KPK-Kejagung Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Cetak Sawah di Dairi

KPK-Kejagung Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Cetak Sawah di Dairi

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada penanganan kasus dugaan korupsi perluasan sawah/cetak sawah di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

"KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi pada penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi perluasan sawah/cetak sawah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi TA 2011 di Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Dairi," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/3). 

Perkara itu, lanjut dia, terkait dengan alokasi dana bantuan sosial dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana pada Kementerian Pertanian sejumlah Rp750 juta untuk pencetakan sawah seluas 100 hektare di Desa Simungun, Kabupaten Dairi dalam rangka peningkatan hasil produksi padi.

"Sebelumnya sudah ada dua orang terpidana dalam perkara ini, yaitu atas nama Ignatius Sinaga dan Arifuddin Sirait selaku Pengurus Kelompok Tani Maradu yang telah divonis bersalah tanggal 9 September 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara," ucap Ali.

Ia mengatakan berdasarkan hasil perhitungan dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp567.978.000.

Berdasarkan fakta persidangan terdapat keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut sehingga pada Selasa (18/2) dilaksanakan gelar perkara bersama antara Unit Koordinasi dan supervisi bidang Penindakan KPK Wilayah I, penyidik pada Kejari Dairi, Kejati Sumatera Utara, dan pendamping dari Kejaksaan Agung. 

"Berdasarkan gelar perkara dimaksud disimpulkan bahwa terdapat keterlibatan pihak lain dan dari fakta-fakta hukum yang ada untuk sementara terdapat pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana," tuturnya.

Menindaklanjuti dari hasil gelar perkara tersebut, lanjut Ali, pada Selasa (10/3), penyidik Kejaksaan Negeri Dairi menetapkan tiga orang tersangka baru dalam perkara tersebut, yaitu yaitu AST (anggota DPRD Sumut), EM dan JS.

"Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk sinergi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan," ujar Ali.

KPK, kata dia, juga mendukung penuntasan penanganan perkara tersebut dan siap membantu penyidik jika mengalami hambatan."KPK juga berharap sinergitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat terus terjalin dan semakin kuat di masa mendatang," tuturnya. Ant

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

PWI dan Forum Pemred Kecam Teror dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan

Jakarta-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999…

TII Sampaikan Laporan Aksi Pencegahan Korupsi di Sembilan Wilayah

NERACA Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di sembilan…

Komite II Ingin Pimpinan DPD Kirim Nota Protes - Pengesahan UU Minerba

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri mengatakan tahapan pengesahan Rancangan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

PWI dan Forum Pemred Kecam Teror dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan

Jakarta-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999…

TII Sampaikan Laporan Aksi Pencegahan Korupsi di Sembilan Wilayah

NERACA Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di sembilan…

Komite II Ingin Pimpinan DPD Kirim Nota Protes - Pengesahan UU Minerba

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri mengatakan tahapan pengesahan Rancangan…