Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI - RAKORNAS INVESTASI 2020

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L). Arogansi K/L itu pun yang membuat rencana investasi Rp708 triliun mangkrak masuk ke negeri ini. "Jujur, ada arogansi sektoral antar Kementerian dan Lembaga," ujarnya di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2).

NERACA

Arogansi tersebut tercermin dari lamanya proses teknis dalam perizinan investasi di kabupaten/kota, seperti kesamaan wewenang antara pihak pemegang cap surat, termasuk bupati. "Kadang-kadang suratnya sudah diteken, cap surat nya belum datang, staf pegang cap surat. Jadi, kewenangan pemegang cap surat dengan bupati yang teken surat kadang-kadang jadi sama, ini problemnya," ujar Bahlil.

Masalah selanjutnya, menurut dia, adalah kendala di lapangan dalam penyelesaian investasi. Menurut Bahlil, terdapat 'hantu-hantu berdasi' atau pun 'hantu tidak berdasi' yang tak dapat diatur dengan regulasi pemerintah dan kerap mengganggu jalannya investasi.

Bahlil juga menyatakan bahwa pemerintah di kabupaten/kota sendiri sebetulnya sangat familiar dengan 'hantu-hantu berdasi' tersebut karena kerap menemui permasalahan itu. "Mereka (hantu berdasi dan tidak berdasi) ini seperti dapat dirasakan, tapi tidak bisa dipegang, seperti angin. Yang bisa tahu cuma bupati, walikota dan gubernur. pasti mereka akan ketawa dalam batinnya karena tahu betul mereka ini siapa," ujarnya.

Dengan demikian, Bahlil pun mengaku pihaknya kewalahan dalam mencapai target investasi yang dipatok pemerintah sebesar Rp886 triliun pada 2020. Akan tetapi, dia menyebut tetap berusaha untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga dapat mencapai target investasi.

"Kemarin kami sudah rapat dengan bapak Presiden (Jokowi), dengan DPMPTSP (Kepala Dinas Pemberi Izin) seluruh Indonesia. Insyaallah, kami bisa selesaikan tanggung jawab yang dibebankan itu," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengingatkan Bahlil soal target investasi 2019 yang gagal tercapai. Diketahui, sepanjang 2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan indikator pertumbuhan investasi hanya tumbuh 4,45%. Angka itu jauh lebih rendah dari realisasi 2018 sebesar 6,64%.

"Pertumbuhan investasi, yang mana pak Bahlil harus bekerja keras, sangat rendah. Di kuartal IV-2019 investasi hanya tumbuh 4,06%. Angka ini jauh lebih rendah dari ekspektasi kami, di mana investasi diharapkan tumbuh di atas 6%,” ujar Menkeu.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan promosi investasi di Indonesia selama ini dilakukan dengan mengarang. Menurut dia, data yang dipaparkan untuk menarik investor belum memiliki detail yang cukup lengkap. "Selama ini, kami mengarang bebas dengan Indonesia kaya, punya penduduk 270 juta, tapi begitu ditanya tambangnya di mana, izinnya di mana, enggak punya (data) kami," ujarnya.

Bahlil mengatakan, promosi investasi Indonesia selama ini juga tidak dilengkapi oleh peta-peta identifikasi ataupun inventarisasi sumber daya alam yang bakal dipromosikan. Dia mengaku selama ini, sebetulnya pihaknya tidak dapat menyokong data-data tersebut. "Selama ini kami promosikan investasi tapi tidak punya peta," tutur dia.

Karena itu, Bahlil meminta Presiden Jokowi untuk dapat memberikan arahan lebih lanjut atas permasalahan kelengkapan data promosi investasi, khususnya pemetaan, pada tahun ini. Bahlil mengaku khawatir Indonesia dapat berpotensi menanggung malu apabila tidak dapat menyediakan kelengkapan data dari promosi investasi yang diberikan kepada pihak swasta tidak memiliki kelengkapan pemetaan.

Bahlil mengatakan akan lebih mudah bagi Indonesia untuk mempromosikan Investasi apabila investor melihat kelengkapan data dari proposal yang ditawarkan. "Jadi berbeda dengan dulu, pengusaha kini membawa proposal lengkap. Ini kita enggak punya pak. Jadi mohon sebelum kami diketawain sama Korea, sama Malaysia, kalau bisa mohon arahan bapak (Jokowi) untuk bisa kita adakan pak," ujarnya.

