NERACA

Manado - Kementerian Perdagangan (Kemendag) sigap mengawal kestabilan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di berbagai daerah menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, termasuk di Manado, Sulawesi Selatan.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi menegaskan, Kemendag akan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait bapok di daerah guna mencegah terjadinya gejolak harga bapok menjelang akhir tahun.

Hal tersebut diungkapkan Edi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kesiapan Bapok Menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2019 di Manado.

“Lebih dari dua tahun terakhir ini, Pemerintah telah berhasil menjaga harga dan pasokan bapok tetap stabil menjelang peringatan hari besar keagamaan nasional (HBKN). Kemendag berkomitmen melanjutkan kesuksesan tersebut dengan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait bapok di daerah,” jelas Edi.

Edi menjelaskan, Rakorda ini merupakan salah satu implementasi amanat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bapok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019. Pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan telah memberikan tiga arahan kepada Pemerintah Daerah. Pertama, untuk segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 sejak 2—3 bulan sebelumnya.

Kedua, mewaspadai tantangan kondisi kekeringan ekstrim dengan pantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui dampak dan proyeksi produksi pangan akibat kekeringan. Ketiga, menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar dengan bekerja sama dengan satgas pangan. Hal ini dilakukan guna meminimalkan aksi-aksi spekulasi atau penimbunan yang mengganggu kelancaran pasokan bapok ke masyarakat.

“Provinsi Sulawesi Utara yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal berpotensi mengalami kenaikan permintaan bapok menjelang akhir tahun. Untuk itu, Pemerintah Daerah Sulut diharapkan dapat melakukan berbagai langkah antisipasi seperti melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan bapok harian, meningkatkan koordinasi antarinstansi daerah, dan mencegah tindakan spekulasi,” lanjut Edi.

Lebih jauh Edi menjelaskan, pemerintah daerah diminta untuk memantau dan melaporkan perkembangan harga harian bapok, khususnya beras, sehingga dapat diambil langkah-langkah koordinatif juga terjadi kenaikan harga di luar kewajaran. Selain itu, harus dilaporkan pula keamanan dan kelancaran distribusi bapok, seperti kerusakan jalan, gelombang besar, dan hambatan lain. Jumlah stok bapok milik pedagang di pasar, khususnya beras, juga harus dipantau dan dilaporkan guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok harian bapok di pasar.

Sementara itu, koordinasi antarinstansi di daerah diperlukan untuk memastikan ketersediaan bapok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi pemukiman-pemukiman masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu juga untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi pasokan bapok dengan mendukung kesiapan moda angkutan barang.

“Langkah antisipasi yang tak kalah penting dilakukan Pemerintah Daerah ialah memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi. Untuk itu, pengawasan secara terpadu dengan Satgas Pangan harus ditingkatkan,” ujar Edi.

Kemendag juga mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan tanda daftar pelaku usaha distribusi (TDPUD) bapok, mendata distributor-distributor besar, dan terus mendorong para distributor terdaftar untuk melaporkan perkembangan harga dan stok tiap bulannya.

Pemerintah Daerah juga diimbau secara intensif melakukan media briefing mengenai kemanan stok bapok dalam periode Natal dan tahun baru, bahkan hingga tiga bulan ke depan.

Sementara itu, Bulog diharapkan terus melaksanakan program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) sampai Desember 2019 dan terus dijaga agar pada masa paceklik (Januari—Maret 2020) beras medium tetap tersedia di pasar rakyat. Saat ini, di gudang Bulog wilayah Sulut dan Gorontalo tersedia stok beras sebanyak 19.529 ton yang mencukupi untuk kebutuhan lebih dari 5 bulan ke depan.

Rakorda dihadiri Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Sulawsi Utara dan. Selain itu, hadir pula Tim Pengendali Inflasi Daerah, perwakilan Satgas Pangan, perwakilan Bulog, OPD terkait, serta pelaku usaha bapok.