Pemkot Palembang Kaji Kepesertaan BPJS-Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT

Pemkot Palembang Kaji Kepesertaan BPJS-Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT  

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan mengkaji ulang rencana menjadikan para ketua RT/RW, ustadz, ustadzah dan marbot menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda di Palembang, Senin (2/12), mengatakan pengkajian ini terkait anggaran mengingat terdapat 5.000 orang ketua RT/RW dan 400 ustadz/ustadzah di 18 kecamatan Kota Palembang.

“Ini harus dikaji secara matang, bukan hanya anggarannya tapi juga dasar hukumnya. Jangan langsung dilaunching saja,” kata Finda, sapaan akrab wakil wali kota ini.

Ia mengemukakan pemerintah kota sedari awal memiliki kepedulian kepada ketua RT/RT, ustadz, ustadzah dan marbot ini karena mereka memiliki peran bidang sosial kemasyarakatan yang sangat vital dalam membantu pemerintah kota.

“Sehingga, bantuan berupa pembiayaan menjadi peserta BPJS-Ketenagakerjaan ini terbilang wajar diberikan ke mereka,” tambah Finda.

Sejauh ini, pemerintah kota mendukung penuh program pemerintah dalam perlindungan ke warga, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Meski saat ini terasa gap yang cukup jauh terkait jumlah kepersertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun Finda optimistis bahwa perbedaan itu akan berangsur-angsur berkurang seiring dengan semakin teredukasinya perusahaan dan ketersediaan dana pemerintah daerah.

Sebelummya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang pernah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan diantaranya Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Protokol, DLHK, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial.

“Namun seluruh OPD sudah tidak melanjutkan untuk program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan alasan terganjar aturan. Ini juga menjadi pembahasan kami, untuk dicarikan solusinya,” kata Finda.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbasel) defisit jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta sekitar 10.000 orang per Juni 2016 akibat menurunnya kinerja sektor perkebunan karet dan sawit.

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel mematok target sebanyak 2,1 juta pekerja untuk menjadi peserta. Adapun realisasi capaian kepesertaan saat ini sekitar 1,7 juta tenaga kerja.

“Target ini masih didominasi pekerja penerima upah (formal) yakni sebanyak 1,2 juta tenaga kerja. Sementara untuk pekerja bukan penerima upah (informal) kami targetkan 250.000 dengan realisasi baru 74.000 pekerja,” terang dia. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Aido Health Luncurkan Layanan Kesehatan yang Terintegrasi

NERACA Jakarta – Pemerintah telah menerapkan Adaptasi Kebiasan Baru atau New Normal di setiap aktivitas dalam memutus mata rantai penyebaran…

Kerjasama PNM dan BNI Sediakan Fasilitas Pembiayaan untuk Pelaku UMKM di Tengah Pandemi

NERACA Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menandatangani perjanjian kerjasama dengan BNI terkait penyediaan fasilitas pembiayaan dengan…

Industri Hasil Tembakau Menggairahkan Sektor Padat Karya dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta – Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyatakan industri hasil tembakau telah menggairahkan sektor padat karya, dengan memberikan dampak…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Aido Health Luncurkan Layanan Kesehatan yang Terintegrasi

NERACA Jakarta – Pemerintah telah menerapkan Adaptasi Kebiasan Baru atau New Normal di setiap aktivitas dalam memutus mata rantai penyebaran…

Kerjasama PNM dan BNI Sediakan Fasilitas Pembiayaan untuk Pelaku UMKM di Tengah Pandemi

NERACA Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menandatangani perjanjian kerjasama dengan BNI terkait penyediaan fasilitas pembiayaan dengan…

Industri Hasil Tembakau Menggairahkan Sektor Padat Karya dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta – Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyatakan industri hasil tembakau telah menggairahkan sektor padat karya, dengan memberikan dampak…