Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Kata “nomics” digunakan untuk merujuk kebijakan ekonomi dari pemimpin suatu negara. Reaganomics merujuk kebijakan ekonomi Presiden AS Ronald Reagan ketika memerintah pada 1980-1988. Ketika itu, ekonomi AS sedang dilanda stagflasi. Yaitu kondisi ekonomi di mana tingkat inflasi dan pengangguran tinggi, dibarengi dengan permintaan konsumsi rendah (stagnan). Stagflasi adalah anomali ekonomi yang terjadi di luar konteks teori ekonomi pada umumnya.

Menurut teori, kalau tingkat pengangguran tinggi maka permintaan konsumsi akan turun, menyebabkan inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi melambat. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang melambat membuat inflasi menjadi lebih rendah.

Inflasi di AS periode 1970-an sangat tinggi, melonjak dari 3,5 persen (1969) menjadi 11 persen (1974) dan 13,5 persen (1980). Tingkat pengangguran juga melonjak dari 3,5 persen (1969) menjadi 4,9 persen (1973), 8,2 persen (1975) dan 10,8 persen (1982).

Reagonomics, yang juga disebut Supply-side Economy berhasil menurunkan inflasi menjadi 5,3 persen pada akhir masa pemerintahannya. Dan tingkat pengangguran turun menjadi 5,3 persen pada 1988.

Putinomics merujuk kebijakan ekonomi Presiden Vladimir Putin yang memerintah Rusia sejak 1999 (sebagai Perdana Menteri). Putinomics dipuji berhasil menyelamatkan ekonomi Rusia pasca Uni Soviet, dan meningkatkan kinerja ekonomi Rusia secara spektakuler.

Ekspor naik dari 85 miliar dolar AS pada 1999 menjadi 520 miliar dolar AS pada 2008. Meskipun harga komoditas turun tajam sejak 2013, ekspor Rusia 2018 masih dapat mencapai 510 miliar dolar AS. Neraca perdagangan Rusia juga menunjukkan kinerja spektakuler, dari surplus 30 miliar dolar AS pada 1999 menjadi surplus 157 miliar dolar AS pada 2008. Neraca perdagangan pada 2018 membukukan surplus 164 miliar dolar AS. Peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan membuat cadangan devisa Rusia melonjak tajam, dari 81 miliar dolar AS pada 1999 menjadi 523 miliar dolar AS pada 2008.

Abenomics merujuk kebijakan ekonomi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ketika memerintah pada akhir Desember 2012, untuk meningkatkan kinerja ekonomi Jepang melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang agresif.

Kebijakan moneter dilakukan melalui quantitative easing dengan membanjiri uang beredar hingga 60 triliun yen (sekitar Rp7.500 triliun) hingga 80 triliun yen (sekitar Rp10.000 triliun) pada akhir 2014. Alhasil, kurs yen turun sekitar 25 persen pada triwulan II-2013 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Inflasi juga meningkat menjadi 1,67 persen (2013) dan 2,36 persen (2014), mengakhiri era deflasi berkepanjangan selama lebih dari lima belas tahun sebelumnya.

“Nomics” di atas hanya beberapa contoh kebijakan ekonomi dari para pemimpin dunia dalam upaya mendongkrak kinerja ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor, neraca perdagangan, kurs mata uang, dan seterusnya. Beberapa “nomics” lainnya yang juga cukup dikenal adalah Clintonomics, dan Thatchernomics.

Indonesia juga tidak kalah. Indonesia juga ada nomics. Kebijakan ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan ini dapat mematahkan teori ekonomi yang berlaku selama ini, khususnya teori kurs mata uang, yang biasanya tergantung dari neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Teorinya, kurs akan melemah kalau neraca tersebut defisit. Tetapi, teori ini tidak berlaku bagi Indonesia, khususnya pada tahun 2019 ini.

Neraca perdagangan Indonesia sampai November 2019 mengalami defisit 3,1 miliar dolar AS. Dan neraca transaksi berjalan sampai akhir September 2019 juga mengalami defisit 22,5 miliar dolar AS. Dengan kondisi seperti ini, menurut teori ekonomi, kurs rupiah seharusnya melemah, sehingga harga barang (dan jasa) dalam negeri menjadi lebih murah, yang pada gilirannya membuat ekspor meningkat, impor berkurang, dan investasi naik. Dengan kata lain, melemahnya kurs rupiah diharapkan dapat membuat defisit neraca perdagangan berbalik menjadi surplus.

Tetapi, kurs rupiah sepanjang 2019 ternyata menguat dari Rp14.481 per dolar AS pada akhir 2018 menjadi Rp13.901 per dolar AS pada akhir 2019. Hal ini tercapai berkat prestasi kebijakan ekonomi Indonesia yang spektakuler, yang patut dinamakan Magiconomics. Karena yang nampaknya tidak mungkin bisa dibuat menjadi mungkin, dan seolah-olah riil. Padahal hanya ilusi. Modusnya, pemerintah menerbitkan surat utang negara sebanyak-banyaknya untuk menutupi defisit transaksi berjalan dan membuat neraca pembayaran (balance of payment = BoP) menjadi surplus.

Selama periode 2015-2019 (November), pemerintah sudah menerbitkan surat utang negara sekitar Rp165 triliun, hanya khusus untuk menyulap BoP dari defisit menjadi surplus, sehingga membuat kurs rupiah menguat. Yang dampaknya tentu saja negatif terhadap ekonomi Indonesia. Artinya, Magiconomic Indonesia membuat ekonomi Indonesia semakin tidak kompetitif, akibat kurs rupiah menguat, dan utang pemerintah membengkak: tentu saja dengan tingkat bunga yang relatif sangat tinggi. (www.watyutink.com)