GFFA 2020, Indonesia Siap Megembangkan Pangan

NERACA

Berlin – Dalam Global Forum Food and Agriculture (GFFA) 2020, Kementerian Pertanian mewakili Republik Indonesia (RI) mengajukan tiga hal guna mendorong ketahanan pangan di dalam negeri.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo membenarkan bahwa saat di Berlin, Jerman mengajuka tigal dalam forum GFFA 2020.  Tiga hal tersebut, yakni pertama, menghilangkan batasan yang menghambat intervensi bantuan pangan bagi kemanusiaan.

Kedua, negara-negara maju harus memiliki komitmen yang kuat untuk membantu negara-negara berkembang dan terbelakang untuk dapat maju bersama melalui transfer ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, keahlian, dan pengalaman.

“Ketiga, menjadikan pangan sebagai instrumen penting dan strategis sebagai bahasa perdamaian dunia,” ucap Syahrul dalam GFFA yang ke 11.

Tigal hal tersebut, menurut Syahrul, diusulkan untuk dideklarasikan dalam forum sebagai bagian dari kesepahaman bersama antara menteri pertanian sedunia. "Itu misi yang diperjuangkan delegasi Indonesia dalam forum global tersebut," ujar Syahrul.

Sekedar catatan, GFFA yang ke 11 itu mengangkat topik "Pertanian Menjadi Digital; Solusi Cerdas untuk Pertanian Masa Depan." GFFA adalah konferensi internasional yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan sentral mengenai masa depan industri pertanian-pangan global.

Konferensi ini memberikan kesempatan bagi perwakilan dari dunia politik, bisnis, ilmu pengetahuan, dan masyarakat sipil untuk berbagi ide. Meningkatkan pemahaman tentang topik pilihan kebijakan pertanian saat ini.

Meski begitu, harus diakui Indonesia sudah bisa menciptakan ketahanan pangan dan energi hanya tingga butuh kebijakan dan arah yang jelas, diantaranya melalui tanaman kelapa sawit. Sebab, harus diakui bahwa walapun Indonesia sudah menerapkan prinsip dan kriteria sustainability (keberlanjutan), ada beberapa pihak yang ingin menghambatnya.    

Terbukti, sebelumnya Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR), Herry Purnomo, pernah mengatakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit perlu terus dilakukan meski juga terus melakukan perbaikan, apalagi merujuk UUD 45 pasal 33 ayat 4 telah mengamanatkan pengembangan ekonomi berbasis praktik berkelanjutan.

“Jadi jangan salah pada UUD 1945 amandemen telah mengamatkan pengembangan ekonomi berwawasan berkelanjutan,” kata Herry.

Lebih lanjut, Herry menatakan, peranan sektor sawit yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini semakin didukung oleh kebijakan dan arahan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menentukan target untuk mencapai produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) sebesar 40 juta ton pada tahun 2020.

Selain itu, pemerintah juga memiliki target produktivitas yang disebut ‘Visi 35:26’ yaitu untuk dapat memproduksi buah sawit atau fresh fruit bunches (FFBs) sebanyak 35 ton per hektar dengan tingkat ekstraksi 26 persen.

“Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mencoba berbagai inisiatif untuk mendukung sektor swasta maupun petani sakala kecil. Diantaranya dengan mengalokasikan sejumlah lahan di kawasan hutan untuk penggunaan diluar kehutanan dan juga program reformasi agraria bagi petani skala kecil dan masyarakat,” papar Herry.

Artinya menurut Herry, [embangunan sektor sawit erat kaitannya dengan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi ekosistem hutan dan gambut di Indonesia. “Dampak lingkungan tersebut tidak terkait dengan karakteristik tanaman sawit itu sendiri, namun lebih terkait ke proses pembangunan dan budidaya perkebunan sawit,” katanya.

Berbagai penelitian mengkaitkan perluasan sawit dengan alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan sehingga menyebabkan emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Di sisi yang lain, pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen terhadap dunia dalam upaya mengatasi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Komitmen nasional yang merupakan bagian dari kerangka implementasi Kesepakatan Paris dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim menyebutkan, bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 tanpa bantuan dana internasional dan sebesar 41% jika dibantu dana internasional.

Salah satu upaya pengurangan emisi adalah melalui kegiatan berbasis lahan diantaranya pelaksanaan pertanian dan perkebunan berkelanjutan, pengurangan degradasi hutan dan deforestasi, konservasi lahan, dan energi terbarukan dari lahan yang terdegradasi.

Beberapa aspek keberlanjutan lingkungan menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan dalam strategi pengembangan sektor sawit untuk pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan tidak melakukan konversi lahan hutan untuk perkebunan dan aspek budidaya seperti persiapan lahan tanpa bakar.

Namun secara umum, negara telah mengamanatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam konstitusinya. Regulasi nasional menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar berbagai prinsip, salah satunya adalah prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. “Oleh karena itu, pengembangan sektor sawit untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tidak hanya berhubungan dengan komitmen Indonesia terhadap bangsa lain namun juga menyangkut dengan kepentingan bangsa Indonesia sendiri,” kata Herry.

 

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…