Tantangan Kepemimpinan BUMN Menyongsong Tahun 2020

 

Oleh: Viraguna Bagoes Oka,  Mantan Direktur Pengawasan BI dan Pengajar Magister Kajian Stratejik (KSI)-UI

 

Di tengah situasi ancaman krisis multidimensi yang sedang dihadapi 140 BUMN di Indonesia serta pergeseran perilaku pasar yang serba tidak pasti dan sulit untuk ditebak, kembali kita dikejutkan oleh kegaduhan kepemimpinan di salah satu BUMN Nasional dambaan masyarakat luas yang telah berkinerja buruk, sebagai  akibat rekayasa laporan keuangan yang defisit maupun tata kelola (governance) yang buruk serta perilaku dan karakter pemimpinnya yang menyimpang dari azas kepatutan.

Persoalan sebenarnya paling mendasar yang dihadapi saat oleh penempatan pemimpin pemerintahan/BUMN sebagai pejabat publik, umumnya karena diabaikannya 4 (empat) prinsip dasar atau simpul-simpul kerawanan tata kelola yang mencakup antara lain :

(1)Terabaikannya syarat mutlak dalam penentuan pejabat yang profesional, kompeten, kredibel , dan rekam jejak yang teruji/terpercaya yang bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan parpol; (2)Tidak diterapkannya target kerja yang harus disepakati diawal jabatan dalam bentuk kontrak manajemen ; (3) Tidak berfungsinya sistem pengawasan yang ketat ( check and balance) oleh stakeholders untuk memastikan pejabat publik terbebas intervensi dalam menjalankan tugasnya dan (4) Tidak optimalnya fungsi pengawasan/ Dewan Pengawas yang harus mampu menangani dan mengelola ancaman kegaduhan manakala terjadi potensi  gangguan tata kelola akibat eksternal/internal intervensi yang dilakukan oleh kekuatan/ penguasa diatasnya secara komprehensif sejak dini .

Berbasis Asta Brata

Apa yang telah menjadi keprihatinan kita bersama atas apa yang terjadi pada instansi BUMN Garuda bisa memberikan pelajaran mahal bagi kita semua sebagai pemimpin/pejabat publik,  bahwa budaya malu ( berjiwa samurai atau mundur sebelum dipecat meminjam istilah Menteri BUMN)  untuk bisa kembali dijadikan landasan utama/panglima, dan terus bisa mulatsarira ( introspeksi) dalam menerapkan  Prinpsip Etika dan kepatutan sebagai pejabat publik berbasis Asta Brata secara konsekuen, konsisten dan terpercaya sebagai berikut:

1. Indra Brata: Seorang pemimpin hendaknya seperti hujan yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam setiap tindakannya membawa kesejukan dan penuh kewibawaan.

2. Yama Brata: Seorang pemimpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat.

3. Surya Brata: Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti Matahari (surya) yang mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi.

4. Candra Brata: Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kegelapan/kebodohan dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati sehingga masyarakatnya merasa tenteram dan hidup nyaman.

5. Vayu Brata: Seorang pemimpin hendaknya ibarat angin (Maruta), senantiasa berada ditengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.

6. Bhumi Brata: Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat utama dari bumi yaitu teguh, menjadi landasan berpijak dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya.

7. Varuna Brata: Seorang pemimpin hendaknya bersifat seperti samudra yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak dengan baik, penuh kearifan dan bijak.

8. Agni Brata: Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api yaitu mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip dan menindak/menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih.

Adalah kepemimpinan panutan ( role model) merupakan hal yang sangat terkait dengan etika. Sifat dan sikap yang dimiliki seorang pemimpin merupakan penentu berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan.  Sifat dan sikap yang dimiliki oleh pemimpin dapat disempurnakan dengan mendalami, memedomani, dan mengamalkan ajaran-ajaran serta berbagai ilmu pengetahuan yang dipelajari, seperti halnya ajaran Asta Brata tersebut.

Indonesia sesungguhnya adalah negara yang berlimpah sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya pun bisa diandalkan untuk mengelolanya, asalkan pemimpinnya cerdas dan bijaksana. Untuk menjadi pemimpin yang cerdas dan bijaksana.

Seorang pemimpin harus mampu memahami dan menjalankan ajaran Asta Brata, serta menerapkan manajemen kepemimpinan yang sehat dalam organisasinya. Dengan menerapkan azas entry policy dan Asta Brata secara konsisten dan komitmen tinggi, maka kepemimpinan birokrasi dan lembaga daerah di Bali  akan mampu menjawab dan mengatasi krisis multidimensi, serta pergeseran perilaku pasar yang tidak terprediksi di tahun 2020. Semoga Sinar Terang Datang dari Segala Penjuru kepada NKRI tercinta.

BERITA TERKAIT

Sukseskan Penanganan Virus Corona!

  Oleh : Rangga Raditya, Pengamat Kesehatan Masyarakat   Penanganan pandemi covid-19 selama ini sudah dilakukan pemerintah dengan baik. Seluruh…

Tantangan Pemberian Ruang Fiskal Kredit di Saat Pandemi

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak *) Tergabung dalam program percepatan pemulihan ekonomi nasional, PMK Nomor 70 tahun…

Jangan Abai Protokol Kesehatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru

  Oleh: Lisa, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila   Masyarakat diingatkan untuk terus menaati protokol kesehatan. Pelonggaran pembatasan yang dilakukan…

BERITA LAINNYA DI Opini

Sukseskan Penanganan Virus Corona!

  Oleh : Rangga Raditya, Pengamat Kesehatan Masyarakat   Penanganan pandemi covid-19 selama ini sudah dilakukan pemerintah dengan baik. Seluruh…

Tantangan Pemberian Ruang Fiskal Kredit di Saat Pandemi

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak *) Tergabung dalam program percepatan pemulihan ekonomi nasional, PMK Nomor 70 tahun…

Jangan Abai Protokol Kesehatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru

  Oleh: Lisa, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila   Masyarakat diingatkan untuk terus menaati protokol kesehatan. Pelonggaran pembatasan yang dilakukan…