KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi

KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi  

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NH).

Nurhadi merupakan salah satu tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016."KPK memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan ini dengan amar putusan menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka NH dan kawan-kawan atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (20/1).

Sebelumnya, KPK pada Jumat (17/1) telah menyerahkan kesimpulan dalam praperadilan yang diajukan oleh tersangka Nurhadi."KPK meyakini proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara sah berdasarkan hukum," kata Ali. 

Adapun jadwal persidangan praperadilan akan memasuki tahap pembacaan putusan pada Selasa (21/1).

Ali menyatakan putusan hakim itu akan menjadi ujian independensi bagi peradilan dalam memutus perkara secara adil dan transparan."Mengingat pemohon NH ditetapkan sebagai tersangka dalam jabatan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung dan kuatnya stigma di masyarakat masih adanya mafia kasus dan mafia peradilan," tuturnya.

Putusan itu, kata Ali, juga menjadi pembuktian untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan yang saat ini sedang dibangun kembali oleh MA di tengah harapan publik agar MA dan peradilan di bawahnya dapat menunjukkan komitmen antikorupsi dan citra bersih. 

"Harapannya, para pencari keadilan masih dapat merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat ditemukan di ruang-ruang pengadilan," ujar dia.

Dalam kesimpulan yang dibacakan pada Jumat (17/1), KPK berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan para pemohon praperadilan adalah tidak benar dan keliru.

"Selama sidang praperadilan, KPK juga telah mengajukan bukti-bukti dan ahli yang memiliki kredibilitas di bidang hukum administrasi dan hukum pidana," ucap Ali.

KPK pada 16 Desember 2019 total telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu, yakni Nurhadi (NHD), Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS), dan Rezky Herbiyono (RHE) swasta atau menantu Nurhadi.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sebelumnya, Nurhadi juga terlibat dalam perkara lain yang ditangani KPK yaitu penerimaan suap sejumlah Rp150 juta dan 50 ribu dolar AS terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang berasal dari bekas Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro agar melakukan penundaan proses pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (PT AAL). Ant

 

 

BERITA TERKAIT

KPK-Kemensetneg Koordinasi Tertibkan Aset Negara Rp571,5 Triliun

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait dengan kerja sama penertiban dan pemulihan…

Mappilu PWI Jaya Akan Kawal Pemilu dan Pilkada 2020

NERACA Jakarta - Pengurus Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025, resmi terbentuk setelah…

Komisioner BPKN: Kinerja BPSK se-Indonesia Menurun

NERACA Palu - Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di seluruh Indonesia mengalami penurunan setelah sejumlah kewenangan BPSK dialihkan ke…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

KPK-Kemensetneg Koordinasi Tertibkan Aset Negara Rp571,5 Triliun

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait dengan kerja sama penertiban dan pemulihan…

Mappilu PWI Jaya Akan Kawal Pemilu dan Pilkada 2020

NERACA Jakarta - Pengurus Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025, resmi terbentuk setelah…

Komisioner BPKN: Kinerja BPSK se-Indonesia Menurun

NERACA Palu - Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di seluruh Indonesia mengalami penurunan setelah sejumlah kewenangan BPSK dialihkan ke…