Frekuensi banjir yang kini mulai rutin terjadi di Jabotedabek tiap tahunnya memberikan khawatiran tersendiri. Pasalnya, dampak musibah bancir memberikan kerugian material dan bahkan memakan korban jiwa. Bencana banjir yang terjadi selama ini tidak lepas dari menyempitnya ruang terbuka hijau sebagai resapan air. Maka untuk mencegah dampak buruk dari musibah banjir di musim hujan saat ini, perlu kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan lingkungan.

Berangkat dari hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggagas program Polri Peduli Lingkungan sebagai upaya mencegah kembali terjadi bencana banjir dan longsor. Pasalnya salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif.”Sebab itulah, Kapolri di awal 2020 memformulakan program Polri Peduli Lingkungan yang juga sejalan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional dan Hari Sejuta Pohon Sedunia. Harapannya populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadi longsor," kata Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Eko Indra Heri dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, telah terjadi bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Indonesia di awal tahun 2020. Banjir terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sedangkan di Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur terjadi tanah longsor. Hingga 8 Januari 2020, tercatat dampak dari bencana banjir menyebabkan 82 orang korban meninggal dunia, 28 orang luka ringan, 7 korban masih dinyatakan hilang, dan 404.000 masih mengungsi di 56 titik pengungsian.

Eko mengatakan, Polri bersama instansi terkait akan terus meningkatkan kewaspadaan bencana yang diprediksi masih terjadi, mengingat musim hujan akan terjadi hingga Februari 2020 mendatang. Dirinya menjelaskan, program Polri Peduli Lingkungan adalah gerakan menanam pohon oleh anggota Polri secara nasional, dimulai dari tingkat polsek hingga Mabes Polri, dari lingkungan kantor, asrama Polri hingga di lahan-lahan tidak produktif milik Polri, pemerintah maupun warga lainnya."Termasuk di daerah aliran sungai dan daerah pesisir laut yang bisa diberdayakan sebagai ekosistem mangrove," kata Eko Indra.

Pohon yang nantinya ditanam dipilih khusus agar bisa memberikan manfaat jangka panjang, karena mampu memproduksi oksigen dalam jumlah besar dan memproduksi beragam buah untuk dinikmati hasilnya.”Untuk itu, semua pimpinan kewilayahan Polri perlu membangun sinergi dengan TNI, pemda, LSM, dan perusahaan swasta. Setidaknya corporate social responsibility (CSR) perusahaan tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pemulihan lingkungan hidup," ujarnya pula.

Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal menyampaikan, untuk mengawali program Polri Peduli Lingkungan, dijadwalkan Kapolri Jenderal Idham Azis bersama seluruh personel dari Mabes Polri menanam 2.020 bibit pohon di Pusat Pendidikan Multifungsi Polri, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Januari 2020.”Diinisiasi oleh Polri, harapannya instansi pemerintah lainnya, juga pemda, perusahaan swasta, dan masyarakat bisa tergerak untuk melakukan pemulihan lingkungan di sekitarnya dengan budaya menanam pohon," kata Iqbal.

 

Ancaman Deforestasi

 

Tengok saja, musibah tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Lebak Banten di awal tahun 2020, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) salah satu faktor penyebabnya dalah maraknya penambangan liar di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Kepala BNPB, Doni Monardo sebelumnya mengatakan salah satu penambangan liar jadi salah sau faktor bencana. Akibatnya, ribuan rumah di pesisir Sungai Ciberang mengalami kerusakan.”Laporan dari kepolisian Banten, penyebab utama selain hujan lebat di hulu adalah sejumlah tambang yang pecah," kata Doni.

Tambang yang ditinggalkan warga lanjutnya ambrol dan mengakibatkan longsor. Membawa luapan lumur dan menyapu sepanjang aluran Sungai Ciberang. Dampak yang ditimbulkan cukup masif merusak permukiman yang ada di pinggir sungai. “Inilah yang menyapu sepanjang daerah Sungai Ciberang dan menimbulkan kerugian cukup masif, tidak kurang 1.000-an rumah yang statusnya rusak berat, sebagian besar hanyut," ujarnya.

Asal tahu saja, persoalan alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pembalakan liar, kebakaran hutan serta eksploitasi hutan secara tidak lestari untuk pengembangan pemukiman atau industri terus saja berlangsung di Indonesia. Deforestasi sudah dan sedang berlangsung di hutan Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri, seperti dikutip dalam Statistik Kementerian LH&K Tahun 2015 memberi pengertian bahwa deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan.

Organisasi Pangan Dunia PBB, FAO (Food Association Organization) memberi pengertian bahwa deforestasi sebagai penebangan tutupan hutan dan konvensi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya. Masalah deforestasi ini menjadi perhatian dunia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang besar. Secara global, Indonesia menempati posisi kelima terkait dengan negara-negara dengan kehilangan tutupan pohon terbesar. Sejak 2001 hingga 2014, Global Forest Watch mencatat Indonesia telah kehilangan 18,91 juta Ha hutan. Pada periode yang sama, Rusia, yang menempati posisi teratas, kehilangan 42,13 juta ha hutan, disusul oleh Brasil yang kehilangan 38,77 juta Ha.

Ancaman atas deforestasi yang tidak dapat berhenti itu bukan saja memerlukan perhatian lebih, tapi juga upaya nyata dan serius agar akurasi atas informasi mengenai hutan dan deforestasi di Indonesia memang akuntabel. Hingga saat ini berbagai data dan informasi soal hutan ataupun deforestasi di Indonesia seringkali harus sumber-sumber berbeda. Kondisi tersebut memang terjadi sebagai bagian dari habit tidak adanya pencatatan yang terpadu mengenai kawasan hutan selama bertahun-tahun, mendorong banyak informasi lahir dari sumber-sumber berbeda.