PEMERINTAH LONGGARKAN IZIN IMPOR BAHAN PANGAN - Presiden Minta Bulog Jaga Pasokan Beras

Jakarta-Presiden Jokowi memerintahkan Perum Bulog menjaga pasokan beras di dalam negeri dan mengatur penyerapan gabah guna mengamankan stok pangan jelang Ramadan dan Lebaran 2020. Pemerintah juga melonggarkan izin impor bawang putih dan bawang bombay terhitung mulai Kamis (19/3) hingga Minggu (31/5), sebagai upaya memudahkan importir mendatangkan pasokan komoditas tersebut sehingga harganya kembali stabil.

NERACA

Presiden mengatakan, sejumlah daerah memasuki masa panen raya pada bulan ini dan berlanjut hingga bulan depan. "Saya kira Maret ini banyak daerah panen raya, April juga masih ada panen raya, sehingga penyerapan Bulog diatur," ujarnya, Kamis (19/3).

Selain ke Bulog, Jokowi juga memerintahkan menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memastikan ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jokowi bilang sejauh ini stok pangan terbilang cukup.

Perintah untuk mengamankan stok bahan pokok ini bukanlah yang pertama kali dari Jokowi. Ia sudah mengingatkan jajarannya berkali-kali terkait hal tersebut. Terlebih, situasi saat ini sedang tidak normal karena penyebaran virus Covid-19 semakin meluas di Indonesia. Tercatat, jumlah pasien yang positif terjangkit wabah itu tembus 309 orang pada Kamis (18/3).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan stok tiga bahan pokok mulai terbatas di dalam negeri. Bahan pokok yang dimaksud, antara lain gula pasir, bawang putih, dan bawang bombai.

Merespon hal itu, Mendag membebaskan izin impor untuk komoditas bawang putih dan bawang bombay. Kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan virus Covid-19 dan menjaga stok di dalam negeri. Pembebasan izin impor akan berlaku pada Kamis (19/3) hingga Minggu (31/5). Pembebasan ini berlaku mulai Kamis, (19/3) hingga Minggu (31/5) mendatang. Harapannya, pelonggaran impor tersebut dapat memudahkan importir mendatangkan pasokan bawang putih dan bawang bombay, sehingga harganya kembali stabil.

Selain itu, Jokowi akan mengutamakan pemberian insentif fiskal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak penyebaran virus corona. Hal ini merupakan upaya pemerintah meredam dampak wabah itu terhadap ekonomi domestik. "Saya minta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) jalankan kebijakan insentif ekonomi utamanya untuk pelaku usaha, lebih khusus pelaku UMKM," ujarnya.

Presiden juga berharap industri UMKM tetap dapat melayani konsumen secara daring (online) di tengah peningkatan jumlah masyarakat yang bekerja di rumah (work from home) karena virus corona. "Walaupun interaksi berkurang, saya harap pelaku UMKM bisa memaksimalkan pelayanan online," tutur dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan dua paket kebijakan fiskal demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Alokasi yang disiapkan pemerintah untuk paket pertama sebesar Rp10,3 triliun, sedangkan paket kedua sebesar Rp22,9 triliun.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji untuk menerbitkan paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan sektor kesehatan akan menjadi poin pertama yang masuk dalam paket tersebut.

Menkeu mencontohkan, kebijakan yang diambil kemungkinan seperti mempermudah perusahaan untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan mengedepankan kebutuhan rumah sakit. "Permintaan ini kan sedang tinggi, jadi permudah untuk menyediakan peralatan kesehatan, masker, kemudian mungkin ventilator yang dibutuhkan rumah sakit," ucap Sri Mulyani.

Kemudian, pemerintah juga akan memprioritaskan penggunaan fiskal untuk jaring pengamanan sosial (social safety net). Dengan kata lain, pemerintah berpotensi menambah bantuan sosial (bansos) demi menjaga daya beli masyarakat. "Banyak opsinya untuk social safety net, misalnya program keluarga harapan (PKH) lalu kartu sembako. Kami lihat juga sektor-sektor informal. Kami masih pelajari," ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah akan memberikan insentif bagi dunia usaha. Menurut Sri Mulyani, dunia usaha butuh sejumlah insentif agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi karena virus corona. "Ini membantu agar dunia usaha bisa bertahan, caranya dengan membantu dari sisi arus kasnya," pungkas dia.

