Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi Indonesia adalah investasi. Sebab, jika hanya mengandalkan hasil ekspor dan belanja pemerintah saja tidak cukup menopang ekonomi dalam negeri. Karena ekspor Indonesia itu hanya memberikan kontribusi sebesar 16% terhadap ekonomi RI. Sementara, belanja pemerintah yang lebih dari Rp 2.000 triliun itu hanya memberi andil 15%.

NERACA

Menurut Bahlil, kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang dari tingkat konsumsi, yakni sekitar 56-57%. Untuk meningkatkan nilai konsumsi, tentu harus ada kepastian pendapatan dari masyarakat. Pendapatan bisa terjadi apabila ada lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan bisa ada karena investasi. "Mau tidak mau kita harus bangun investasi. Tidak ada cara lain investasi harus kita lakukan," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, setiap tahunnya angkatan kerja tumbuh mencapai 2-3 juta orang. Sementara jumlah yang menganggur sebanyak 7 juta orang. Jika tidak ada investasi, maka lapangan pekerjaan pun menyempit. "Satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi nasional kita itu adalah investasi," ujarnya.

Bahlil mengaku tak mudah mengurusi persoalan investasi di Indonesia. Sebab perizinan yang rumit membuat investor ogah menanamkan modalnya di dalam negeri.

Dia menceritakan, ketika masuk ke BKPM dirinya bahkan diminta menyelesaikan investasi yang mangkrak. Di mana ada sekitar Rp 708 triliun investasi, yang izinnya belum selesai lantaran implementasi di lapangan tersendat.

"Bayangkan aja kementerian A dan B cekcoknya minta ampun, tidak selesai-selesai, gimana investor mau datang, jangankan investor asing, awak pun melihatnya muak untuk melakukan investasi kalo model kayak begini," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Dia mencontohkan, untuk masalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) saja bisa hampir memakan waktu 1-3 tahun lamanya. Itu dikarenakan izin rekomendasinya ada di tangan Gubernur setempat, sementara Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dipegang dinas kabupaten, sehingga membutuhkan waktu cukup lama.

Tak hanya itu, persoalan yang menghambat jalannya investasi memang masih terjadi akibat tumpang tindih perizinan antara kabupaten atau kota provinsi maupun pusat. Belum lagi, hantu-hantu berdasi di lapangan juga kerap membuat izin di lapangan menjadi lama.

"Persoalan hantu-hantu preman di lapangan, ini minta ampun betul-betul. Dan ilmu preman, ilmu hantu ini ga bisa diselesaikan oleh orang di Harvard. ternyata tak ada matkul di Harvard maupun di UI untuk menyelesaikan preman-preman berdasi," ujarnya.

Berbekal pengalamannya sebagai pengusaha, beberapa masalah yang menghambat perizinan itu bisa ditangani. Bahkan, Mantan Ketua Hipmi itu pun mengklaim izin investasi yang mangkrak kini sudah diselesaikan. "Dan karena saya pernah tahu itu saya pikir harus kita selesaikan. Dan Alhamdulillah dalam tiga bulan dari Rp708 triliun investasi mangkrak sudah kita selesaikan hampir Rp200 triliun lebih," tandas dia.

Tidak hanya itu. Bahlil juga mengaku heran masih ada gubernur yang tidak menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam Inpres tersebut izin daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Bahlil mengatakan ada gubernur yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan tersebut. Padahal melalui impres seluruh izin yang ada pada dinas, bupati, walikota dilimpahkan kepada PMPTSP agar satu pintu dan lebih cepat.

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang tidak mau kasih, yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke pak presiden. Saya bilang bapak presiden kita harus tegakan aturan. Negara ini masih NKRI. Tidak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini," ujarnya.

Di samping itu, Bahlil juga mengetahui bupati serta walikota mana yang belum menyerahkan izin ke PMPTSP. Namun, Mantan Ketua Hipmi itu tak menjelaskan pasti siapa gubernur, bupati hingga walikota yang belum serahkan izin tersebut. "Insya Allah dalam waktu ini kita akan clearkan," ujarnya.

Bertanggung Jawab ke Presiden

Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres No. 24 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lewat Perpres ini Jokowi resmi mengubah status BKPM menjadi lembaga di bawah pemerintah.

"BKPM itu dulu lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) sekarang dengan perpres yang baru, baru tiga minggu keluar sekarang BKPM sudah menjadi LPNK tapi menjadi lembaga pemerintah yang di bawah dan bertanggung jawab langsung ke presiden," ujarnya.

Bahlil menambahkan, lewat perpres ini dirinya juga berhak memiliki lima orang staf ahli dan lima orang staf khusus. Keduanya akan bertugas membantu memberikan saran dan pertimbangan kepada dirinya sesuai penugasan.

"Jadi BKPM itu sudah sama dengan BKPM di Singapura, Vietnam, dan Thailand. Karena itu dikasih staf khusus 5 dan staf ahli 5. Dengan kata lain bapak ibu tidak perlu ragu lagi tentang kelembagaan BKPM sudah sama ini barang, tinggal bagaimana kalian bisa bekerja baik untuk memberikan penguatan terbaik bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Mengutip Perpres tersebut, imbauan untuk memperbolehkan Kepala BKPM memiliki 5 staf ahli tertuang dalam pasal 27 B. Kelima jabatan tersebut yakni Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, kemudian Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, lalu ada Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, setelah itu ada Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, dan terakhir Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem.

Dia menyebut, fungsi BKPM kala itu tidak sekedar menjalankan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS). Namun juga berperan sebagai memberi cap ataupun stempel bagi pengusaha maupun investor. "Dulu BKPM ini tukang cap. Kayak kantor pos, mengajukan lewat OSS habis itu dibawa rapat di departemen pajak," tutur dia.

Kondisi itu memang bukan seperti yang dia harapkan. Sebab, jika berkaca dengan lembaga yang mengurusi investasi di Vietnam dan Thailand, kondisi BKPM sangat tertinggal.

Mengingat yang mengurusi investasi kedua negara itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan izin, memberikan insentif fiskal, hingga membereskan masalah lahan untuk kegiatan investasi dan berusaha. "Di Vietnam, BKPM itu datang orang itu kemudian mengajukan izin dia mampu menyelesaikan sendiri, dia minta insentif fiskal dia menyelesaikan sendiri, urusan tanah dia selesaikan sendiri. Di Indonesia tidak. Kita tidak perlu malu mengatakan kelemahan kita," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Bahlil saat itu sempat berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Dia ingin segala kewenangan izin berada satu pintu di bawah BKPM. Atas dasar itu, kepala negara mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, yang mana kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi didelegasikan kepada Kepala BKPM.

"Alhamdulillah lewat Inpres no 7 sudah terjadi pelimpahan kewenangan, seluruh izin sekarang sudah ada di BKPM termasuk insentif fiskal, tax holiday kemudian tax allowance dan pajak impor barang modal sekarang udah di BKPM," ujarnya. bari/mohar/fba