Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan  

NERACA

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berkolaborasi dengan konsorsium berbagai lembaga non-pemerintah, akan meluncurkan Indeks Akses terhadap Keadilan pada acara Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update (INLU) 2019, yang akan digelar di Jakarta pada 11 Desember. 

Staf Ahli Kerja sama Institusi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Diani Sadia Wati, mengatakan bahwa peluncuran indeks tersebut berkaitan dengan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No. 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat, terutama poin tiga tentang promosi peraturan perundangan dalam taraf nasional dan internasional, serta memastikan akses terhadap keadilan yang merata bagi semua.

Pernyataan tersebut disampaikan Diani dalam acara media briefing INLU 2019 di Kedubes Belanda di Jakarta, Selasa (10/12).“Kita menyadari bahwa ini (SDGs 16) menjadi akar dari semua permasalahan. Bagaimana SDG bisa tercapai apabila peace, justice and strong institution ini tidak berjalan dengan baik,” kata Diani.

Dia menyebut bahwa Indeks tersebut dibuat dari hasil kolaborasi Bappenas dengan konsorsium yang berisikan sejumlah organisasi hukum non-pemerintah, yakni Indonesia Judicial Research Society, Indonesian Legal Roundtable, serta Yayasan Layanan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 

“Ini menjadi kesempatan bagi teman-teman non-pemerintah untuk membahas inovasi dan inisiatif untuk menjabarkan gambaran goal 16.3, karena SDGs ini karakternya bottom-up. Inilah momenta kita sama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dapat kontribusi untuk wujudkan SDGs,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Nuffic Neso Indonesia Peter van Tuijl menyebut Access to Justice Index tersebut merupakan hasil dari ide kolaborasi yang muncul pada gelaran Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update dua tahun lalu.

"Dan besok indeks tersebut akan diluncurkan. Saya berharap agar ada ide yang muncul untuk kerja sama, riset, dan kolaborasi," katanya.

Selain peluncuran, rangkaian acara INLU 2019 juga melingkupi sebuah diskusi panel tentang indeks tersebut pada 11 Desember di Erasmus Huis, Kedubes Belanda Jakarta.

Para pembicara yang akan hadir yakni Diani Sadia Wati sebagai perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Pusat Penyuluh Hukum dan Bantuan Hukum BPHN Mohammad Yunus Affan, Direktur YLBHI Asfinawati, serta Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society Dio Ashar Wicaksana.

Para panelis dijadwalkan akan membahas hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia, serta dampaknya bagi kebijakan Indonesia dalam jangka panjang.

Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update merupakan acara dua-tahunan yang diadakan melalui kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Belanda di bidang keamanan dan hukum untuk mendorong solusi-solusi organik dari dalam negeri, yang dapat memperkuat reformasi berkelanjutan untuk masa depan kedua negara dan mendukung Tata Hukum Internasional.

Kegiatan INLU tersebut akan digelar untuk keempat kalinya di Jakarta pada 11-12 Desember. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

AAUI Yakin Jasindo Berkomitmen Layani Tertanggung Sesuai Polis

NERACA Jakarta - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak atas putusan…

Kementerian PUPR Libatkan Akademisi dan Praktisi dari Berbagai Daerah - Susun RPP UU SDA

NERACA Jakarta - Dalam penyusunan Rancangan peraturan Pemerintah (RPP) UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air (SDA), Kementerian PUPR…

PNM Teken Kesepakatan dengan Jamdatun - Tangani Hukum Perdata dan TUN

NERACA Jakarta - Bertepatan dengan Hari Nasional UMKM tahun 2020, untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pemberdayaan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

AAUI Yakin Jasindo Berkomitmen Layani Tertanggung Sesuai Polis

NERACA Jakarta - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak atas putusan…

Kementerian PUPR Libatkan Akademisi dan Praktisi dari Berbagai Daerah - Susun RPP UU SDA

NERACA Jakarta - Dalam penyusunan Rancangan peraturan Pemerintah (RPP) UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air (SDA), Kementerian PUPR…

PNM Teken Kesepakatan dengan Jamdatun - Tangani Hukum Perdata dan TUN

NERACA Jakarta - Bertepatan dengan Hari Nasional UMKM tahun 2020, untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pemberdayaan…