Covid-19 Tak Mempengaruhi Akses Pengiriman Logistik Perikanan

NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta akses pengiriman sarana produksi dan logistik di Bidang Kelautan dan Perikanan tidak dibatasi, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi zona merah pandemi Covid-19.

 Ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari para pelaku usaha perikanan yang terkendala dalam akses keluar dan masuk wilayah yang mengeluarkan kebijakan pembatasan dan penutupan akses ke wilayahnya masing-masing belakangan ini. Padahal, Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta daerah untuk mempermudah akses pengiriman logistik untuk mensuplai kebutuhan pangan masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Bududaya, Slamet Soebjakto, berharap agar akses pengiriman input produksi meliputi pakan ikan, induk/calon induk, benih, bibit rumput laut dan sarana produksi lainnya serta hasil produksi budidaya dan nelayan, dipermudah dan tidak dibatasi.

Sebab, pesan Presiden sangat jelas Di tengah pandemi wabah Covid-19, Pemerintah harus memastikan produktivitas, daya beli dan suplai pangan tetap terjaga.

 "Sektor Perikanan, khususnya sub sektor perikanan budidaya ini kan sangat erat kaitannya dengan masalah suplai pangan bagi masyarakat. Di tengah wabah Covid-19 ini tantangan kita adalah penyediaan pangan termasuk di dalamnya produk ikan," kata Slamet.

Slamet mengingatkan, bahwa produk perikanan bisa tersedia jika produksi tetap berjalan. Karenanya, KKP telah menyiapkan strategi salah satunya mendorong distribusi bantuan sarana produksi dan menjamin sistem logistik ikan tidak terganggu.

KKP, kata Slamet, telah mengirim surat permohonan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 agar memberikan jaminan akses keluar dan masuk distribusi input produksi perikanan dan logistik ikan ke berbagai wilayah. Ini penting untuk memberikan kepastian usaha, khususnya bagi UMKM perikanan. 

"Pak Menteri sudah kirim surat resmi ke Bapak Presiden, cq: Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pak Donny (Munardo). Intinya meminta agar akses distribusi input produksi dan logistik ikan tidak mengalami gangguan," jelas Slamet.

Menurut Slamet, surat permohonan ditembuskan ke Menko bidang Kemaritiman dan investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, ke para Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Menurut Slamet, pihaknya meminta arahan dari pihak terkait mengenai protokol atau SOP teknis di lapangan yang harus dilakukan pembudidaya atau pelaku usaha perikanan.

Äpakah perlu membawa surat pengantar atau seperti apa, nanti kita tunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah clear. Pesan saya, para pelaku tidak perlu khawatir, KKP selalu memantau setiap kejadian di lapangan dan siap hadir kapanpun," jelas Slamet.

Sebelumnya hasil pantauan di lapangan, beberapa pengusaha perikanan di Kabupaten Pati terpaksa sementara mengurungkan pengiriman ikan ke Jakarta karena merasa khawatir ada penutupan akses.

 Di Jawa Barat, pengiriman bantuan pakan ikan mandiri dari Pangandaran sebanyak 20 ton sempat tertahan 1 hari akibat sulitnya akses ke wilayah zona merah.

Baru-baru ini juga Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, meminta pemerintah tidak membatasi akses pengiriman pakan ke berbagai wilayah, jika kebijakan karantina wilayah diberlakukan.

Sebelumnya juga layanan sertifikasi ekspor perikanan dan kelautan ditengah pendemi covid-19 untuk sejumlah negara mengalami kenaikan. Hal ini telihat dari tumbuhnya ekspor di beberapa negara selama periode Januari - 12 Maret 2020 dibanding periode yang sama pada 2019.

Negara-negara tersebut di antaranya, Amerika Serikat sebesar 44.748,98 ton dibanding 36.686,99 ton. Kemudian ke Thailand yang meningkat dengan total 27.264,73 ton dibanding 11.372,78 ton. Lalu ekspor ke Malaysia yang sudah mencapai 15.883,49 ton dibanding 13.008,65 ton dan Taiwan sebesar 7.823,77 ton dibanding 7.173,04 ton.

“Memang ekspor ke Tiongkok mengalami penururan di periode yang sama tahun lalu. Tapi di sejumlah negara, ekspor kita meningkat,” kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendaian Mutu, dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina.

Menurut Rina, negara lain yang juga menjadi tujuan ekspor ialah Vietnam sebesar 8.105,75 ton dibanding 7.955,40 ton, Singapura sebesar 6.820,87 ton dibanding 5.883,99 ton dan Korea Selatan sebesar 5.964,08 ton dibanding 4.320,34 ton serta Arab Saudi sebesar 3.908,85 ton dibanding 3.358,19 ton.

 

BERITA TERKAIT

Pengembangan KI Brebes Siap Diakselerasi

NERACA  Brebes - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengembangan kawasan industri (KI) Brebes sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak pembangunan Jawa…

Ekspor Industri Pakaian Jadi Kembali Terbuka

Brebes - Industri pakaian jadi merupakan salah satu sektor manufaktur yang perlu didorong untuk tetap produktif dan berdaya saing. Sebab,…

Kemenperin Terus Berbenah Sesuaikan Kebijakan

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperbarui aturan yang dapat mendukung sektor industri dalam kesiapan menerapkan tataran new normal…

BERITA LAINNYA DI Industri

Pengembangan KI Brebes Siap Diakselerasi

NERACA  Brebes - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengembangan kawasan industri (KI) Brebes sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak pembangunan Jawa…

Ekspor Industri Pakaian Jadi Kembali Terbuka

Brebes - Industri pakaian jadi merupakan salah satu sektor manufaktur yang perlu didorong untuk tetap produktif dan berdaya saing. Sebab,…

Kemenperin Terus Berbenah Sesuaikan Kebijakan

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperbarui aturan yang dapat mendukung sektor industri dalam kesiapan menerapkan tataran new normal…