Kesadaran Masyarakat

Pada bagian lain, Kepala Negara mengingatkan agar imbauan bekerja, belajar dan ibadah dari rumah selama wabah virus Covid-19 tak dimanfaatkan masyarakat untuk liburan.  Jokowi mengaku melihat sejumlah masyarakat justru menghabiskan waktu dengan berlibur ke sejumlah tempat wisata pada akhir pekan lalu.

"Kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Saya lihat Sabtu-Minggu kemarin di Pantai Carita, di Puncak lebih ramai dari biasanya," ujar Presiden saat rapat terbatas terkait Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Presiden khawatir masyarakat yang berkerumun di tempat wisata akan memperluas penyebaran Covid-19. Jokowi meminta agar masyarakat tetap menjaga jarak selama berada di area publik. "Saya minta diterapkan secara ketat, menjaga jarak di area publik. Termasuk dalam transportasi publik, di bandara, stasiun, pelabuhan, terminal bus, untuk cegah penularan," ujarnya.

Jokowi menekankan prioritas pemerintah saat ini adalah mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Untuk itu, masyarakat agar mengurangi mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, social distancing, dan mengurangi kerumunan yang berpotensi membawa risiko penyebaran. "Tiga hal ini penting dan terus kami ulangi, mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko," ujarnya.

Percepat Tes Virus

Tidak hanya itu. Presiden meminta untuk menyegerakan pelaksanaan tes kilat (rapid test) Virus Covid-19 yang mencakup lebih banyak masyarakat. "Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," ujarnya.

Selain itu, Jokowi meminta untuk memperbanyak alat tes serta tempat tesnya, baik itu rumah sakit (RS) pemerintah maupun swasta. "Saya minta alat diperbanyak dan diperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan RS baik pemerintah, BUMN, Pemda, RS TNI Polri, dan swasta, dan lembaga riset yang dapatkan rekomendasi Kemenkes," ujar Jokowi.

Sementara itu, Juru bicara pemerintah khusus virus Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, terdapat penambahan 82 kasus baru pasien positif covid-19 menjadi 309 orang di Indonesia. Dengan demikian, "Ada beberapa penambahan kasus baru terkonfirmasi positif," ujarnya, kemarin.

Penambahan pasien positif itu, kata Yurianto, terbanyak berasal dari Jakarta yakni 52 orang, sehingga jumlahnya menjadi 210 orang. Sementara di Banten terdapat penambahan 10 orang sehingga total menjadi pasien 27 orang, di Yogyakarta dua orang dengan total lima orang, Jawa Barat dua orang dengan total 26 orang, Jawa Tengah empat orang dengan total 12 orang. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN - Presiden Minta K/L Bekerja Solid dan Terintegrasi

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga (K/L) tidak menjalankan program sektoral yang terkesan jalan sendiri dan melengkapi satu sama lain.…

Industri Manufaktur Berpeluang Bangkit Saat Pandemi

NERACA Jakarta - Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkana, mengatakan sektor industri manufaktur nasional memiliki kesempatan bangkit…

REALISASI ANGGARAN PEN BARU 21,1% - Ekonomi RI Diprediksi Kembali Normal pada 2023

  Jakarta-Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN - Presiden Minta K/L Bekerja Solid dan Terintegrasi

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga (K/L) tidak menjalankan program sektoral yang terkesan jalan sendiri dan melengkapi satu sama lain.…

Industri Manufaktur Berpeluang Bangkit Saat Pandemi

NERACA Jakarta - Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkana, mengatakan sektor industri manufaktur nasional memiliki kesempatan bangkit…

REALISASI ANGGARAN PEN BARU 21,1% - Ekonomi RI Diprediksi Kembali Normal pada 2023

  Jakarta-Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru…