Jakarta-Pakar komunikasi Prof. Dr. Rajab Ritonga mengungkapkan, saat ini belum ada standar pendidikan calon wartawan yang rigid. Siapapun boleh menjadi wartawan tanpa melihat latar belakang pendidikan S-1 nya. Untuk itu diusulkan ada program studi profesi bagi mahasiswa yang kelak bekerja sebagai wartawan profesional.

“Saat ini untuk menjadi wartawan tidak harus lulusan program studi jurnalistik ataupun fakultas ilmu komunikasi. Berbeda dengan dokter, misalnya, haruslah lulusan fakultas kedokteran, atau jaksa, hakim dan advokat harus lulusan fakultas hukum,” ujarnya dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Moestopo, di Jakarta, Selasa (10/12).

Merekrut wartawan dengan latar belakang non jurnalistik, menurut Prof. Rajab, lebih menguntungkan dibanding dengan wartawan dengan latar belakang ilmu komunikasi. “Wartawan dengan latar belakang ilmu ekonomi, misalnya, akan lebih menguasai liputan bidang ekonomi dibandingkan dengan wartawan dengan latar belakang ilmu komunikasi,” ujar Direktur Uji Kompetensi Wartawan PWI Pusat itu.

Akibat kebijakan open policy SDM wartawan, menurut dia, wartawan menjadi minim pengetahuan bidang ilmu komunikasi terutama dalam memahami efek media dan filsafat komunikasi serta kode etik jurnalistik. “Untuk itu, perlu dipikirkan mekanisme untuk mengatur pendidikan profesi calon wartawan, yakni pendidikan profesi bidang Jurnalisme sebagai pendidikan Srata-2 yang diperuntukkan bagi semua lulusan S-1 berbagai bidang ilmu yang akan bekerja sebagai wartawan,” ujarnya.

Dia mengambil contoh program studi profesi insinyur yang belum lama berdiri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2019. “Setiap insinyur harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia dan memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur,” tutur dia.

Menurut Rajab, bila program studi profesi jurnalisme terwujud maka SDM wartawan Indonesia akan menjadi profesional dan kompeten di bidangnya. “Sebab tidak lagi semua orang bisa menjadi wartawan seperti sekarang ini,” katanya.

Prof. Rajab mengatakan,  jumlah wartawan saat ini mencapai 100.000 orang, sedangkan jumlah portal berita mencapai 43.000 dan surat kabar 2.000. “Dari jumlah itu baru sekitar 15.000 wartawan yang wartawan kompeten,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Dia juga mengulas rendahnya gaji wartawan yang bergaji minimal UMP. Bahkan, banyak yang masih bergaji di bawah UMP sehingga memunculkan budaya amplop dan penyimpangan fungsi dan tugas profesi wartawan.

Hal itu terjadi, katanya, karena mudahnya mendirikan perusahaan pers, dan mudahnya merekrut wartawan. “Banyak yang mau jadi wartawan meskipun bergaji rendah, bahkan tidak digaji,” kata Prof Rajab yang juga juga mantan Direktur SDM Kantor Berita Antara itu. mohar