Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

 

 

NERACA

 

Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa di Indonesia perlu dibarengi dengan riset yang ilmiah. Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Namun demikian, sudah saatnya kebijakan yang diambil pemerintah dilakukan berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai amanat UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek. 

 

"COVID-19 bukan hanya bencana nasional, tetapi sudah berskala global. Tidak mungkin penanganan COVID-19 tanpa melakukan riset yang serius dan komprehensif. Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari negara lain. Setiap negara sedang berjuang menghadapi COVID-19, pasti mereka memprioritaskan kepentingan bangsa dan negaranya, meski tetap melakukan kerja sama dengan negara lain," katanya, Minggu (29/3). 

 

Menurutnya, tidak mungkin kebijakan hadapi COVID-19 tanpa memperkuat riset nasional sendiri. "Menteri Kesehatan pasti menyadari tidak mungkin penanganan COVID-19 tanpa rencana mitigasi yang matang. Rencana mitigasi tidak mungkin ada tanpa pemetaan penyebaran virus. Penyebaran virus sangatlah tidak mungkin tanpa riset uji sampel virus COVID-19," urainya.

 

Sementara tidak mungkin dilakukan pengujian masif terhadap sampel virus COVID-19. Juga tidak mungkin dilakukan tanpa Sumber Saya Manusia (SDM) yang melakukan pengujian. "Risikonya tinggi bagi penguji sampel virus COVID-19 sehingga perlu ada penguatan dan pelatihan khusus bagi SDM riset. SDM di Balitbangkes tidak cukup dan kerja mereka sudah luar biasa berat," tuturnya.

 

Karena itu, politikus PDIP ini merekomendasikan pemerintah segera memperkuat dan memperbanyak SDM riset untuk penanganan mikroorganisme patogen semacam SARS-CoV2 (COVID-19) yang ditugaskan uji sampel di seluruh provinsi. 

 

Kedua, mendukung upaya dan terobosan LIPI yang bekerja sama dengan Kemenristek berjuang mengoptimalkan anggaran dan prasarana riset yang ada untuk mengadakan Pelatihan Penanganan SARS CoV-2. "Kami juga mendukung Menkes untuk membuka akses informasi dan penggunaan sampel virus COVID-19 bagi lembaga riset nasional," katanya.

 

Anggota Pansus RUU Sisnas IPTEK ini juga meminta Menkes memberi bukti kerja riil dengan mengonsolidasikan dan melibatkan seluruh SDM Iptek yang memiliki kepakaran dan keahlian terkait COVID-19, baik yang berada di Litbang K/L, LPNK, perguruan tinggi, maupun BUMN dan swasta, untuk segera menyusun rencana strategi riset, mitigasi dan implementasi penanganan yang disusun secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik, moral, dan keilmuan. 

 

"Pemerintah juga harus segera melakukan pengadaan reagen untuk mengekstrak rantai virus (RNA) dan primer untuk mesin PCR penguji RNA. Saat ini, informasi yang saya terima, reagen dan primer untuk keperluan uji sampel virus COVID-19 masih tergantung impor dan sulit didapatkan," katanya.

 

Pemerintah juga diminta untuk melakukan riset dan inovasi pengembangan, serta produksi reagen untuk ekstraksi RNA dan primer untuk uji RNA dengan PCR secara mandiri di Indonesia.

BERITA TERKAIT

Proyek Pengembangan Pesawat N245 dan R80 Dihapus dari PSN

    NERACA Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua proyek pengembangan pesawat, yakni R80 dan N245, dari daftar proyek…

Bangun Rantai Pasok untuk Penuhi Kebutuhan Domestik

    NERACA Jakarta – Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa pemerintah harus…

Kereta Cepat akan Terintegrasi Jakarta " Bandung " Surabaya

    NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar megaproyek kereta…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Proyek Pengembangan Pesawat N245 dan R80 Dihapus dari PSN

    NERACA Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua proyek pengembangan pesawat, yakni R80 dan N245, dari daftar proyek…

Bangun Rantai Pasok untuk Penuhi Kebutuhan Domestik

    NERACA Jakarta – Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa pemerintah harus…

Kereta Cepat akan Terintegrasi Jakarta " Bandung " Surabaya

    NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar megaproyek kereta…