Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina untuk lanjutan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung. "Saya minta sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," kata Presiden Jokowi saat menerima sejumlah kepala daerah terdampak banjir di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Presiden, pembangunan sungai baik melalui konsep normalisasi maupun naturalisasi harus segera dilanjutkan.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan  sungai yang perlu dibenahi alirannya tidak hanya Sungai Ciliwung, melainkan ada belasan sungai lain, termasuk Sungai Cipinang, Sungai Buaran dan Sungai Mookervart. "Saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air di Jakarta bisa normal kembali," kata Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan pada Jumat (3/1/2020), skdetan Sungai Ciliwung dapat signifikan mengurangi debit aliran air sehingga membantu mengurangi banjir.

Sodetan Sungai Ciliwung dapat mengalirkan air sebanyak 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur (BKT) untuk diteruskan langsung menuju laut di utara Jakarta.

Sementara debit air banjir Sungai Ciliwung mencapai 570 meter kubik per detik. Jika sodetan itu terwujuf, maka debit air banjir dapat terkurangi menjadi 510 meter kubik.

Dari rencana 1,2 kilometer sodetan yang di bawah tanah antara kawasan Bidara Cina, Otista, hingga ke Kali Cipinang, menuju KBT, baru terbangun 600 meter.

Sementara sisa pembangunan, termasuk pembangunan jalur masuk air atau "water inlet", terkendala karena faktor pembebasan lahan.

Jika pembebasan lahan sudah dilakukan, Basuki menilai pembangunan lanjutan sodetan memakan waktu 6 bulan. 

Selain itu, Kementerian PUPR juga memperkuat penerapan kebijakan manajemen krisis untuk mengantisipasi kemungkinan adanya banjir susulan. "Menghadapi tanggal 10-15 yang menurut BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) menjadi puncak musim hujan di Januari, semua kita tidak lanjuti, itu 'crisis management' kita," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta.

Ia mengemukakan PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) telah melakukan survei di 180 titik rawan banjir, salah satunya disebabkan saluran air kecil, drainase tertutup dan tanggul jebol.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah banyaknya tanggul yang jebol di wilayah Bekasi. Pihaknya tengah berupaya untuk memperbaiki sehingga banjir tidak kembali terjadi.

Selain itu PUPR juga akan memperlebar dan memperdalam embung atau penampungan air di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. "Halim kenapa banjir? Karena embungnya tidak mampu menampung. Kita perlebar, dari 20.000 meter kubik menjadi 50 ribu meter kubik kapasitasnya. Kedalamannya juga, dari dua meter kita jadikan lima meter. Kita juga segera tindak lanjuti sekarang," ucap Basuki.

Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga akan memperbaiki drainase di sejumlah titik jalan tol, terutama KM 24 yang tersumbat akibat proyek kereta cepat. "Kita lakukan pembongkaran untuk drainasenya agar lancar," ucapnya.

Sedangkan untuk banjir di Tol Cipali, ia mengatakan itu disebabkan oleh Kali Cilalanang yang berdampingan dengan jalan relatif kecil. "Itu juga telah diperlebar," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan bertindak secepat mungkin untuk menindaklanjuti hal yang menjadi penyebab banjir. "Kita yang penting tindakan cepatnya dulu. Itu 'crisis management' kita," tegas Menteri Basuki. (ant)