Kepala Badan POM Resmikan Balai POM di Mamuju
NERACA
Mamuju - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito meresmikan Kantor Balai POM di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (11/3).
"Pemenuhan sarana-prasarana dan infrastruktur Balai POM di Mamuju, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan serta memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan, utamanya di daerah timur Indonesia," kata Penny.
Badan POM, kata Penny, berkomitmen mendukung pemerataan pembangunan wilayah, terutama kawasan timur Indonesia atau daerah perbatasan. Salah satunya melalui pemenuhan sarana prasarana dan infrastruktur Balai POM di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, Balai POM di Mamuju melakukan tugas pengawasan keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan, termasuk juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM), baik para pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk obat dan makanan maupun mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas.
Untuk dapat menjalankan fungsinya dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, Balai POM di Mamuju membutuhkan sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengawasan obat dan makanan.
Kebutuhan tersebut, antara lain berupa pembangunan gedung laboratorium obat dan makanan, pengadaan alat laboratorium, kendaraan laboratorium keliling beserta dukungan untuk operasionalnya.
"Hal ini tidak lain dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik termasuk fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan percepatan pelayanan pendaftaran produk obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.
Balai POM di Mamuju memiliki cakupan wilayah pengawasan di enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar.
Kepala Badan POM menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi momentum untuk peningkatan kesehatan masyarakat melalui kinerja pengawasan dan kerja sama lintas sektor yang lebih baik.
Kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektor di daerah menjadi prioritas. Sebagai suatu organisasi yang tidak dapat berjalan sendiri, Badan POM sangat terbuka untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha dan segenap lapisan masyarakat demi meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta mewujudkan negara hadir untuk perlindungan masyarakat.“Mari bersama kita bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Penny.
Usai peresmian gedung Balai POM di Mamuju, Kepala Badan POM menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) kepada Cahaya Syukur, AMDK Danur, AMDK Firdaus, AMDK Maria Oxy, Kopi Cap Maraddia dan Minyak Goreng Palm Alu Palmania.
Selanjutnya, Kepala Badan POM bersama Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial, yaitu 100 orang pelajar dari SMPN 2 Mamuju, MTS Negeri Binanga dan MAN Mamuju bertajuk "Gebyar Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Sehat dan Bermutu". Ant
NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dua perkara yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin…
NERACA Purwokerto - Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Slamet Rosyadi mengatakan penanganan berbagai aksi premanisme harus melibatkan…
NERACAJakarta - Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan bahwa pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada…
NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dua perkara yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin…
NERACA Purwokerto - Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Slamet Rosyadi mengatakan penanganan berbagai aksi premanisme harus melibatkan…
NERACAJakarta - Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan bahwa pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada…