, harapannya dengan kerja sama yang erat antar K/L, program Kartu Prakerja dapat menyasar mereka yang paling membutuhkan,” ujar Susiwijono.

Program Kartu Prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di 2020, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp3.550.000.

“Pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 dapat mendaftarkan diri di laman resmi www.prakerja.go.id, mulai minggu kedua April 2020,” ungkap Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari.

Apabila dirinci, manfaat Program Kartu Prakerja di 2020 yakni sebesar Rp3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif paska pelatihan sebesar Rp600 ribu per bulan (untuk 4 bulan), serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50 ribu per survei untuk 3 kali survei atau total Rp150 ribu per peserta.

Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak 1 (satu) kali. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu (1) kali pelatihan. 

Denni menjelaskan, “Kartu Prakerja adalah inovasi pelayanan publik dari Pemerintah. Melalui platform digital ini, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses pelatihan yang diminati. Kami menggandeng berbagai platform digital di Indonesia sebagai mitra resmi agar dapat menjangkau lebih banyak lagi pencari kerja.”

Skema Kartu Prakerja

Skema Kartu Prakerja sangat mudah untuk diikuti. Setiap WNI di atas 18 tahun bisa mendaftarkan diri secara online di situs Kartu Prakerja. Kemudian, mereka bisa memilih berbagai jenis pelatihan melalui platform digital mitra resmi pemerintah.

Selain dapat diakses pada www.prakerja.go.id, informasi mengenai Kartu Prakerja dan pelatihan yang tersedia juga dapat diakses melalui delapan platform digital milik mitra resmi Pemerintah. Registrasi untuk Kartu Prakerja baru akan dibuka pada awal April 2020.

Terdapat dua jenis pelatihan yang diberikan, yaitu daring (online) maupun tatap muka (offline). Juga ada pilihan program pelatihan 3-in-1 (three in one) yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan yang tepat untuk pencari kerja.

Program ini berjalan sesuai janji Presiden RI Joko Widodo untuk mengurangi jumlah pengangguran. Saat ini, dari sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang menganggur, ada sejumlah 3,7 juta yang berusia 18-24 tahun. Pengangguran muda ini sebanyak 64 persen tinggal di perkotaan, 78 persen berpendidikan SMA ke atas. Masalah terbesar yakni sekitar 90 persen dari mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikasi.

 

 

BERITA TERKAIT

Relaksasi KUR bagi UMKM dapat Tambahan Rp 4,967 Triliun

NERACA Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,967 triliun tambahan subsidi bunga untuk memberikan stimulus dan merelaksasi pinjaman bagi…

Ditengah Pandemi, Diprediksi Ekspor Pertanian akan Meningkat

NERACA Jakarta - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Riyanto, menilai…

Perpres 64 Tahun 2020 Mengatur Ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional

NERACA Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai upaya untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Relaksasi KUR bagi UMKM dapat Tambahan Rp 4,967 Triliun

NERACA Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,967 triliun tambahan subsidi bunga untuk memberikan stimulus dan merelaksasi pinjaman bagi…

Ditengah Pandemi, Diprediksi Ekspor Pertanian akan Meningkat

NERACA Jakarta - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Riyanto, menilai…

Perpres 64 Tahun 2020 Mengatur Ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional

NERACA Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai upaya untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional…