NERACA

Jakarta- Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, pembangunan sistem jaminan nasional tidak bisa dilepaskan dari perspektif kedaulatan nasional dibidang kesehatan. Tanpa adanya perspektif kedaulatan dibidang kesehatan, maka jaminan sosial yang diselenggarakan hanyalah bersifat charity, bukan jaminan nasional yang dihendaki konstitusi dimana semua warga negara mendapat akses, layanan serta fasilitas kesehatan yang sama.

“Kehendak adanya jaminan sosial bertentangan dengan lanskap sektor kesehatan kita yang sudah mengalami liberalisasi. Kesehatan sudah jadi bisnis, sudah jadi komoditas. Ini jadi paradoks. Selama didalam sektor kesehatan masih menggunakan logika bisnis. Maka BPJS akan selalu bermasalah”, ujarnya di Jakarta, Jumat (13/12).

Dia berbicara dalam dialog publik bertema “Jalan Keluar Kegagalan BPJS” yang diselenggarakan oleh Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API Kartini), Serikat Tani Nasional dan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat di Gedung Joeang’45 Menteng, Jakarta.

Menurut Arjuna, sektor kesehatan yang sudah mengalami liberalisasi membuat derajad pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Negara bergantung pada besaran iuran yang dibayarkan. Bukan merujuk pada hak yang melekat pada warga Negara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.

Menurut dia, BPJS hampir sama dengan model charity dimana yang kaya mensubsidi yang miskin, yang sehat mensubsidi yang sakit. Jika berbicara konsistensi terhadap paradigma konstitusi seharusnya semua warga Negara mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama tanpa memandang besar-kecilnya iuran yang dibayarkan.

“Ini jika ingin konsisten dengan paradigma konstitusi, maka pelayanan dan akses tidak boleh memandang besar-kecilnya iuran yang dibayar masyarakat. Tapi Negara benar-benar menjamin. Ini bisa terjadi apabila kita kedaulatan dibidang kesehatan, dan pengelolaan pajak yang prudent. Ini bukan hanya soal semua warga punya kartu BPJS, tapi politik keberpihakan” ujarnya.

Artinya, tanpa ada perspektif kedaulatan dibidang kesehatan, maka jaminan sosial yang diselenggarakan hanyalah bersifat charity, bukan jaminan nasional yang dikehendaki konstitusi di mana semua warga negara mendapat akses, layanan serta fasilitas kesehatan yang sama.

"Kehendak adanya jaminan sosial bertentangan dengan lanskap sektor kesehatan kita yang sudah mengalami liberalisasi. Kesehatan sudah jadi bisnis, sudah jadi komoditas. Ini jadi paradoks. Selama di dalam sektor kesehatan masih menggunakan logika bisnis, maka BPJS akan selalu bermasalah," ujarnya.

Menurut Arjuna, sektor kesehatan yang sudah mengalami liberalisasi membuat derajat pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh negara bergantung pada besaran iuran yang dibayarkan, bukan pada hak yang melekat pada warga negara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.

"Sudah banyak kasus orang tak punya BPJS ditolak rumah sakit, pasien kelas 3 mendapatkan pelayanan yang diskriminatif. Ini tak sesuai dengan paradigma konstitusi. Ini jebakan logika pasar, siapa yang bayar lebih besar mendapat pelayanan dan fasilitas yang memuaskan," ujarnya.

Arjuna meyakini BPJS Kesehatan hampir sama dengan model charity di mana yang kaya mensubsidi yang miskin, yang sehat mensubsidi yang sakit. Jika bicara konsistensi terhadap paradigma konstitusi, seharusnya semua warga negara mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama tanpa memandang besar-kecilnya iuran yang dibayarkan.

Menurut dia, jika ingin konsisten dengan paradigma konstitusi, maka pelayanan dan akses tidak boleh memandang besar-kecilnya iuran yang dibayar masyarakat. Tapi Negara benar-benar menjamin. “Ini bisa terjadi apabila kita kedaulatan di bidang kesehatan, dan pengelolaan pajak yang prudent. Ini bukan hanya soal semua warga punya kartu BPJS Kesehatan, tapi politik keberpihakan,” ujarnya. mohar