Masalah Pembebasan Lahan

Sementara itu, Presiden Jokowi mengklaim minat investasi ke Indonesia nilainya menembus Rp1.600 triliun. "Yang minat (atau) sudah masuk menyatakan minat (investasi) Rp1.600 triliun. Gede banget angka ini. Hampir mendekati APBN (APBN 2020 Rp2.540,4 triliun)," ujar Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 di Jakarta, kemarin.

Namun, Jokowi menyesalkan minat investasi tersebut tidak pernah diurus dengan baik. Misalnya, investasi Group Lotte di Banten membutuhkan waktu 4 tahun lalu mentok karena masalah pembebasan lahan. "Enggak diurus, enggak ada yang bantu. Enggak dilayani namanya. Di tempat lain juga seperti itu," ujarnya.

Walhasil, investasi yang terealisasi baru Rp708 triliun. Padahal, pemerintah berupa untuk membuka lebar investasi agar bisa mengerek lapangan kerja. "Kita masih memiliki 7 juta masyarakat kita yang menganggur," ujarnya.

Melihat hal itu, Jokowi meminta seluruh kepala daerah dan kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) membantu menyelesaikan persoalan investasi di lapangan. Apabila seluruh minat investasi itu digarap, Jokowi yakin investasi asing bakal kian deras masuk ke Indonesia. "Mereka akan dengar negara ini melayani investor kecil maupun besar," tutur Presiden.

Sebagai informasi, BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp809,6 triliun sepanjang 2019, meningkat Rp88,3 triliun atau 12,24% dari sebelumnya Rp721,3 triliun (2018).

Kendati demikian, BPS mencatat pertumbuhan investasi merosot sepanjang 2019. Pasalnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) cuma tumbuh 4,45%, jauh lebih rendah dari realisasi 2018 yang mencapai 6,64%.

Selain itu, Presiden mengakui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jokowi menyebutkan yang berpengaruh APBN hanya 16% terhadap perekonomian yang tercermin dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). "Sekarang ini, (di) PDB kita, APBN kita hanya pengaruhi 16 persen. Kecil sekali APBN memengaruhi PDB," ujar Jokowi.

Bahkan, jika ditambah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kata Jokowi, hanya berpengaruh 23% terhadap perekonomian nasional. Sementara, dunia usaha memiliki peranan yang jauh lebih besar. " Artinya, 77% yang menggerakkan adalah dunia usaha, swasta," katanya.

Besarnya peran swasta, sambung Jokowi, harus menjadi perhatian semua pihak. Sebab, kinerja swasta akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. "Kalau ini kita enggak ngerti teori-teori ini sulit kita memahami betapa pentingnya arus modal masuk yang namanya investasi," tutur Jokowi. Oleh karenanya, pemerintah berusaha memperbaiki iklim investasi. Salah satunya melalui penyederhanaan perizinan hingga pemberian insentif perpajakan.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 2019 hanya 11,41% atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 12,12%. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

YLKI USUL TARIF LISTRIK DITURUNKAN - CORE: Perusahaan Rugi, THR Wajib Dibayarkan

Jakarta-Direktur Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah mengritik keras para pengusaha yang merasa keberatan dengan pembayaran…

Kebijakan Pangan Pasar Terbuka Bisa Tekan Dampak Covid-19

NERACA Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai kebijakan pangan pasar terbuka bisa menjadi…

DAMPAK WABAH COVID-19 SEKITAR 3-6 BULAN - Indef: Pertumbuhan Ekonomi Bakal Menurun

Jakarta-Lembaga peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai wabah Covid-19 berdampak terhadap indikator ekonomi makro nasional baik…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MUDIK GRATIS LEBARAN DIBATALKAN - Presiden: K/L Berkinerja Buruk Siap Kena Sanksi

Jakarta-Presiden Jokowi akan memberi sanksi ke kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) yang berkinerja buruk. Sanksi berupa teguran tertulis, publikasi…

Pengamat: Karantina Wilayah Jakarta Perlu Waktu 14 Hari

NERACA Jakarta-Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, berpendapat karantina wilayah Jakarta sebaiknya segera dilakukan akibat meningkatnya penularan Covid-19.…

YLKI USUL TARIF LISTRIK DITURUNKAN - CORE: Perusahaan Rugi, THR Wajib Dibayarkan

Jakarta-Direktur Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah mengritik keras para pengusaha yang merasa keberatan dengan pembayaran…