Anggota DPR: Belum Ada Mafia Migas Diperangi Pemerintah

Anggota DPR: Belum Ada Mafia Migas Diperangi Pemerintah  

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menyebutkan hingga saat ini belum ada mafia migas diperangi oleh pemerintah, sehingga dirinya menyambut baik niat pemberantasannya agar sektor ini bisa berkontribusi maksimal terhadap ekonomi nasional termasuk mengurangi beban impor.

"Setelah Petral dibubarkan dan kemudian Satgas Mafia Migas dibentuk, sepengetahuan kita belum ada yang di-'gigit' atau diperangi, karena seperti dugaan banyak orang, bahwa mafia migas ini seperti hantu genderuwo, ditakuti tapi tidak kelihatan," kata Sartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/1).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, selepas pembubaran Petral pada 2015, dirinya belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas, sehingga bisa diduga mafia tersebut masih tetap ada.

Namun, pada awal periode keduanya memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo telah terang-terangan akan memerangi mafia migas. 

Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada akhir 2019 lalu, Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan tidak wajar dari hasil impor minyak dan gas. Jokowi pun mengingatkan pihak tersebut untuk berhati-hati.

Hal itu pun ditindaklanjuti Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI ini mengelar pertemuan dengan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok yang salah satu agendanya membicarakan mafia migas.

Sartono melanjutkan, pihaknya mengapresiasi langkah itu, namun dia menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dalam upaya memerangi mafia migas."Kita apresiasi, keinginan tersebut. Apapun istilahnya, mau itu perang, atau yang terbaru mau meng-'gigit'. Yang penting konsisten," jelas dia.

Moeldoko bertemu Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2020), yang salah satu agenda pembahasannya adalah penyelesaian mafia migas. Permasalahan mafia migas kerap membuat Presiden Jokowi geram.

"Beliau (Presiden Jokowi) sudah sering muncul dengan kata-kata yang begitu keras (soal mafia migas). Saya pikir jangan sampai ke Presiden lah, kalau perlu 'menggigit', ya saya duluan yang menggigit, jangan Presiden duluan," tegas Moeldoko.

Perlu Kolaborasi 

Sartono menambahkan, untuk itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan Pertamina agar keinginan Jokowi memberantas mafia migas bisa terealisasi.

"Kami ingin melihat bagaimana pemerintah mengelola isu-isu strategis, khususnya di Pertamina yang relatif selalu muncul dan kami tadi sepakat dengan beliau (Ahok) untuk mari kita berkolaborasi agar semuanya nanti terkelola dengan baik," ungkap dia.

Sementara itu, Ahok memastikan akan bekerja untuk mencapai keinginan Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta telah mengantongi dukungan dari Moeldoko untuk membasmi mafia migas.

Ahok mengaku Pertamina sudah memiliki jalan keluar menurunkan harga migas. Namun, dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati."Kami sudah ada rumusnya, nanti tanya kepada Dirut lah, kan aku kan cuma komisaris," tutur Ahok. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro: Open Recruitment Sekjen DPD Lebih Baik Ditunda daripada Batal demi Hukum

NERACA Jakarta - Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Prof Siti Zuhro mengatakan, lelang terbuka…

Mappilu PWI Minta Ketegasan Polri Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada 2020

NERACA Jakarta - Masyarakat & Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI mengunjungi beberapa pihak untuk menggali pandangan atau pemikiran, dari…

Kemenkumham Tegaskan Komitmen Kelola Anggaran Negara - Kembali Raih WTP

NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa jajarannya tidak akan terlena dan akan terus menjaga komitmen…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro: Open Recruitment Sekjen DPD Lebih Baik Ditunda daripada Batal demi Hukum

NERACA Jakarta - Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Prof Siti Zuhro mengatakan, lelang terbuka…

Mappilu PWI Minta Ketegasan Polri Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada 2020

NERACA Jakarta - Masyarakat & Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI mengunjungi beberapa pihak untuk menggali pandangan atau pemikiran, dari…

Kemenkumham Tegaskan Komitmen Kelola Anggaran Negara - Kembali Raih WTP

NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa jajarannya tidak akan terlena dan akan terus menjaga komitmen…